DPRD
Wakil Ketua DPRD Ririn Kuswantari dan Anggota DPRD Lamsel Dampingi Ketua LKKS Provinsi Lampung Bagikan Sembako
Alteripost.co Lampung Selatan – Ketua Umum LKKS Provinsi Lampung, Riana Sari Arinal menyerahkan Bantuan Sosial Paket Sembako kepada warga masyarakat di Desa Pemanggilan – Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Sabtu (19/8/2023).
Dalam kesempatan tersebut Riana Sari Arinal didampingi oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Ibu Ririn Kuswantari dan Anggota Dewan DPRD Kabupaten Lampung Selatan Sidik Maryanto beserta jajaran tokoh masyarakat setempat dan pengurus LKKS Provinsi Lampung.
Kegiatan penyerahan Bantuan Sosial ini dalam rangka memperingati Hari Anti Narkoba Internasional yang bertujuan untuk mengingatkan masyarakat tentang bahaya narkoba bagi keluarga dan masyarakat yang ada di lingkungan Desa Pemanggilan – Lampung Selatan.
Riana Sari Arinal menyampaikan apresiasinya atas antusiasme masyarakat yang luar biasa mengikuti kegiatan pada hari ini.
“Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran bapak ibu semua disini, sebetulnya jadwal saya hari ini istirahat namun karena cinta dan sayangnya saya kepada Bapak Ibu semua makanya saya hadir disini,” ucapnya.
”Kunjungan ini adalah kunjungan yang keempat untuk hari ini, Saya mulai jam 07.00 tadi pagi juga melakukan kunjungan ketiga lokasi lain di Bandar Lampung yang akan dilanjutkan setelah ini ke Pesawaran,” lanjutnya.
Terkait dengan Peringatan Hari Narkoba Internasional, Riana Sari Arinal menekankan pentingnya untuk menjaga keluarga dari ancaman bahaya narkoba yang disebabkan oleh pergaulan yang salah, gaya hidup yang diakibatkan oleh pengaruh media sosial yang menyebabkan terjerumus pada cara yang salah untuk mendapatkan uang dengan cara instan.
“Tetapi tugas kita ibu-ibu adalah menjaga keluarganya masing-masing dari bahaya narkoba,” pesannya.(*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Provinsi Lampung Tahun 2025 menggelar rapat internal perdana, Rabu (29/04/2026). Rapat tersebut membahas penyusunan jadwal kerja serta strategi pembahasan LKPj Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung agar proses evaluasi berjalan maksimal dan tepat waktu.
Ketua Pansus LKPj DPRD Provinsi Lampung, Lesty Putri Utami, mengatakan pembahasan LKPj memiliki batas waktu selama 30 hari sejak dokumen disampaikan kepada DPRD. Dengan demikian, pembahasan diperkirakan harus selesai paling lambat 27 Mei 2026.
Namun, menurutnya jadwal tersebut beririsan dengan libur Hari Raya Iduladha, sehingga pansus berencana mempercepat sekaligus menyesuaikan agenda pembahasan agar hasilnya tetap optimal.
“Hari ini rapat internal terkait penjadwalan, karena secara aturan LKPj ini dibahas selama 30 hari sejak penyampaian. Kalau dihitung dari tanggal 27, maka maksimal selesai 27 Mei. Tetapi karena berdekatan dengan Lebaran Haji, maka harus dimajukan sedikit,” ujar Lesty.
Lebih lanjut Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Selatan tersebut menegaskan, pansus ingin pembahasan LKPj tahun ini dilakukan secara serius, mendalam dan objektif, dan bukan sekadar formalitas tahunan.
Menurutnya, laporan yang diterima DPRD setebal sekitar 660 halaman masih didominasi uraian administratif dan kode rekening, tanpa penjelasan yang memadai terkait capaian program.
“Jangan sampai pembahasan ini hanya seremoni. Kita ingin ada tindak lanjut nyata. Dari laporan setebal 660 halaman itu, banyak yang sifatnya administratif. Ini harus kita dalami secara serius,” tegasnya.
Bahkan, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung tersebut juga menyoroti adanya sejumlah program yang dinilai belum sinkron antara LKPJ dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), termasuk visi dan misi Gubernur serta Wakil Gubernur Lampung. Karena itu, pansus akan memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna meminta penjelasan langsung terkait realisasi kinerja dan pelaksanaan program selama tahun 2025.
“Kita ingin melihat apakah capaian kinerja 2025 benar-benar sesuai dengan tiga visi utama kepala daerah. Kalau tidak sinkron, tentu ini menjadi catatan penting,” ujarnya.
Selain membahas LKPj tahun berjalan, menurutnya. Pansus juga akan menelaah matriks tindak lanjut rekomendasi DPRD pada LKPj tahun 2023 dan 2024. Dari delapan temuan atau catatan evaluasi sebelumnya, menurut Lesty baru satu hingga dua program yang benar-benar dijalankan.
“Nanti kita lihat matriks 2023, 2024, lalu 2025. Dari delapan temuan sebelumnya, baru satu dua yang terlaksana. Ini jadi bahan evaluasi besar bagi gubernur untuk melihat kinerja OPD,” kata Lesty.
Untuk itu, Lesty menambahkan. Pansus telah meminta tambahan waktu kerja dari semula dijadwalkan selesai pada 18 Mei menjadi hingga 25 Mei 2026, agar pembahasan lebih komprehensif.
Menurut Lesty, TAPD akan menjadi pihak pertama yang dipanggil dalam agenda pembahasan karena memiliki peran sentral dalam koordinasi pelaksanaan anggaran daerah.
“Saya minta fokus awal dengan TAPD dan harus selesai dulu bersama TAPD, karena mereka panglima perang dalam pemerintahan daerah. Mereka harus paham persoalan di masing-masing OPD,” pungkasnya. (*)
Wali Kota Bandar Lampung Raih Penghargaan Bergengsi di Ajang Nasional
PWI Tuba Gelar Rapat Pembentukan Panitia Konfercab Tahun 2026
Hasil Musda ke-XI, M. Aris Pratama Hanan Resmi Nahkodai DPD Golkar Tuba
