Lampung
Wagub Lampung Melantik dan Mengambil Sumpah Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Alteripost.co Lampung – Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Chusnunia Melantik sekaligus mengambil Sumpah Jabatan 5 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Jumat (23/06/2023).
Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 821.21/264/VI.04/2023 Tertanggal 21 Juni 2023.
Adapun 5 Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang dilantik hari ini yakni Kepala Biro Perekonomian Rinvayanti, Kepala Dinas Perkebunan Yuliastuti, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Descatama Paksi Moeda, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Riski Sofyan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Bani Ispriyanto.
Dari 6 Kepala OPD yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Lampung, hanya 5 yang hadir secara langsung pada pelantikan tersebut, adapun Meiry Harika Sari yang seharusnya dilantik menjadi Kepala BKD Lampung tidak dapat hadir karena sedang melaksanakan ibadah haji, dan kepadanya akan dilakukan pelantikan susulan.
Menurut Wakil Gubernur Chusnunia, Pejabat Tinggi Pratama yang dilantik hari ini merupakan hasil dari lelang jabatan atau seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung beberapa waktu lalu, dan telah melalui beberapa tahapan, sehingga menghasilkan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk menduduki Jabatan Tinggi Pratama.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur berpesan agar Pejabat Tinggi Pratama yang baru saja dilantik dapat bekerja dengan semangat yang tinggi dan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dilingkungan kerjanya masing-masing.
“Saya atas nama Pemerintah Provinsi Lampung mengucapkan selamat kepada saudara semuanya, semoga dapat mengemban jabatannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Berikanlah dedikasi dan loyalitas terbaik dalam bekerja dan memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat Lampung”. Pungkasnya. (*).
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Bersama Bima Arya, Bupati Egi Tekankan Pentingnya Kepemimpinan dan Penguatan SDM
SIGER Fest 2026 Resmi Dimulai, BI Lampung Perkuat Ekosistem Ekonomi Digital
Plt Bupati Lampung Tengah Raih Penghargaan Pendidikan Adaptif di Lampung Post Executive Forum II 2026
