Lampung
Pemprov Lampung Ikuti Rapat Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Menteri Dalam Negeri RI
Alteripost.co Bandar Lampung – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Fahrizal Darminto, mengikuti Rapat Pengendalian Inflasi Daerah secara daring, di Ruang Command Center Lt.II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (10/04/2023).
Sebagai antisipasi meningkatnya permintaan bahan pangan, barang dan jasa dalam dua minggu kedepan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 H dan masa liburan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang memimpin langsung rakor tersebut meminta kepala daerah untuk segera melakukan langkah-langkah antisipasi.
Mendagri meminta para kepala daerah untuk turun ke bawah, memberikan bansos bagi yang tidak mampu baik tunai maupun non tunai. Kemudian, menggelar operasi pasar murah dengan mengalokasikan Belanja Tak Terduga (BTT) serta mengajak masyarakat yang mampu ataupun perusahaan untuk menggunakan dana CSR.
Selain itu, Mendagri juga meminta kepala daerah untuk segera melakukan pengecekan guna memastikan kecukupan supply pangan.
“Pastikan supply pangan itu semua ada, jangan sampai kekurangan. Kalau kurang, segera cek dan lakukan kerjasama antar daerah atau koordinasi dengan kementerian perdagangan, Badan Pangan Nasional, Bulog, untuk mencukupi supply daerahnya masing-masing,” kata Mendagri.
Terakhir, Mendagri meminta kepala daerah melakukan intervensi jika terjadi kenaikan pada komoditas tertentu. Dalam rakor tersebut, Mendagri mencontohkan bahwa pada beberapa daerah telah melakukan intervensi berupa subsidi transportasi.
“Beberapa daerah memberikan bantuan bagi pengusaha yang memasukkan barangnya dari luar, dibantu subsidi transportasi, jadi (komoditas) dijual dengan harga yang sama dengan harga pembeliannya di daerah itu. Ini harus digencarkan dalam dua minggu ini menjelang lebaran,” kata Mendagri.
Sesuai arahan Mendagri, Sekdaprov Fahrizal Darminto seusai Rakor mengatakan akan menggelar pasar murah, melakukan pemberian bansos bagi kaum duafa, mengintervensi kenaikan harga dan mengecek kecukupan supply, serta memastikan tidak ada penimbunan bahan pokok. (*).
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyatakan siap memberikan bantuan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kepala BPBD Provinsi Lampung Rudy Syawal mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait bentuk bantuan yang akan diberikan kepada daerah terdampak.
“Pemprov Lampung siap memberikan bantuan. Namun, saat ini kami masih menunggu arahan dari pusat. Nanti akan kami koordinasikan, termasuk dengan provinsi lain, terkait bantuan apa yang dibutuhkan,” kata Rudy, Minggu (16/8/2026).
Menurut Rudy, Lampung memiliki posisi strategis dalam penanganan kebencanaan karena menjadi salah satu provinsi di Sumatera yang masuk dalam 10 besar daerah yang memiliki kapasitas dan jejaring penanggulangan bencana.
Kondisi tersebut, kata dia, memungkinkan BPBD Lampung untuk berkoordinasi dengan daerah lain apabila sewaktu-waktu diperlukan dalam penanganan bencana di wilayah NTT.
“Pada intinya BPBD Lampung siap jika nanti dibutuhkan untuk mengirimkan relawan ke NTT. Tentu semuanya akan kami laporkan terlebih dahulu kepada Pak Gubernur,” ujarnya.
Rudy menilai bencana gempa bumi yang terjadi di NTT menjadi pengingat bagi seluruh daerah, termasuk Lampung, untuk tidak lengah terhadap potensi bencana.
Lampung sendiri memiliki wilayah pesisir yang cukup luas dan berada di kawasan yang memiliki potensi aktivitas kegempaan serta ancaman tsunami. Karena itu, kesiapsiagaan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam menghadapi kemungkinan bencana.
“Gempa yang terjadi di NTT merupakan bagian dari dinamika atau siklus aktivitas di laut. Lampung juga memiliki wilayah pesisir. Kita juga memiliki potensi bencana, termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau dan ancaman tsunami,” jelasnya.
Rudy meminta masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir Lampung, untuk meningkatkan kewaspadaan dan memahami langkah-langkah evakuasi apabila terjadi gempa kuat maupun peringatan tsunami.
Menurutnya, upaya mitigasi tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat harus memiliki pengetahuan dan kesiapan menghadapi bencana sebelum bantuan datang.
“Alhamdulillah, kita sudah memberikan pelatihan kepada masyarakat. Harapannya, masyarakat tetap tangguh dan mampu menghadapi musibah kapan pun datang,” katanya.
Rudy juga menyebut keberadaan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS), termasuk dukungan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), menjadi bagian penting dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat.
Menurutnya, informasi peringatan dini harus segera direspons dengan tindakan nyata, terutama bagi masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana.
“EWS dan informasi dari BMKG sangat membantu. Tetapi yang paling penting adalah masyarakat memahami apa yang harus dilakukan ketika peringatan dini dikeluarkan,” ujarnya.
Di tengah musibah yang melanda NTT, Rudy menyampaikan belasungkawa kepada seluruh korban dan keluarga yang terdampak.
“Atas nama BPBD dan Pemerintah Provinsi Lampung, kami turut berbelasungkawa atas musibah yang terjadi kepada saudara-saudara kita di NTT. Semoga para korban yang berada di lokasi segera mendapatkan bantuan, baik makanan maupun pengobatan dari pemerintah dan pihak terkait,” tuturnya.
Ia juga mendoakan masyarakat yang meninggal dunia akibat bencana tersebut agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa.
“Semoga korban yang meninggal dunia mendapat tempat terbaik dan husnul khatimah. Semoga masyarakat yang terdampak diberikan kekuatan dan seluruh proses penanganan bencana dapat berjalan dengan baik,” pungkas Rudy. (Rls)
422 WBP Lapas Kelas IIA Kalianda Dapat Remisi HUT ke-81 RI, Enam Menatap Pintu Kebebasan
Merah Putih Menyala dari Beranda Sumatra, Menara Siger Jadi Panggung HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Lampung Selatan
BPBD Lampung Bakal Kirim Relawan ke NTT, Warga Pesisir Diimbau Waspadai Ancaman Bencana
