Ekonomi dan Bisnis
Implementasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, Gubernur Arinal Minta Semua Pihak Bangun Kebersamaan Kendalikan Inflasi Pangan
Alteripost.co Lampung – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi meminta kepada semua pihak membangun semangat dan kebersamaan mengendalikan inflasi, khususnya inflasi pangan di Provinsi Lampung. Hal itu diungkapkan Gubernur dalam acara Implementasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan Panen Bawang di Desa Ruguk, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan, Senin (21/08/2023).
Pada acara yang digelar atas kerja sama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung dengan Pemerintah Provinsi Lampung itu, Gubernur Arinal juga memberikan bantuan untuk kelompok tani.
Bantuan yang diberikan berupa benih bawang, benih ikan gurame, ikan nila, induk ikan lele, pakan ikan, bibit buah-buahan, infrastruktur berupa sumur, peralatan pertanian, sejumlah hewan ternak, vaksin, vitamin, dan obat-obatan yang diperuntukan untuk hewan ternak.
Gubernur Arinal Djunaidi mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung serta Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan menyambut baik rangkaian program GNPIP di Lampung Selatan.
Program ini turut didukung oleh Pemerintah Provinsi Lampung yang merupakan anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menekan tingkat inflasi di Provinsi Lampung.
Gubernur Arinal menjelaskan, bahwa pelaksanaan panen bawang merah hari ini merupakan implementasi lanjutan dari GNPIP sebagaimana arahan Presiden RI dalam Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2022.
Pada bulan Juli 2023 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Provinsi Lampung mengalami inflasi sebesar 0,05 persen.
Akan tetapi secara kumulatif tahunan, inflasi pada tahun 2022 tercatat sebesar 5,51 persen. Hal tersebut menunjukan bahwa capain tersebut target masih di atas target inflasi tahun 2022 yang ditetapkan pada kisaran 2 – 4 persen.
Peningkatan kebutuhan masyarakat akan bawang merah, tentunya harus diimbangi dengan produksi agar tidak terjadi kelangkaan atau kenaikan harga yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, bawang merah dimasukkan dalam kelompok komoditas pangan utama, karena ketersediaan dan harganya sangat berpengaruh pada inflasi dan perekonomian nasional.
Gubernur Arinal menyanpaikan bahwa hal ini menjadi tantangan bagi Provinsi Lampung, yang dinilai potensial menjadi sentra pengembangan bawang merah di luar Pulau Jawa.
“Terutama yang terdapat di beberapa Kabupaten, seperti Lampung Selatan, Pringsewu dan Tanggamus yang tentunya telah kita dorong pengembangan bawang merah sejak beberapa tahun yang lalu,” ujar Gubernur.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Budiyono mengatakan, bahwa kegiatan ini merupakan momentum untuk mendorong peran petani dalam menekan inflasi. “Semoga kegiatan panen pagi ini menjadi momentum kemajuan budidaya komoditas pangan khususnya bawang merah dan menjadikan Provinsi Lampung sebagai sentra budidaya bawang merah, sebagai upaya untuk menjaga inflasi pangan yang bergejolak (volatile foods),” ujarnya.
Program GNPIP ini merupakan program berkelanjutan, yang sejak awal tahun 2023 telah berhasil diimplementasikan di Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tulang Bawang Barat, serta Kabupaten Way Kanan melalui bantuan sarana dan prasarana pertanian serta operasi pasar.
Pada implementasi GNPIP di Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan kali ini tidak terlepas dari peran serta Pemerintah Daerah dan Perbankan dalam penyaluran KUR yaitu Bank Lampung serta BRI wilayah Lampung Selatan.
Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi momentum kolaborasi antar lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan sinergi dalam upaya menekan inflasi daerah serta dapat meluas di berbagai wilayah lainnya di Provinsi Lampung.
Acara ini dihadiri juga oleh Ketua KTNA Provinsi Lampung, Anggota DPD RI Komite IV, Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan, Bupati Lampung Selatan, Forkopimda, Bupati dan Walikota se-Provinsi Lampung, anggota TPID Provinsi Lampung dan Lampung Selatan, Pimpinan Wilayah BRI Kanwil Lampung, serta Direksi Bank Lampung.(*)
Alteripost Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghormati penilaian lembaga penyedia indeks global MSCI Inc. yang memulai periode konsultasi atas proposal reklasifikasi status Indonesia. OJK menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat reformasi dan integritas pasar modal nasional.
Dalam pengumuman pada 15 Oktober 2026, MSCI menyampaikan apresiasi atas berbagai inisiatif reformasi pasar modal Indonesia yang telah berjalan. Inisiatif tersebut meliputi publikasi kepemilikan saham di atas 1 persen, peningkatan granularitas klasifikasi investor, pengumuman High Shareholding Concentration (HSC), serta kebijakan baru mengenai peningkatan batas minimum saham beredar di publik (free float).
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan OJK menghormati pandangan MSCI dan terus melakukan pembenahan serta menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan.
OJK juga memberikan perhatian serius terhadap penilaian MSCI mengenai sejumlah aspek yang masih memerlukan penyempurnaan ke depan. OJK menghormati independensi lembaga penyedia indeks global, termasuk MSCI, serta menghargai setiap masukan dari seluruh pemangku kepentingan.
“Kami meyakini pasar modal domestik tetap prospektif dan menarik. Hal ini didukung oleh fundamental perekonomian Indonesia yang terjaga, basis investor yang terus bertumbuh, valuasi saham yang kompetitif, dan kinerja fundamental emiten yang secara umum masih positif,” kata Friderica.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menyampaikan bahwa masukan MSCI sejalan dengan Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia.
Menurut Hasan, salah satu aspek penting dalam agenda reformasi tersebut adalah penguatan penegakan hukum yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.
“OJK berkomitmen untuk terus memperkuat penegakan hukum di sektor pasar modal dalam upaya menegakkan integritas pasar, dengan koordinasi dan sinergi yang efektif bersama seluruh pihak terkait,” ujar Hasan.
Ke depan, OJK bersama Self-Regulatory Organization (SRO) akan terus membangun komunikasi konstruktif dengan lembaga penyedia indeks global dan investor institusi internasional.
Komunikasi berkelanjutan tersebut bertujuan memastikan otoritas Indonesia dapat menyampaikan perkembangan terbaru reformasi pasar modal nasional, sekaligus memperoleh masukan dan rekomendasi kebijakan guna mendukung penyempurnaan pasar modal secara berkelanjutan.(*)
AMY Diagendakan Hadiri Pesta Rakyat Petani di Lampung
Gubernur Mirza dan Bupati Egi Apresiasi Inovasi Pakan Mandiri Pembudidaya Ikan
Bangun Kesadaran Kebangsaan, Dedi Yuginta Edukasi Masyarakat tentang Pancasila
