Lampung
Pemprov Lampung Terus Berkomitmen Dalam Pengendalian Inflasi Di Daerah
Alteripost.co Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung diwakili oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Elvira Umihanni didampingi sejumlah perwakilan Perangkat Daerah, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara _virtual_ yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, di Ruang Command Center Lt. II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (17/07/2023).
Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi terkait dengan terkendali nya inflasi di Indonesia yang tahun lalu 5,9% menjadi 3,5%.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan bahwa target yang ingin dicapai yaitu tingkat inflasi di Indonesia berada pada angka 3%.
“Jadi, kita harus berjuang keras dari angka 3,5% di Nasional itu menjadi 3%, ini merupakan angka yang relatif stabil, dalam artian ini akan membuat para produsen bergembira karena return operational mereka tertutup dan ada keuntungan serta kemudian konsumen tidak terlalu berat dengan kenaikan-kenaikan,” ucap Mendagri.
Direktur Statistik Harga BPS, Windhiarso Putranto, mengatakan bahwa angka inflasi bulan Juni 2023 secara bulan ke bulan sebesar 0,14%, inflasi tahun kalender (sejak Desember 2022 sampai Juni 2023) sebesar 1,24% dan secara tahun ke tahun sebesar 3,52%.
Komponen Harga Bergejolak mengalami inflasi sebesar 0,44% pada Juni 2022, dengan andil sebesar 0,07% terhadap inflasi umum. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi diantaranya adalah daging ayam ras, telur ayam ras dan bawang putih.
Komponen Harga Bergejolak pada 7 bulan terakhir mengalami inflasi secara terus menerus yang berawal sejak Desember 2022. Sepanjang tahun 2023 selalu terjadi inflasi, namun tekanannya masih relatif lebih rendah dibandingkan tahun 2022.
“Ini menjadi peringatan bagi kita, bahwa inflasi dari Komponen Harga Bergejolak ini memang sangat berpotensi meningkatkan inflasi di tahun 2023, karena sampai dengan pertengahan tahun telah mencapai 3,22%,” ucap Windhiarso Putranto.
Sementara itu Sekretaris Utama BPN, Sarwo Edhy, mengatakan bahwa komoditas dengan harga 10% diatas HET/HAP yaitu jagung tingkat peternak, garam konsumsi, telur ayam ras, beras medium zona 1 dan beras medium zona 3.
Harga minyak goreng pada periode bulan Juli 2023 terpantau stabil, untuk minyak goreng Curah yaitu Rp 14.726/liter, Minyakita Rp 15.118/liter dan Kemasan Premium Rp 20.768/liter.
Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, mengatakan bahwa berdasarkan data dari BPS bahwa produksi gabah di bulan Juli 2023 sebesar 4,56 juta ton, angka ini lebih besar daripada produksi bulan Juni 2023 dan prediksi bulan Agustus 2023.
“Dari kondisi tersebut, Bulog akan mengoptimalkan pengadaan dalam negeri bulan Juli 2023 sebagai antisipasi semakin mengecilnya perkiraan produksi sampai akhir tahun 2023,” ucap Budi Waseso.
Harga beras selama 8 minggu terakhir cenderung stabil karena adanya program Bantuan Pangan Beras yang secara langsung didistribusikan kepada keluarga penerima, sehingga secara langsung mengurangi permintaan di pasar.
Jumlah stok beras Bulog saat ini sebanyak 711,021 ton dengan rincian beras CBP sebanyak 650.625 ton dan beras komersial sebanyak 60.396 ton.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Elvira Umihanni, mengatakan bahwa jika terjadi kenaikan harga, sebaiknya segera dilakukan intervensi agar harga bisa tetap stabil. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyatakan siap memberikan bantuan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kepala BPBD Provinsi Lampung Rudy Syawal mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait bentuk bantuan yang akan diberikan kepada daerah terdampak.
