DPRD
Reses di Pringsewu Anggota DPRD Watoni Ditanya Soal Pertanian dan Infrastruktur
Alteripost Pringsewu – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Watoni Noerdin, saat diskusi dimasa reses. Dipertanyakan Warga Dusun Padang Asri, soal petanian dan Infrastruktur Jalan, ” Pak, mayoritas kami disini petani. Lahan kami, banyak tidur kalau di musim kemarau.
Dan kami berharap Infrastruktur Jalan, tolong diperbaiki’, demikian disampaikan warga Dusun Padang Asri, Pekon Fajar Agung, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Rabu (17/01/2024).
Ketua Kelompok Tani, Beringin Jaya 2 Padang Asri, Kecamatan Pringsewu, Darsono mengatakan bahwa persoalan air pertanian sudah kerap disampaikan disejumlah forum, baik Desa dan sejenisnya. Tapi, sampai saat ini tidak pernah terwujud.
“Sawah saya murni tadah hujan, kalo musim kemarau, lahan banyak yang tidur. Karena, tanah liat petani mau nanam apa. Pak, tolong dibantu. Kami minta solusi dari Bapak Watoni,” kata Darsono.
Menurutnya, petani di wilayah Padang Asri Fajar Agung sudah bingung untuk mengadu persoalan perairan pertanian. Bahkan, usul sumur BOR gak pernah terwujud.
“Petaninya disini GIAT untuk bertani, tapi gak ada air. Kalau gak ada air petani Mangkrak. Jika nyedot dari irigasi, harus mengeluarkan uang dengan nilai 500 ribu/hektar,” tegasnya.
Ditempat yang sama, warga lainnya Suyatno mengatakan persoalan pertanian bukan hanya pengairan. Tetapi, ketersediaan pupuk yang selalu langka disaat musim tanam. Bahkan, informasi yang didapat. Kios pupuk memberlakukan persyaratan identitas lengkap dan asli, ketika akan mendapatkan pupuk.
“Pupuk Pak, kami dapat info dari kios. Kedepan, pupuk akan dikurangi 50 persen dari sebelumnya. Belum lagi, untuk mendapatkan nya harus menyerah kan identitas Asli. Sementara, kebutuhan pupuk banyak, tapi dari dinas dikurangi,” tegasnya.
Selanjutnya, Suyatno mengaku ada akses jalan pertanian dengan panjang kurang lebih 500 meter, selalu becek dan genangan air ketika curah hujan turun. Sementara, jalan tersebut merupakan akses untuk anak-anak sekolah.
“Kurang lebih 500 meter, masuk di Dusun Padang Asri. Tolong diperhatikan pak, karena jalan itu juga dilalui oleh anak-anak sekolah pak,” tegasnya.
Menanggapi persoalan yang terjadi, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Watoni Noerdin mengaku aspirasi yang diutarakan menjadi catatan untuk diperjuangkan. Artinya, persoalan pertanian di wilayah Pringsewu harus segera diselesaikan.
“Nanti, hasil reses ini akan masuk dalam pokok-pokok pikiran. Kemudian, direalisasikan dalam bentuk program. Selanjutnya, disampaikan ke masyarakat Pringsewu dan Lampung umumnya,” kata Watoni.
Apalagi, wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung itu menekankan bahwa persoalan pertanian harus menjadi prioritas utama. Karena, secara nasional. Lampung masuk dalam peringkat dua, namun ketika tidak ditopang dengan mensejahterakan petani melalui program yang baik. Maka, akan tergerus.
“Minimal ketika akan musim tanam, pupuk tidak langka. Obat-obatan pertanian terjangkau, harga hasil pertanian bisa sesuai harapan,” tegasnya. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyambut baik masukan konstruktif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung terkait perlunya pengetatan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Lampung. Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai krusial guna memastikan alokasi energi bersubsidi tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Sorotan tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzan Sibron, yang menyoroti persoalan antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Fauzan menduga masih berlangsungnya antrean panjang disebabkan oleh kelalaian pengawasan serta adanya oknum yang menyalahgunakan mekanisme barcode subsidi.
