Lampung
Sekdaprov Fahrizal Ikuti Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Krakatau 2023-2024
Alteripost.co Bandar Lampung – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, mewakili Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, mengikuti Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Krakatau 2023-2024 dalam rangka Pengamanan Pemilu Tahun 2024 di Lapangan KORPRI Kantor Gubernur, Selasa (17/10/2023).
Dalam apel tersebut Kapolda Lampung Irjen. Pol. Helmy Santika bertindak sebagai Inspektur Apel.
Apel tersebut diikuti juga oleh unsur TNI, K/L, Polisi Pamong Praja, Instansi terkait serta Mitra Kamtibmas
Membacakan arahan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo, Helmy mengatakan Apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personel maupun sarpras Operasi Mantap Brata 2023-2024, sehingga Pemilu 2024 diharapkan dapat terselenggara dengan aman dan lancar.
Kapolri mengatakan bahwa Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi terbesar yang akan menjadi bukti kematangan demokrasi Indonesia dan sekaligus menjadi titik penentuan masa depan bangsa.
“Hal ini sebagaimana penyampaian Presiden Joko Widodo bahwa Tahun 2024 adalah momen politik yang sangat penting, karena kita menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar dan secara serentak dalam tahun yang sama. Ini pekerjaan besar yang sangat menentukan masa depan bangsa kita, masa depan negara kita,” ujarnya.
Berdasarkan hal tersebut, ia menegaskan bahwa seluruh komponen bangsa tentunya harus ikut aktif berpartisipasi penuh guna menyukseskan Pemilu 2024.
Sebagai informasi, Operasi ini dilaksanakan selama 222 hari sejak 19 Oktober 2023 – 20 Oktober 2024 yang diikuti oleh 261.695 personel di seluruh Indonesia guna mengamankan seluruh tahapan pemilu.
Kapolri menyebut Polri sendiri telah membentuk pola pengamanan sistem wilayah/ zonasi bagi personel Korps Brimob Polri dan Dalmas Nusantara, dimana untuk Korps Brimob Polri terbagi dalam 4 wilayah sedangkan untuk Dalmas Nusantara terbagi dalam 7 zonasi.
Ia melanjutkan Polri juga menyiapkan 2.000 personel Brimob Power on Hand Kapolri serta 8.500 personel Dalmas Nusantara yang siap dimobilisasi kapanpun dan dimanapun ke seluruh wilayah Indonesia.
Kapolri menyampaikan bahwa Operasi Mantap Brata 2023-2024 tersebut diiringi dengan penguatan strategi komunikasi publik untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.
Menurutnya hal tersebut dilakukan agar masyarakat senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, ikut berpartisipasi dalam menjaga stabilitas kamtibmas pada Pemilu 2024, serta agar masyarakat mengetahui berbagai upaya pengamanan yang telah dilakukan.
Seperti diketahui, berdasarkan indeks kerawanan Pemilu Bawaslu, terdapat 5 Provinsi dan 85 Kabupaten/Kota berkategori Kerawanan Tinggi, serta berdasarkan indeks kerawanan Pemilu Tahap III Polri terdapat 2 Provinsi dan 1 Kabupten/Kota berkategori Sangat Rawan.
Kapolri memperintahkan kepada seluruh personel untuk segera melakukan langkah antisipasi bagi wilayah yang tergolong Kerawanan Tinggi dan Sangat Rawan.
“Terus lakukan mapping potensi konflik sosial secara detail di wilayahnya masing-masing dan selesaikan potensi konflik tersebut hingga ke akar masalah. Apabila terdapat konflik yang sudah mengganggu stabilitas kamtibmas, maka pastikan penggunaan kekuatan dilakukan secara tepat sesuai SOP dengan memegang teguh asas proporsionalitas, legalitas, akuntabilitas serta nesesitas,” tegasnya.(*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Jembatan Perintis Garuda Diresmikan, Mobilitas dan Ekonomi Warga Lampung Selatan Kian Lancar
Perkuat Sinergi, Bupati Qudrotul Ikhwan Tandatangani Hibah Tanah Untuk Kejaksaan Negeri Tuba
Bupati Qudrotul Ikhwan Hadiri Rapat Paripurna DPRD Tuba