“Pemprov Lampung siap memberikan bantuan. Namun, saat ini kami masih menunggu arahan dari pusat. Nanti akan kami koordinasikan, termasuk dengan provinsi lain, terkait bantuan apa yang dibutuhkan,” kata Rudy, Minggu (16/8/2026).
Menurut Rudy, Lampung memiliki posisi strategis dalam penanganan kebencanaan karena menjadi salah satu provinsi di Sumatera yang masuk dalam 10 besar daerah yang memiliki kapasitas dan jejaring penanggulangan bencana.
Kondisi tersebut, kata dia, memungkinkan BPBD Lampung untuk berkoordinasi dengan daerah lain apabila sewaktu-waktu diperlukan dalam penanganan bencana di wilayah NTT.
“Pada intinya BPBD Lampung siap jika nanti dibutuhkan untuk mengirimkan relawan ke NTT. Tentu semuanya akan kami laporkan terlebih dahulu kepada Pak Gubernur,” ujarnya.
Rudy menilai bencana gempa bumi yang terjadi di NTT menjadi pengingat bagi seluruh daerah, termasuk Lampung, untuk tidak lengah terhadap potensi bencana.
Lampung sendiri memiliki wilayah pesisir yang cukup luas dan berada di kawasan yang memiliki potensi aktivitas kegempaan serta ancaman tsunami. Karena itu, kesiapsiagaan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam menghadapi kemungkinan bencana.
“Gempa yang terjadi di NTT merupakan bagian dari dinamika atau siklus aktivitas di laut. Lampung juga memiliki wilayah pesisir. Kita juga memiliki potensi bencana, termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau dan ancaman tsunami,” jelasnya.
Rudy meminta masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir Lampung, untuk meningkatkan kewaspadaan dan memahami langkah-langkah evakuasi apabila terjadi gempa kuat maupun peringatan tsunami.
Menurutnya, upaya mitigasi tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat harus memiliki pengetahuan dan kesiapan menghadapi bencana sebelum bantuan datang.
“Alhamdulillah, kita sudah memberikan pelatihan kepada masyarakat. Harapannya, masyarakat tetap tangguh dan mampu menghadapi musibah kapan pun datang,” katanya.
Rudy juga menyebut keberadaan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS), termasuk dukungan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), menjadi bagian penting dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat.
Menurutnya, informasi peringatan dini harus segera direspons dengan tindakan nyata, terutama bagi masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana.
“EWS dan informasi dari BMKG sangat membantu. Tetapi yang paling penting adalah masyarakat memahami apa yang harus dilakukan ketika peringatan dini dikeluarkan,” ujarnya.
Di tengah musibah yang melanda NTT, Rudy menyampaikan belasungkawa kepada seluruh korban dan keluarga yang terdampak.
“Atas nama BPBD dan Pemerintah Provinsi Lampung, kami turut berbelasungkawa atas musibah yang terjadi kepada saudara-saudara kita di NTT. Semoga para korban yang berada di lokasi segera mendapatkan bantuan, baik makanan maupun pengobatan dari pemerintah dan pihak terkait,” tuturnya.
Ia juga mendoakan masyarakat yang meninggal dunia akibat bencana tersebut agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa.
“Semoga korban yang meninggal dunia mendapat tempat terbaik dan husnul khatimah. Semoga masyarakat yang terdampak diberikan kekuatan dan seluruh proses penanganan bencana dapat berjalan dengan baik,” pungkas Rudy. (Rls)
Ziarah di TMP Kusuma Bangsa, Bupati Radityo Egi Serukan Semangat Pahlawan untuk Lampung Selatan yang Lebih Maju
Dari Khidmat ke Kebersamaan, Warga Lampung Selatan Rayakan Kemerdekaan Tanpa Sekat di Menara Siger
422 WBP Lapas Kelas IIA Kalianda Dapat Remisi HUT ke-81 RI, Enam Menatap Pintu Kebebasan
