DPRD
Giri Akbar :Bandar Lampung Harus Menjadi Kota Yang Maju, Modern Dan Bahagia Warganya
Alteripost.co Bandar Lampung – A. Giri Akbar anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Lampung mengatakan, bukan hanya kali ini saja terjadi di kota Bandar Lampung, kejadian ini menjadi sorotan oleh pemerintah kota (Pemkot) Bandar Lampung dan sekitarnya untuk dapat memberikan perhatian lebih kepada satpol pp sehingga aparat nyaman dalam menjalankan tugasnya dan tidak mudah terprovokasi. Sabtu (28/1/2023).
Lanjut Giri Akbar, “Untuk dapat melihat dari segala sisi dalam memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Masyarakat yang berkendaraan juga harus dilindungi HAM nya dari kehadiran manusia silver yang terkadang mengganggu kenyamanan,” tuturnya, mengkhawatirkan resiko yang akan terjadi mengingat manusia silver berada di pemberhentian lalu lintas”. Terangnya.
“Kita juga khawatir terhadap resiko lalu lintas yang dapat terjadi seperti kecelakaan yang akan membahayakan manusia silver dan juga pengguna jalan lainnya, penertiban ini menjadi salah satu upaya untuk menciptakan kota Bandar Lampung yang bahagia warganya. Karna Bandar Lampung harus menjadi kota yang maju, modern dan bahagia warganya”. Pungkasnya.(*).
Alteripost Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung merespons berbagai keluhan masyarakat terkait kenaikan tarif Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar dengan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para pemangku kepentingan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Muhammad Ghofur, membenarkan bahwa RDP akan digelar pada Senin, 6 Juli 2026, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Lampung.
Rapat tersebut akan menghadirkan sejumlah pihak terkait, di antaranya Direktur PT Bakauheni Terbanggi Besar Toll, Branch Manager Jalan Tol Terpeka PT Hutama Karya (Persero), Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung, serta Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Lampung.
Menurut Ghofur, agenda ini merupakan tindak lanjut atas berbagai isu yang berkembang di media massa serta aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD saat masa reses.
“Banyak warga mengeluhkan kenaikan tarif tol yang dinilai berdampak terhadap biaya transportasi dan distribusi barang di Provinsi Lampung,” ujarnya, Kamis (2/7/2026).
Melalui RDP tersebut, Komisi IV DPRD Lampung ingin memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai dasar penyesuaian tarif, dampaknya terhadap masyarakat, serta langkah-langkah yang dapat ditempuh agar kebijakan tersebut tetap memperhatikan kepentingan publik.
“Kami berharap RDP nanti menghasilkan solusi yang berimbang antara kepentingan investasi infrastruktur dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat, sehingga kebijakan tarif jalan tol tidak menjadi beban baru bagi warga maupun pelaku usaha di Lampung,” tutup Ghofur.(*)
Penjualan Kendaraan Baru Berpeluang Dongkrak PAD Lampung
Sidang Pleno Rakernas APEKSI Hasilkan Sembilan Rekomendasi Strategis, Wali Kota Bandar Lampung Hadir
Wali Kota Eva Dwiana Hadiri Festival Karnaval Nusantara di Rakernas XVIII APEKSI Medan
