Lampung
Besok, Gubernur Arinal Buka Lampung Craft 2023
Alteripost.co Bandar Lampung – Gubernur Lampung Ir. Arinal Djunaidi, direncanakan membuka Lampung Craft 2023 (pameran kerajinan), di Graha Wangsa Bumi Waras Bandarlampung, besok Selasa (6/6/2023).
Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Lampung Riana Sari Arinal, Wakil Ketua Mamiyani Fahrizal, Sekretaris Dekranasda Rusdiyana Adi, Ketua Panitia Syamsurizal dan panitia, Senin (5/6), telah melakukan geladi resik di Graha Wangsa.
Riana Sari Arinal menjelaskan, pelaksanaan Lampung Craft 2023 tahun ke-4 ini akan berlangsung pada 6-10 Juni 2023.
Riana Sari istri Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengharapkan pelaksanaan Lampung Craft tahun keempat ini lebih berkualitas. Beberapa item atau materi acara yang ditampilkan juga berkualitas. Ini terlihat dari beberapa stand yang ada ada stand kain Lampung Lawas, ada Wastra Lampung Kini dan Nanti serta kerajinan dari berbagai daerah di Lampung.
Riana Sari juga berharap pameran dalam Lampung Craft 2023 juga menggambarkan kiprah Dekranasda sehingga capaian-capaian Dekranasda, pencapaian perajin bisa tergambarkan dalam kegiatan ini.
Sebagai Ketua Dekranasda Lampung, Riana Sari juga mengharapkan agar Tapis Lampung terus dikembangkan. Riana menuturkan, Dekranasda selalu bekerja sama dengan desainer-desainer nasional. Karena akan ada banyak keuntungan dengan melibatkan mereka.
Kebanyakan pengrajin, menurut Riana, hanya bisa membuat. Sedangkan bagaimana kain ini mempunyai nilai lebih itu ada di tangan desainer. “Oleh karena itu kami menghadirkan Oskar Lawalata di Lampung Craft kedua dan Poppy Karim di Lampung Craft ketiga. Dan di tahun keempat ini akan ada Didiet Maulana,” ujar Riana Sari.
“Dan desainer nasional itu sudah memiliki banyak konsumen ditambah follower instaragm mereka sudah ratusan ribu. Jadi saat mereka memakai tapis, saat mereka promosikan Madu Aro, akan banyak sekali yang pesan.” katanya.
“Semoga dalam penyelenggaran Lampung Craft 2023 ini akan lebih meningkat lagi promosi dan penjualannya. Karena kebetulan pula berbarengan dengan acara Teknologi Tepat Guna Nasional (TTGN), acara nasional yang dipusatkan di Lampung,” ujar Riana Sari istri Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.
Sementara itu, Ketua Pelaksana Syamsurizal Ari menyampaikan, Stand Lampung Craft 2023 sebanyak 44 unit. Lampung Craft pameran kerajinan Lampung dan Wastra Lampung berlangsung dari tanggal 6-10 Juni 2023.
Syamsurizal menjelaskan, Lampung Craft 2023 dengan Icon Kabupaten Lampung Tengah. Selama kegiatan berlangsung dari hari pertama sampai terakhir akan diisi dengan berbagai kegiatan.
Pada hari pertama, akan ada Musik (Musisi Anak Muda Lampung/ambyar). Ada Talkshow dengan Didit Maulana (Desainer). Kemudian ada
Talkshow dari Bank Indonesia dan Budayawan yang pesertanya mahasiswa.
Lalu pada hari kedua, ada pemutaran Film Kulak Kukut dan Dialog Budaya. Talkshow QRIS dan Fashion Show Didit Maulana.
Ada juga penampilan Dekranasda Tubaba, penampilan Dekranasda Tulangbawang. Yang tak kalah menarik ada fashion show Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional Tema “Mulai dari Desa” yang diisi oleh Dinas PMDT.
Kemudian ada fashion show para Camat dan Kepala Kampung dari Lampung Tengah. Ada juga flexing produk lokal, fashion Show Tapis Lampung, demo Tapis, Fun Games dan IG Live dari Ketua Dekranasda Lampung. (*).
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Plt Bupati Lampung Tengah Raih Penghargaan Pendidikan Adaptif di Lampung Post Executive Forum II 2026
Buka Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha, Begini Pesan Sekdaprov Marindo
Pemprov Lampung Bakal Selenggarakan Nobar Piala Dunia 2026
