DPRD
Condrowati Dan Aprilliati Bagikan Makanan Sehat Kepada Lansia
Alteripost.co Bandar Lampung – DPD PDI Perjuangan Lampung diwakili oleh Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana DPD, Budhi PS Condrowati dan Wakil Sekretaris DPD, Aprilliati membagikan paket makanan sehat dalam rangkaian HUT PDI Perjuangan ke 50 dan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri ke 76, di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Senin (23/1/2023).
Pembagian paket makanan sehat dibagikan untuk lansia yang berada di Dinas Sosial Provinsi Lampung UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia “Tresna Werdha”.
Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana, Budhi PS Condrowati mengatakan, paket makanan dan minuman tersebut juga dibagikan kepada kaum dhuafa, disabilitas, ibu hamil, janda, dan anak yatim piatu, serta kader yang membutuhkan.
“Saya bersama Ibu April dan tim Baguna datang ke Tresna Werdha ingin memberikan makanan sehat dari DPD PDI Perjuangan Lampung dalam rangka rangkaian HUT PDI Perjuangan ke 50 dan Ulang Tahun Ibu Megawati Soekarnoputri, semoga berkah dan bermanfaat,” kata Condrowati.
Condrowati juga mengucapkan terimakasih kepada pihak UPTD pelayanan Sosial Lanjut Usia karena telah merawat para lansia dengan sebaik mungkin dan dirinya berharap Lansia dapat menjaga kesehatan dengan baik.
“Dan saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Megawati Soekarnoputri yang ke 76. Semoga panjang umur, selalu diberi kesehatan dan terus menjadi panutan dalam berjuang menjaga Pancasila dan NKRI,” katanya.
Lanjut Wakil Sekretaris DPD PDI Perjuangan Lampung, Aprilliati mengatakan, kegiatan ini dalam bentuk rangkaian HUT PDI Perjuangan ke 50 dan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri ke 76.
“Kita mendirikan dapur umum dan menghasilkan 600 paket makanan sehat kemudian membagikan hasil masakan makanan sehat kepada masyarakat, seperti panti jompo, disabilitas, dhuafa, tuna wisma serta masyarakat lainnya yang membutuhkan,” kata April.
Aprilliati berharap, dengan adanya pembagian paket makanan sehat ini dapat menjadi inspirasi masyarakat untuk terus menjaga kesehatan makanan guna mecegah angka stunting pada anak. Dan saya juga berharap semoga ini bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua, selamat ulang tahun Ibu Megawati Soekarnoputri, tetaplah menjadi inspirasi dalam memperjuangkan hak rakyat dan kesatuan NKRI,” tandasnya. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyambut baik masukan konstruktif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung terkait perlunya pengetatan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Lampung. Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai krusial guna memastikan alokasi energi bersubsidi tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Sorotan tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzan Sibron, yang menyoroti persoalan antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Fauzan menduga masih berlangsungnya antrean panjang disebabkan oleh kelalaian pengawasan serta adanya oknum yang menyalahgunakan mekanisme barcode subsidi.
“Saya belum melihat ada penguraian antrean. Justru sebaliknya, antrean ini semakin parah. Saya menduga masih ada kelalaian oleh petugas-petugas di SPBU,” ujar Fauzan, Kamis (07/10/2026).
Fauzan memaparkan, berdasarkan temuannya di lapangan, modus yang kerap terjadi melibatkan manipulasi identitas kendaraan saat proses pengisian bahan bakar.
“Yang saya temukan di lapangan, faktanya adalah banyak satu mobil menggunakan beberapa barcode dengan modus mengganti pelat. Ini yang terjadi di lapangan,” ungkapnya.
Menyikapi dinamika tersebut, legislatif mengusulkan agar Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina Patra Niaga guna memberlakukan verifikasi ganda di lapangan. Verifikasi tersebut mencakup kewajiban mencocokkan barcode dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli.
“Ketika mereka mengisi BBM subsidi, selain menunjukkan barcode yang kemudian di-scan, mereka juga harus menunjukkan STNK aslinya,” kata Fauzan.
Ia menegaskan, langkah pencocokan fisik STNK selaras dengan sistem registrasi awal yang telah ditetapkan oleh regulator hilir migas.
“Di peraturan yang ada di BPH Migas itu sudah tertera bahwa barcode mekanismenya di-input melalui STNK. Maka petugas di lapangan bisa mencocokkan antara STNK dan barcode itu,” jelasnya.
Selain pemeriksaan STNK, pengawasan diusulkan mencakup pengecekan bagasi kendaraan yang dicurigai serta pengerahan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung untuk memperkuat ketertiban di area SPBU.
“Kalau ini bisa dilaksanakan dan berlaku di Lampung, maka Satpol PP Pemerintah Provinsi bisa ditugaskan di SPBU-SPBU ini untuk mengawasi. Itu kewenangannya ada di Pak Gubernur,” ucapnya.
Fauzan menegaskan bahwa rangkaian langkah pengawasan ini murni ditujukan untuk menegakkan integritas penyaluran BBM subsidi, bukan menghambat hak konsumsi warga.
“Ini bukan untuk menghambat masyarakat mengisi subsidi, tetapi untuk mengurai permainan-permainan yang ada di lapangan. Kalau ini tidak dilaksanakan, maka antrean akan terus terjadi,” tegasnya.
Terkait ketersediaan stok, DPRD Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap langkah proaktif Pemprov Lampung yang telah mengajukan usulan penambahan kuota BBM subsidi ke BPH Migas. Namun, penambahan volume pasokan harus berjalan seiring dengan penindakan tegas terhadap segala bentuk penyimpangan.
“Penambahan kuota itu kita tetap berharap kepada BPH Migas, apa yang telah diajukan Pemerintah Provinsi melalui gubernur bisa direalisasikan, karena sampai saat ini kita belum menerima jawabannya,” tutur Fauzan.
Ia menambahkan, ketegasan pengawasan di lapangan merupakan kunci utama penyelesaian masalah.
“Penambahan kuota tidak cukup kalau oknum-oknum ini tidak diberantas,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Budhi Darmawan menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung segera mengambil langkah koordinasi dengan pihak terkait.
“Dinas ESDM akan terus melakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk melakukan pengecekan lebih detail mengenai keabsahan kendaraan dan qr code yang bertujuan agar subsidi bbm tepat sasaran,” ucap Budhi.
Kata dia, Pemprov Lampung bakal berkomitmen menindaklanjuti masukan tersebut melalui penguatan koordinasi bersama aparat penegak hukum, Pertamina, dan instansi terkait guna menjamin transparansi, ketertiban, dan keadilan distribusi BBM bersubsidi bagi seluruh masyarakat Lampung. (Rls)
HLN ke-81, PLN Lampung Berdayakan Perempuan Disabilitas Melalui Wirausaha
RSUDAM Ukir Capaian Baru, Pengembangan Layanan Melalui Tindakan DSA
Rakornas TPAKD 2026 Jadi Momentum Pesisir Barat Perluas Akses Pembiayaan UMKM
