Uncategorized
Pj. Bupati Tubaba Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024
Alteripost Tubaba – Penjabat (Pj) Bupati Tulangbawang Barat (Tubaba) M.Firsada mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 secara Virtual, berlangsung di Ruang Rapat Bupati. Senin (15/01/2024).
Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, menyampaikan tujuan rakor tersebut merupakan fokus kepada hal-hal yang mengenai kenaikan harga serta mengantisipasi, kenaikan inflasi”ucapnya dalam memimpin rapat
Ia pun mengatakan bahwa kegiatan rakor tersebut dilaksanakan sebagai upaya evaluasi menyangkut stabilitas harga pangan dalam mengantisipasi kenaikan inflasi
Adapun dikesempatan tersebut direktur Statistik Harga Bpk. Windiarso menyampaikan bahwa dalam hasil tinjauan inflasi serta indeks perkembangan harga pangan dalam M2 Januari 2024 relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan Desember 2023.
“Terdapat beberapa penyebab angka inflasi dibulan Januari 2024 masih dipengaruhi oleh harga Cabai merah, cabai rawit, dangin ayam, serta beberapa komoditas pangan lainya,”ucapnya
Dengan tingkat inflasi pada bulan Januari relatif lebih rendah bila dibandingkan pada bulan Desember, hal tersebut memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi, terkait beberapa komunitas yang relatif semakin berkurang konsumsinya,
Hadir dalam kegiatan tersebut Penjabat Bupati, Kapolres Tubaba, Kejari Tubaba, Dandim 0412/LU TPID Tubaba, serta OPD terkait. (rls)
Alteripost Solo – Wali Kota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana menghadiri rangkaian kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang berlangsung di Kota Solo, Kamis (3/9/2026).
Salah satu agenda yang diikuti Eva Dwiana adalah Rapat Dewan Pengurus APEKSI yang digelar di House of Danar Hadi, Solo. Rapat tersebut dihadiri para wali kota dari berbagai daerah dengan karakteristik dan tantangan pembangunan yang beragam, mulai dari kota industri, kota pariwisata, hingga daerah dengan kebutuhan pelayanan publik yang berbeda.
Dalam forum tersebut, Dewan Pengurus APEKSI menyampaikan sejumlah masukan strategis kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya memperkuat sinkronisasi antara program nasional dengan program prioritas pemerintah kota.
Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah ruang fiskal dan kapasitas pemerintah kota dalam menjalankan otonomi daerah. APEKSI mendorong penyempurnaan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), termasuk Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Kebijakan transfer tersebut dinilai perlu lebih mempertimbangkan perbedaan kapasitas fiskal, karakteristik wilayah, beban pelayanan publik, serta kebutuhan masing-masing pemerintah daerah.
Selain persoalan TKD, APEKSI juga menyoroti pentingnya fleksibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penataan belanja pegawai serta pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga dinilai perlu disesuaikan dengan kemampuan riil masing-masing daerah.
Langkah tersebut dinilai penting agar pemerintah kota tetap memiliki ruang fiskal yang cukup untuk mempertahankan kualitas pelayanan publik sekaligus merespons berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Melalui forum APEKSI, pemerintah kota dari berbagai daerah dapat menyampaikan aspirasi, kebutuhan, serta kondisi riil di wilayah masing-masing kepada pemerintah pusat.
Dengan demikian, kebijakan nasional diharapkan dapat disusun secara lebih selaras dengan karakteristik, kemampuan fiskal, dan kebutuhan pembangunan masing-masing pemerintah kota.
Keikutsertaan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, khususnya dalam mendorong kebijakan pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat kota.(*)
Forum Ekosistem Jalan Tol MTI Dikukuhkan di Lampung, Dorong Perubahan Paradigma dari Kilometer ke Manfaat
Gubernur Mirza: Jangan Bangun Kebijakan Berdasarkan Persepsi
Ketika Sulpakar Dituntut Menata Birokrasi Lampung Tengah
