Lampung
Pemprov Lampung Terus Berkomitmen Dalam Pengendalian Inflasi Di Daerah
Alteripost.co Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung diwakili oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Elvira Umihanni didampingi sejumlah perwakilan Perangkat Daerah, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara _virtual_ yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, di Ruang Command Center Lt. II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (17/07/2023).
Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi terkait dengan terkendali nya inflasi di Indonesia yang tahun lalu 5,9% menjadi 3,5%.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan bahwa target yang ingin dicapai yaitu tingkat inflasi di Indonesia berada pada angka 3%.
“Jadi, kita harus berjuang keras dari angka 3,5% di Nasional itu menjadi 3%, ini merupakan angka yang relatif stabil, dalam artian ini akan membuat para produsen bergembira karena return operational mereka tertutup dan ada keuntungan serta kemudian konsumen tidak terlalu berat dengan kenaikan-kenaikan,” ucap Mendagri.
Direktur Statistik Harga BPS, Windhiarso Putranto, mengatakan bahwa angka inflasi bulan Juni 2023 secara bulan ke bulan sebesar 0,14%, inflasi tahun kalender (sejak Desember 2022 sampai Juni 2023) sebesar 1,24% dan secara tahun ke tahun sebesar 3,52%.
Komponen Harga Bergejolak mengalami inflasi sebesar 0,44% pada Juni 2022, dengan andil sebesar 0,07% terhadap inflasi umum. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi diantaranya adalah daging ayam ras, telur ayam ras dan bawang putih.
Komponen Harga Bergejolak pada 7 bulan terakhir mengalami inflasi secara terus menerus yang berawal sejak Desember 2022. Sepanjang tahun 2023 selalu terjadi inflasi, namun tekanannya masih relatif lebih rendah dibandingkan tahun 2022.
“Ini menjadi peringatan bagi kita, bahwa inflasi dari Komponen Harga Bergejolak ini memang sangat berpotensi meningkatkan inflasi di tahun 2023, karena sampai dengan pertengahan tahun telah mencapai 3,22%,” ucap Windhiarso Putranto.
Sementara itu Sekretaris Utama BPN, Sarwo Edhy, mengatakan bahwa komoditas dengan harga 10% diatas HET/HAP yaitu jagung tingkat peternak, garam konsumsi, telur ayam ras, beras medium zona 1 dan beras medium zona 3.
Harga minyak goreng pada periode bulan Juli 2023 terpantau stabil, untuk minyak goreng Curah yaitu Rp 14.726/liter, Minyakita Rp 15.118/liter dan Kemasan Premium Rp 20.768/liter.
Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, mengatakan bahwa berdasarkan data dari BPS bahwa produksi gabah di bulan Juli 2023 sebesar 4,56 juta ton, angka ini lebih besar daripada produksi bulan Juni 2023 dan prediksi bulan Agustus 2023.
“Dari kondisi tersebut, Bulog akan mengoptimalkan pengadaan dalam negeri bulan Juli 2023 sebagai antisipasi semakin mengecilnya perkiraan produksi sampai akhir tahun 2023,” ucap Budi Waseso.
Harga beras selama 8 minggu terakhir cenderung stabil karena adanya program Bantuan Pangan Beras yang secara langsung didistribusikan kepada keluarga penerima, sehingga secara langsung mengurangi permintaan di pasar.
Jumlah stok beras Bulog saat ini sebanyak 711,021 ton dengan rincian beras CBP sebanyak 650.625 ton dan beras komersial sebanyak 60.396 ton.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Elvira Umihanni, mengatakan bahwa jika terjadi kenaikan harga, sebaiknya segera dilakukan intervensi agar harga bisa tetap stabil. (*)
Lampung
Momentum HKN ke-62, Pemprov Lampung Tekankan Pemerataan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekertaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan bertindak sebagai Pembina Upacara pada Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 tingkat Provinsi Lampung yang berlangsung di Lapangan Korpri, Selasa (17/11/2026).
