DPRD
Budhi Condrowati Menggelar Sosialisasi PIP di Tuba
Alteripost.co Tulang Bawang – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung yang juga Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana DPD PDI Perjuangan Lampung Budhi Condrowati menggelar Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP), Kecamatan Menggala Timur, Tulang Bawang (Tuba), Selasa, (31/1/2023).
Budhi Condrowati dalam hal ini mengajak masyarakat untuk selalu mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
“Pancasila merupakan dasar kehidupan kita, kita harus ealalu mengamalkan dasar-dasar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa penerapan nilai pancasila ditengah masyarakat merupakan salah satu cara menimalisir perbedaan sudut pandang yang berdampak terhadap gesekan sehingga timbul potensi konflik yang mengakibatkan tergangunya ketentraman dan ketertiban di masyarakat.
”Kita tidak boleh lupa bahkan tidak terpeliharanya budaya dan karakter dari Pancasila itu sendiri,karena Provinsi Lampung terdiri dari banyak suku, ras, budaya dan agama,” kata Condro. (*)
Alteripost Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung merespons berbagai keluhan masyarakat terkait kenaikan tarif Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar dengan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para pemangku kepentingan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Muhammad Ghofur, membenarkan bahwa RDP akan digelar pada Senin, 6 Juli 2026, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Lampung.
Rapat tersebut akan menghadirkan sejumlah pihak terkait, di antaranya Direktur PT Bakauheni Terbanggi Besar Toll, Branch Manager Jalan Tol Terpeka PT Hutama Karya (Persero), Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung, serta Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Lampung.
Menurut Ghofur, agenda ini merupakan tindak lanjut atas berbagai isu yang berkembang di media massa serta aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD saat masa reses.
“Banyak warga mengeluhkan kenaikan tarif tol yang dinilai berdampak terhadap biaya transportasi dan distribusi barang di Provinsi Lampung,” ujarnya, Kamis (2/7/2026).
Melalui RDP tersebut, Komisi IV DPRD Lampung ingin memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai dasar penyesuaian tarif, dampaknya terhadap masyarakat, serta langkah-langkah yang dapat ditempuh agar kebijakan tersebut tetap memperhatikan kepentingan publik.
“Kami berharap RDP nanti menghasilkan solusi yang berimbang antara kepentingan investasi infrastruktur dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat, sehingga kebijakan tarif jalan tol tidak menjadi beban baru bagi warga maupun pelaku usaha di Lampung,” tutup Ghofur.(*)
Penjualan Kendaraan Baru Berpeluang Dongkrak PAD Lampung
Sidang Pleno Rakernas APEKSI Hasilkan Sembilan Rekomendasi Strategis, Wali Kota Bandar Lampung Hadir
Wali Kota Eva Dwiana Hadiri Festival Karnaval Nusantara di Rakernas XVIII APEKSI Medan
