DPRD
Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay Menerima Kunjungan Silahturahmi management HK
Alteripost.co Bandar Lampung – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menerima kunjungan silahturahmi management Hutama Karya (HK) Kantor Pusat dan Cabang Lampung, menindaklanjuti keluhan masyarakat mengenai kenaikan tarif toll ruas Bakauheni-Terbanggi (Bakter) di ruang kerja Ketua DPRD Lampung. Kamis (15/06/2023).
Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay menyampaikan, bahwa kenaikan toll harus di imbangi dengan peningkatan layanan dan infrastruktur baik di dalam toll maupun diluar exit pintu toll.
“Saya ingin adanya perbaikan terutama pada rest area dan lampu penerangannya, agar perubahan ini dapat dirasakan langsung oleh pengguna tol itu sendiri, kemudian jalan jalan yang bergelombang tersebut segera ditindaklanjuti ini juga dalam rangka menekan angka kecelakaan di lajur jalan tol”. Ungkapnya.
Mingrum juga mengatakan, bahwa program HK untuk masyarakat harus dikolaborasikan dengan program pemerintah daerah sehingga asas manfaatnya dapat dirasakan sesuai dan tepat sasaran. “Saya mendorong HK untuk fokus terhadap program Pendidikan, Kesehatan dan UMKM, agar kehadiran HK juga memberikan manfaat bagi masyarakat di Provinsi Lampung”. Jelasnya.
Terakhir, mingrum juga meminta HK untuk menjelaskan secara rinci, mengapa kenaikan tol tarif tersebut harus dilakukan serta secara komperehensif memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait hal tersebut. Ujarnya.
“Sebagai Wakil Rakyat yang mewakili aspirasi masyarakat lampung, meminta dalam kesempatan ini agar mengevaluasi komunikasi yang dibangun kepada masyarakat dan pemerintah daerah, ini semua dalam rangka menjaga stabilitas dan dinamisasi daerah, kalau yang gini-gini pasti arahnya ke Kantor DPRD, karena ini rumah rakyat, mereka ngeluhnya kesini kemudian meminta difasilitasi aspirasinya, ya kami punya kewajiban untuk menerima dan mengakomodir itu semua, inilah perlunya kita berkomunikasi”. Tutup Mingrum.
Sementara, Intan Zania Vice President (VP) Hutama Karya menyebutkan, kenaikan tarif toll merupakan kajian yang sudah dilakukan kemudian bersama pemerintah juga sudah disetujui untuk dilaksanakan.
“Sudah ada kajiannya kenapa harus naik dan besarannya juga ada pertimbangnnya sebagai upaya peningkatan layanan dan pemeliharaan infrastruktur bagi pengguna jalan toll”. Ungkapnya.
Ia juga mengatakan, bahwa kedepan HK akan melakukan evaluasi terhadap apa yang menjadi masukan dari lembaga DPRD Provinsi Lampung. 0″Kedepan akan kami akomodir apa yang tadi disampaikan, dan segera mungkin akan di sampaikan ke management untuk ditindaklanjuti”. imbuhnya.
Kegiatan tersebut dihadiri Vice President HK Jimmy Leonard, Kepala Cabang HK Lampung Hanung Hanindito, Team Tenaga Ahli Ketua DPRD dan Humas DPRD Lampung.(*).
DPRD
Pengesahan Raperda APBD 2025 Tegaskan Komitmen Pemprov Lampung dan DPRD pada Transparansi Keuangan
Alteripost Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menyepakati pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta komitmen bersama dalam mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Lampung.
Pengesahan tersebut dilaksanakan dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Kamis (30/07/2026).
Menanggapi persetujuan tersebut, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota dewan, khususnya jajaran Komisi dan Badan Anggaran (Banggar) yang telah bekerja maksimal dalam merampungkan tahapan pembahasan.
“Persetujuan ini merupakan wujud nyata dari sinergi yang solid antara eksekutif dan legislatif. Selanjutnya, Raperda yang telah mendapat persetujuan dewan yang terhormat ini akan segera kami sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Fokus dan tujuan utama kita tetap satu, yakni mewujudkan masyarakat di Provinsi Lampung yang semakin sejahtera,” ucap Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam sambutannya.
Sementara itu, Juru Bicara Banggar DPRD Provinsi Lampung, Lesti Putri Utami, dalam laporannya memaparkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Banggar menilai bahwa secara umum pelaksanaan APBD berjalan dengan baik, di mana realisasi pendapatan, belanja, dan transfer daerah menunjukkan tingkat serapan dan efisiensi yang optimal.
Guna penyempurnaan di masa mendatang, Banggar DPRD Provinsi Lampung memberikan sejumlah rekomendasi strategis agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memprioritaskan pelayanan masyarakat yang selaras dengan visi misi Gubernur. Beberapa penekanan strategis tersebut meliputi:
• Sektor Tata Kelola dan Perencanaan: Perencanaan belanja pegawai harus dievaluasi agar proporsional dan mematuhi aturan perundang-undangan. Bappeda ditekankan untuk memperkuat konsistensi perencanaan berbasis data riil dari RPJMD hingga APBD, sementara BPKAD dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa didorong untuk mempercepat penataan aset daerah serta memaksimalkan penerapan transformasi digital e-Katalog.
• Sektor Pendapatan dan Ekonomi: Bapenda diminta mempercepat penetapan NJOP dan administrasi pajak alat berat. OPD penghasil retribusi juga didorong untuk melakukan inovasi layanan, menekan efisiensi belanja operasional, dan mengalihkan ruang fiskal tersebut menuju program produktif yang berdampak langsung pada perekonomian masyarakat.
• Sektor Infrastruktur: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (PKPCK), serta Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) diwajibkan menyusun jadwal pengadaan yang tepat waktu guna mengoptimalkan serapan anggaran dan meminimalisir risiko tunda bayar. Penanganan infrastruktur mitigasi bencana seperti tanggul dan embung juga menjadi catatan prioritas.
• Sektor Kesehatan dan Sosial: Direkomendasikan adanya peningkatan fokus alokasi pada fasilitas layanan kesehatan, termasuk pemenuhan kelengkapan alat medis dan dokter spesialis di RSUD Bandar Negara Husada. Peningkatan mutu layanan di RSUD Abdul Moeloek, RSJ Provinsi Lampung, serta optimalisasi pelayanan bagi pasien kurang mampu juga menjadi prioritas yang harus ditindaklanjuti sesuai regulasi kesehatan terbaru.
Rapat Paripurna ini diakhiri dengan pembacaan Keputusan DPRD Provinsi Lampung oleh Sekretaris Dewan tentang Persetujuan Penetapan Raperda, yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama oleh Gubernur Lampung dan Pimpinan DPRD Provinsi Lampung.(*)
Gubernur Mirza dan Wali Kota Eva Hadir Bersama Satlinmas Lampung di Palembang
Pemprov Lampung Klaim Penanganan Kebakaran Terkendali dan Berhasil Cegah Api Masuk TN Way Kambas
Bank Lampung Salurkan CSR di Lampung Tengah