Dalam upacara yang diikuti oleh jajaran Forkopimda serta aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung tersebut, Sekdaprov Marindo Kurniawan membacakan sambutan tertulis Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin.
Melalui sambutannya, Menteri Kesehatan menegaskan kembali prinsip paling mendasar dalam pembangunan kesehatan nasional tahun ini, yakni “Sehat untuk Semua”, yang menempatkan kesehatan sebagai hak fundamental bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
“Tahun ini kita kembali menegaskan prinsip paling mendasar, Sehat untuk Semua. Artinya kesehatan adalah hak setiap warga negara tanpa terkecuali. Tidak boleh ada satu pun warga yang tertinggal di mana pun mereka tinggal,” ujar Sekdaprov Marindo saat membacakan amanat Menkes.
Pemerintah saat ini tengah menjalankan transformasi kesehatan secara mendasar dengan menggeser paradigma dari mengobati orang sakit menjadi gerakan aktif menjaga masyarakat tetap sehat. Hal ini diwujudkan melalui tiga pijakan utama, yakni mencegah sebelum sakit, mendekatkan layanan kesehatan yang lengkap, serta menjamin kualitas hidup yang lebih baik.
“Saat ini kita sedang melakukan transformasi secara mendasar, bergeser dari pola lama yang hanya menunggu orang jatuh sakit menjadi gerakan aktif menjaga orang sehat tetap sehat. Inilah semangat utama di balik Cek Kesehatan Gratis atau CKG,” lanjutnya.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan hingga 1 November 2026, program CKG telah menjangkau lebih dari 114 juta penduduk di seluruh kabupaten/kota. Dari pemeriksaan tersebut, ditemukan lebih dari 8 juta warga mengidap hipertensi maupun diabetes tanpa gejala, serta lebih dari 700.000 kasus tuberkulosis (TB) berhasil terdeteksi secara aktif dengan tingkat kepatuhan pengobatan mencapai 90 persen guna mengejar target Indonesia Bebas TB pada tahun 2030.
Selain deteksi dini, edukasi pencegahan penyakit kronis juga didorong melalui inovasi pelabelan gizi Nutri-Level untuk mengendalikan konsumsi gula berlebih, serta penyediaan kalkulator Nutri-Level gratis bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Guna menopang upaya preventif tersebut, pemerintah terus memperkuat infrastruktur dan sumber daya manusia kesehatan. Langkah ini mencakup rencana pembangunan hampir 2.000 Puskesmas baru dan renovasi lebih dari 8.000 Puskesmas, peningkatan kelas 66 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dari kelas D menjadi kelas C di wilayah akses sulit, hingga percepatan pemenuhan dokter spesialis melalui program Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU) yang memprioritaskan putra-putri daerah.
Dari sisi perlindungan finansial, cakupan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga terus diperkuat dengan menjangkau 284 juta jiwa atau setara 98 persen penduduk Indonesia.

Menutup sambutan Menteri Kesehatan, Sekdaprov Marindo menekankan bahwa keberhasilan transformasi sistem kesehatan tidak semata-mata diukur dari pembangunan fisik, melainkan dari dampak nyata terhadap produktivitas masyarakat.
“Pada akhirnya, keberhasilan transformasi sistem kesehatan bukan hanya diukur dari banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang dibangun, tenaga medis dan tenaga kesehatan yang disiapkan, atau masyarakat yang diperiksa kesehatannya, tetapi diukur dari semakin banyaknya rakyat Indonesia yang dapat hidup sehat, produktif, dan berkualitas,” pungkasnya.
Di kesempatan yang sama, Sekdaprov didampingi jajaran Forkopimda menyerahkan penghargaan di bidang kesehatan, diantaranya penghargaan bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, penghargaan bidang surveilans dan imunisasi, penghargaan bidang penyakit menular dan penghargaan bidang pelayanan kesehatan. (Rls)

