DPRD
Wakil 1 Ketua DPRD Elly Wahyuni Gelar Reses di Kelurahan Rejo Mulyo Kecamatan Metro Selatan
Alteripost.co Metro – Harga sembako merangkak naik pasca fenomena El Nino, menjadi topik pembahasan Wakil I Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung, Elly Wahyuni saat menggelar reses di Kelurahan Rejo Mulyo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro. Kamis (14/9/2023).
“Alhamdulillah, banyak aspirasi yang disampaikan masyarakat salah satunya soal harga sembako yang naik,” ujarnya.
Dia menjelaskan, kenaikan harga sembako tentu hal tersebut diresahkan para masyarakat, terlebih pasca fenomena El Nino.
“Tentunya masyarakat resah dengan adanya kenaikan harga sembako ini,” kata dia.
Sementara, selain harga kebutuhan pokok naik, politisi Partai Gerindra ini menyebut pelaku usaha mempertanyakan bantuan UMKM.
“Pelaku usaha UMKM banyak yang mempertanyakan adanya bantuan UMKM,” ungkapnya.
Kader partai besutan Prabowo Subianto ini meminta agar, pemerintah dapat menyalurkan bantuan untuk UMKM secara merata. Agar masyarakat khususnya pelaku UMKM dapat merakan kehadiran pemerintah. (*)
DPRD
Tarif Tol Naik, DPRD Lampung Minta Penjelasan Pengelola dan Instansi Terkait
Alteripost Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung merespons berbagai keluhan masyarakat terkait kenaikan tarif Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar dengan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para pemangku kepentingan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Muhammad Ghofur, membenarkan bahwa RDP akan digelar pada Senin, 6 Juli 2026, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Lampung.
Rapat tersebut akan menghadirkan sejumlah pihak terkait, di antaranya Direktur PT Bakauheni Terbanggi Besar Toll, Branch Manager Jalan Tol Terpeka PT Hutama Karya (Persero), Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung, serta Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Lampung.
Menurut Ghofur, agenda ini merupakan tindak lanjut atas berbagai isu yang berkembang di media massa serta aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD saat masa reses.
“Banyak warga mengeluhkan kenaikan tarif tol yang dinilai berdampak terhadap biaya transportasi dan distribusi barang di Provinsi Lampung,” ujarnya, Kamis (2/7/2026).
Melalui RDP tersebut, Komisi IV DPRD Lampung ingin memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai dasar penyesuaian tarif, dampaknya terhadap masyarakat, serta langkah-langkah yang dapat ditempuh agar kebijakan tersebut tetap memperhatikan kepentingan publik.
“Kami berharap RDP nanti menghasilkan solusi yang berimbang antara kepentingan investasi infrastruktur dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat, sehingga kebijakan tarif jalan tol tidak menjadi beban baru bagi warga maupun pelaku usaha di Lampung,” tutup Ghofur.(*)