“Saya belum melihat ada penguraian antrean. Justru sebaliknya, antrean ini semakin parah. Saya menduga masih ada kelalaian oleh petugas-petugas di SPBU,” ujar Fauzan, Kamis (07/10/2026).
Fauzan memaparkan, berdasarkan temuannya di lapangan, modus yang kerap terjadi melibatkan manipulasi identitas kendaraan saat proses pengisian bahan bakar.
“Yang saya temukan di lapangan, faktanya adalah banyak satu mobil menggunakan beberapa barcode dengan modus mengganti pelat. Ini yang terjadi di lapangan,” ungkapnya.
Menyikapi dinamika tersebut, legislatif mengusulkan agar Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina Patra Niaga guna memberlakukan verifikasi ganda di lapangan. Verifikasi tersebut mencakup kewajiban mencocokkan barcode dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli.
“Ketika mereka mengisi BBM subsidi, selain menunjukkan barcode yang kemudian di-scan, mereka juga harus menunjukkan STNK aslinya,” kata Fauzan.
Ia menegaskan, langkah pencocokan fisik STNK selaras dengan sistem registrasi awal yang telah ditetapkan oleh regulator hilir migas.
“Di peraturan yang ada di BPH Migas itu sudah tertera bahwa barcode mekanismenya di-input melalui STNK. Maka petugas di lapangan bisa mencocokkan antara STNK dan barcode itu,” jelasnya.
Selain pemeriksaan STNK, pengawasan diusulkan mencakup pengecekan bagasi kendaraan yang dicurigai serta pengerahan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung untuk memperkuat ketertiban di area SPBU.
“Kalau ini bisa dilaksanakan dan berlaku di Lampung, maka Satpol PP Pemerintah Provinsi bisa ditugaskan di SPBU-SPBU ini untuk mengawasi. Itu kewenangannya ada di Pak Gubernur,” ucapnya.
Fauzan menegaskan bahwa rangkaian langkah pengawasan ini murni ditujukan untuk menegakkan integritas penyaluran BBM subsidi, bukan menghambat hak konsumsi warga.
“Ini bukan untuk menghambat masyarakat mengisi subsidi, tetapi untuk mengurai permainan-permainan yang ada di lapangan. Kalau ini tidak dilaksanakan, maka antrean akan terus terjadi,” tegasnya.
Terkait ketersediaan stok, DPRD Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap langkah proaktif Pemprov Lampung yang telah mengajukan usulan penambahan kuota BBM subsidi ke BPH Migas. Namun, penambahan volume pasokan harus berjalan seiring dengan penindakan tegas terhadap segala bentuk penyimpangan.
“Penambahan kuota itu kita tetap berharap kepada BPH Migas, apa yang telah diajukan Pemerintah Provinsi melalui gubernur bisa direalisasikan, karena sampai saat ini kita belum menerima jawabannya,” tutur Fauzan.
Ia menambahkan, ketegasan pengawasan di lapangan merupakan kunci utama penyelesaian masalah.
“Penambahan kuota tidak cukup kalau oknum-oknum ini tidak diberantas,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Budhi Darmawan menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung segera mengambil langkah koordinasi dengan pihak terkait.
“Dinas ESDM akan terus melakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk melakukan pengecekan lebih detail mengenai keabsahan kendaraan dan qr code yang bertujuan agar subsidi bbm tepat sasaran,” ucap Budhi.
Kata dia, Pemprov Lampung bakal berkomitmen menindaklanjuti masukan tersebut melalui penguatan koordinasi bersama aparat penegak hukum, Pertamina, dan instansi terkait guna menjamin transparansi, ketertiban, dan keadilan distribusi BBM bersubsidi bagi seluruh masyarakat Lampung. (Rls)
Gubernur Mirza dan Bupati Egi Apresiasi Inovasi Pakan Mandiri Pembudidaya Ikan
Bangun Kesadaran Kebangsaan, Dedi Yuginta Edukasi Masyarakat tentang Pancasila
Lantik puluhan Pejabat Fungsional, Begini Pesan Pj Sekdakab Lamteng
