Lampung
Resmikan Jalan Ryacudu, Pemprov Lampung Fokus Genjot Pembangunan
Alteripost.co, Bandarlampung-
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi resmikan pembangunan jalan dan pedestrian Jalan Provinsi Ruas Mayjend. H.M Ryacudu, di halaman Rumah Makan Seruit Ibu Lin, Kamis, (05/01/2023).
Gubernur menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung memprioritaskan pengembangan infrastruktur, diantaranya jalan, sebagai daya ungkit perekonomian daerah bagi efisiensi produksi yang sejalan dengan misi ke-4 yaitu Peningkatan infrastruktur untuk konektivitas dan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
Salah satunya adalah Jalan Provinsi ruas Mayjend. H.M Ryacudu, yang menjadi penghubung antara exit tol Itera dan Kota Bandar Lampung.
“Jalan ini merupakan salah satu wajah Provinsi Lampung, karena merupakan akses keluar masuk Kota Bandarlapung dari Jalan Tol Trans Lampung melalui exit Tol Itera, oleh karenanya harus kita benahi agar menjadi indah, aman, dan nyaman,” ucap Gubernur.
Selain itu, menurut Gubernur, konektivitas juga akan menumbuhkan perekonomian dengan tumbuhnya berbagai usaha dan UMKM disepanjang jalan tersebut.
“Kalau jalannya jelek belum tentu ada yang investasi di sini, seperti misalnya Seruit Bu Lin ini, kalau jalannya jelek belum tentu dia mau buka usaha disini, nah karenanya kita buktikan pagi ini seruit ini bisa nikmat nggak,” seloroh Gubernur
Lebih jauh, Gubernur menyampaikan beberapa hal terkait upaya percepatan pembangunan khususnya infrastruktur jalan menuju Ibukota Provinsi Lampung. Dengan telah selesainya pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di Provinsi Lampung, yang telah diresmikan pada tanggal 15 November 2018 dan 8 Maret 2019 yang lalu, maka perlu upaya dalam menangkap keberadaan JTTS melalui konektivitas antara jalan tol menuju Kota Bandar Lampung sebagai wajah Ibukota Provinsi yang juga berfungsi sebagai akses ke Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Bakauheni-Terbanggi Besar (BAKTER).
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan penanganan jalan Mayjen Ryacudu sepanjang 3,315 Km ke arah Gerbang Tol Kota Baru yang terdiri atas 2 jalur dan trotoar, antara lain :
1. Peningkatan jalan dari Tahun 2019 sepanjang 3 Km (sebelah kiri)
2. Peningkatan jalan dari Tahun 2020 sepanjang 2,85 Km (sebelah kanan)
3. Pelebaran penambahan lajur Jalan Tahun 2021 sepanjang 1,6 Km
4. Pembangunan Drainase Tahun 2022 sepanjang 1,62 Km (sebelah kiri)
5. Dan Tahun 2023 telah dialokasikan anggaran lanjutan drainase sepanjang 3,315 Km (sebelah kanan).
“Dengan terbangunnya Jalan Ryacudu yang terkoneksi dengan gerbang Tol JTTS telah merubah tata ruang di sepanjang jalan ini ke-arah yang lebih baik, serta menimbulkan multiflier effect khususnya pada sektor perdagangan dan jasa bagi pelaku ekonomi dan Land Value Capture yaitu nilai ekonomi lahan yang terus meningkat,” harap Gubernur.
“Nanti disini akan saya kembangkan lagi beberapa program agar wilayah ini menjadi pusat perbelanjaan UMKM, sehingga kalau ada yang berkunjung dari luar Lampung, ketika pulang beli oleh-olehnya disini, tidak hanya di daerah teluk beli oleh-olehnya,” ungkap Gubernur
“Tapi ingat, ini kan drainasenya sudah dibetulkan, saya minta jangan buang samoah sembarangan, jangan buang sampah ke gorong-gorong, jangan bikin warung di trotoar, agak mundur sedikit di pekarangan tidak apa-apa, asal jangan di trotoar supaya pejalan kaki juga tetap nyaman,” imbau Gubernur.
Sementara itu, Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung, Febrizal Levi Sukmana mengungkapkan bahwa pelaksanaan pekerjaan Jalan Provinsi Ruas Ryacudu ini sudah direncanakan sejak tahun 2019 dengan perkiraan anggaran sekitar 130 miliar, dan dengan kondisi jalan yang ada saat ini, pembangunan telah menghabiskan dana 85 miliar, dan akan terus dilaksanakan perbaikan sesuai target hingga tahun 2023.
Adapun menurut Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan bahwa kedepan pada pintu masuk Kota Bandar Lampung di jalan Ryacudu tersebut akan di bangun tugu dengan desain yang artistik dengan mengambil salah satu filosofi masyarakat Lampung, yakni Nemui Nyimah. (rls)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Plt Bupati Lampung Tengah Raih Penghargaan Pendidikan Adaptif di Lampung Post Executive Forum II 2026
Buka Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha, Begini Pesan Sekdaprov Marindo
Pemprov Lampung Bakal Selenggarakan Nobar Piala Dunia 2026
