DPRD
Ratusan Pelajar Datangi Kantor DPRD Lampung, Mingrum Gumay Sampaikan Pesan Positif
Alteripost.co Bandar Lampung – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung, Mingrum Gumay SH., MH, menyambut kunjungan ratusan pelajar dari SMA N 1 Seputih Raman di ruang rapat Komisi Besar DPRD Lampung. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka penguatan profil pelajar terhadap ideologi Pancasila. Rabu (30/8/2023).
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay SH., MH, mengungkapkan bahwa Gedung DPRD ini adalah rumah bagi seluruh rakyat, tempat aspirasi disampaikan, dan kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRD yang diamanahkan oleh Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Gedung DPRD ini terbuka bagi siapa pun, terutama generasi muda seperti kalian. Kita tidaklah selalu sempurna dalam melaksanakan tugas dan amanah ini, dan kita tidak bisa melakukannya sendiri. Kita butuh kerjasama dari semua pihak, termasuk pelajar,” ujar Mingrum.
Sebagai Inisiator Pembinaan Ideologi Pancasila di Lingkungan DPRD Lampung, Mingrum Gumay berharap program penguatan Pancasila ini tidak hanya berhenti di lingkungan pelajar saja. Menurutnya, pesan-pesan positif ini harus disampaikan lebih luas, terutama di lingkungan terdekat seperti keluarga. Tujuannya adalah untuk menciptakan suasana kondusif dan harmonis dalam konteks bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat.
Selain itu, Mingrum juga mengingatkan pelajar tentang pentingnya memahami demokrasi Indonesia dengan konteksnya sendiri. “Anak-anak perlu diingatkan bahwa demokrasi Indonesia berbeda dengan demokrasi di luar negeri. Kita menjunjung tinggi adat, budaya, dan adab dalam demokrasi kita. Kebebasan menyampaikan pendapat harus dilakukan dengan cara yang bijaksana, bukan untuk merendahkan atau menghina orang lain. Ingatlah, kita adalah bangsa Indonesia,” tegasnya.
Dalam akhir kunjungan ini, para pelajar dan anggota DPRD saling berjabat tangan sebagai tanda kerjasama dan semangat bersama. Kunjungan ini menjadi bukti konkret bahwa kolaborasi antara pemuda dan pemimpin dapat menghasilkan efek positif yang signifikan dalam pembangunan masyarakat dan daerah.
Di waktu yang terpisah, Ketua DPRD Lampung mengatakan bahwa dirinya telah merespon positif terhadap pesan-pesan yang disampaikan oleh para pelajar. Ia mengakui bahwa kontribusi generasi muda sangatlah penting dalam menciptakan perubahan positif dalam masyarakat.
“Para pelajar itu adalah agen perubahan yang bisa membawa Lampung menuju masa depan yang lebih cerah. Kami siap mendukung langkah-langkah positif mereka,” ujar ketua DPRD Lampung saat ditemui.(*)
DPRD
Pengesahan Raperda APBD 2025 Tegaskan Komitmen Pemprov Lampung dan DPRD pada Transparansi Keuangan
Alteripost Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menyepakati pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta komitmen bersama dalam mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Lampung.
Pengesahan tersebut dilaksanakan dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Kamis (30/07/2026).
Menanggapi persetujuan tersebut, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota dewan, khususnya jajaran Komisi dan Badan Anggaran (Banggar) yang telah bekerja maksimal dalam merampungkan tahapan pembahasan.
“Persetujuan ini merupakan wujud nyata dari sinergi yang solid antara eksekutif dan legislatif. Selanjutnya, Raperda yang telah mendapat persetujuan dewan yang terhormat ini akan segera kami sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Fokus dan tujuan utama kita tetap satu, yakni mewujudkan masyarakat di Provinsi Lampung yang semakin sejahtera,” ucap Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam sambutannya.
Sementara itu, Juru Bicara Banggar DPRD Provinsi Lampung, Lesti Putri Utami, dalam laporannya memaparkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Banggar menilai bahwa secara umum pelaksanaan APBD berjalan dengan baik, di mana realisasi pendapatan, belanja, dan transfer daerah menunjukkan tingkat serapan dan efisiensi yang optimal.
Guna penyempurnaan di masa mendatang, Banggar DPRD Provinsi Lampung memberikan sejumlah rekomendasi strategis agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memprioritaskan pelayanan masyarakat yang selaras dengan visi misi Gubernur. Beberapa penekanan strategis tersebut meliputi:
• Sektor Tata Kelola dan Perencanaan: Perencanaan belanja pegawai harus dievaluasi agar proporsional dan mematuhi aturan perundang-undangan. Bappeda ditekankan untuk memperkuat konsistensi perencanaan berbasis data riil dari RPJMD hingga APBD, sementara BPKAD dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa didorong untuk mempercepat penataan aset daerah serta memaksimalkan penerapan transformasi digital e-Katalog.
• Sektor Pendapatan dan Ekonomi: Bapenda diminta mempercepat penetapan NJOP dan administrasi pajak alat berat. OPD penghasil retribusi juga didorong untuk melakukan inovasi layanan, menekan efisiensi belanja operasional, dan mengalihkan ruang fiskal tersebut menuju program produktif yang berdampak langsung pada perekonomian masyarakat.
• Sektor Infrastruktur: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (PKPCK), serta Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) diwajibkan menyusun jadwal pengadaan yang tepat waktu guna mengoptimalkan serapan anggaran dan meminimalisir risiko tunda bayar. Penanganan infrastruktur mitigasi bencana seperti tanggul dan embung juga menjadi catatan prioritas.
• Sektor Kesehatan dan Sosial: Direkomendasikan adanya peningkatan fokus alokasi pada fasilitas layanan kesehatan, termasuk pemenuhan kelengkapan alat medis dan dokter spesialis di RSUD Bandar Negara Husada. Peningkatan mutu layanan di RSUD Abdul Moeloek, RSJ Provinsi Lampung, serta optimalisasi pelayanan bagi pasien kurang mampu juga menjadi prioritas yang harus ditindaklanjuti sesuai regulasi kesehatan terbaru.
Rapat Paripurna ini diakhiri dengan pembacaan Keputusan DPRD Provinsi Lampung oleh Sekretaris Dewan tentang Persetujuan Penetapan Raperda, yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama oleh Gubernur Lampung dan Pimpinan DPRD Provinsi Lampung.(*)
Lampung Selatan Kenalkan Potensi Wisata dan Investasi Lewat Booth Futuristik
Lampung Selatan Tampil Gemilang, Tapis Sabet Juara I di AOE 2026
Gubernur Mirza dan Wali Kota Eva Hadir Bersama Satlinmas Lampung di Palembang
