DPRD
Lesty Putri : Festival Krakatau Harusnya Jangan di PKOR, Fokus Utamanya Lihat Gunung Anak Krakatau
Alteripost.co Bandar Lampung – Sekretaris Komisi II DPRD Lampung Lesty Putri Utami, mengkritik kegiatan Festival Krakatau ke-32 tahun 2023 yang dipusatkan di PKOR Wayhalim, Bandar Lampung, pada 7-8 Juli 2023 mendatang.
Lesty mengatakan, pelaksanaan Festival Krakatau tahun 2023 seharusnya tidak dilaksanakan di PKOR Wayhalim, Bandar Lampung.
Menurutnya, seharusnya Festival Krakatau digelar di Lampung Selatan yang menjadi lokasi keberadaan Gunung Anak Krakatau (GAK). Jika Festival Krakatau dilaksanakan di PKOR Wayhalim dikhawatirkan menghilangkan esensi dari kegiatan tersebut.
“Kami kasih kritik yang membangun, bahwa jangan sampai melupakan akar dari pada kegiatan Festival Krakatau tersebut,” kata Lesty, Selasa (4/7/2023).
Ia mengungkapkan, setiap tahunnya Festival Krakatau selalu dilaksanakan di Lampung Selatan, dan fokus utamanya adalah melihat Gunung Anak Krakatau dan kegiatan-kegiatan adventure. Jadi kalau digelar di PKOR Wayhalim, Bandar Lampung, memang agak jomplang. Seharusnya tidak dipusatkan di PKOR. Ujarnya.
Lesty membeberkan, latar belakang Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, melaksanakan Festival Krakatau di PKOR Wayhalim karena rangkaian acaranya yang padat. Selain itu, juga karena Festival Krakatau dibantu oleh pihak swasta.
Lesty tidak membantah jika ada kendala anggaran dalam pelaksanaan Festival Krakatau tahun ini. Hal itu dikarenakan adanya program-program dari Dinas Pariwisata yang harus direalisasikan sampai dengan penghujung tahun 2023 nanti, terkendala anggaran itu memang benar, karena mungkin banyak program yang harus cepat direalisasikan di penghujung anggaran tahun 2023.
Ia mengatakan, kalau kegiatan-kegiatan itu tidak segera direalisasikan dikhawatirkan akan menjadi bahan pemeriksaan terutama terkait dengan laporan pertanggungjawaban anggaran dari pihak eksekutif.(*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyambut baik masukan konstruktif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung terkait perlunya pengetatan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Lampung. Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai krusial guna memastikan alokasi energi bersubsidi tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Sorotan tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzan Sibron, yang menyoroti persoalan antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Fauzan menduga masih berlangsungnya antrean panjang disebabkan oleh kelalaian pengawasan serta adanya oknum yang menyalahgunakan mekanisme barcode subsidi.
“Saya belum melihat ada penguraian antrean. Justru sebaliknya, antrean ini semakin parah. Saya menduga masih ada kelalaian oleh petugas-petugas di SPBU,” ujar Fauzan, Kamis (07/10/2026).
Fauzan memaparkan, berdasarkan temuannya di lapangan, modus yang kerap terjadi melibatkan manipulasi identitas kendaraan saat proses pengisian bahan bakar.
“Yang saya temukan di lapangan, faktanya adalah banyak satu mobil menggunakan beberapa barcode dengan modus mengganti pelat. Ini yang terjadi di lapangan,” ungkapnya.
Menyikapi dinamika tersebut, legislatif mengusulkan agar Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina Patra Niaga guna memberlakukan verifikasi ganda di lapangan. Verifikasi tersebut mencakup kewajiban mencocokkan barcode dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli.
“Ketika mereka mengisi BBM subsidi, selain menunjukkan barcode yang kemudian di-scan, mereka juga harus menunjukkan STNK aslinya,” kata Fauzan.
Ia menegaskan, langkah pencocokan fisik STNK selaras dengan sistem registrasi awal yang telah ditetapkan oleh regulator hilir migas.
“Di peraturan yang ada di BPH Migas itu sudah tertera bahwa barcode mekanismenya di-input melalui STNK. Maka petugas di lapangan bisa mencocokkan antara STNK dan barcode itu,” jelasnya.
Selain pemeriksaan STNK, pengawasan diusulkan mencakup pengecekan bagasi kendaraan yang dicurigai serta pengerahan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung untuk memperkuat ketertiban di area SPBU.
“Kalau ini bisa dilaksanakan dan berlaku di Lampung, maka Satpol PP Pemerintah Provinsi bisa ditugaskan di SPBU-SPBU ini untuk mengawasi. Itu kewenangannya ada di Pak Gubernur,” ucapnya.
Fauzan menegaskan bahwa rangkaian langkah pengawasan ini murni ditujukan untuk menegakkan integritas penyaluran BBM subsidi, bukan menghambat hak konsumsi warga.
“Ini bukan untuk menghambat masyarakat mengisi subsidi, tetapi untuk mengurai permainan-permainan yang ada di lapangan. Kalau ini tidak dilaksanakan, maka antrean akan terus terjadi,” tegasnya.
Terkait ketersediaan stok, DPRD Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap langkah proaktif Pemprov Lampung yang telah mengajukan usulan penambahan kuota BBM subsidi ke BPH Migas. Namun, penambahan volume pasokan harus berjalan seiring dengan penindakan tegas terhadap segala bentuk penyimpangan.
“Penambahan kuota itu kita tetap berharap kepada BPH Migas, apa yang telah diajukan Pemerintah Provinsi melalui gubernur bisa direalisasikan, karena sampai saat ini kita belum menerima jawabannya,” tutur Fauzan.
Ia menambahkan, ketegasan pengawasan di lapangan merupakan kunci utama penyelesaian masalah.
“Penambahan kuota tidak cukup kalau oknum-oknum ini tidak diberantas,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Budhi Darmawan menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung segera mengambil langkah koordinasi dengan pihak terkait.
“Dinas ESDM akan terus melakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk melakukan pengecekan lebih detail mengenai keabsahan kendaraan dan qr code yang bertujuan agar subsidi bbm tepat sasaran,” ucap Budhi.
Kata dia, Pemprov Lampung bakal berkomitmen menindaklanjuti masukan tersebut melalui penguatan koordinasi bersama aparat penegak hukum, Pertamina, dan instansi terkait guna menjamin transparansi, ketertiban, dan keadilan distribusi BBM bersubsidi bagi seluruh masyarakat Lampung. (Rls)
Oknum Pengurus KONI Lampung Diduga Lakukan Tindakan Pelecehan Seksual Terhadap Seorang Pelatih Renang
HLN ke-81, PLN Lampung Berdayakan Perempuan Disabilitas Melalui Wirausaha
RSUDAM Ukir Capaian Baru, Pengembangan Layanan Melalui Tindakan DSA
