Lampung
Gubernur Arinal Tinjau Operasi Pasar Beras di Pasar Panjang Bandar Lampung
Alteripost Bandar Lampung – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi meninjau Operasi Pasar (OP) Beras di Pasar Panjang, Bandar Lampung, Jum’at (16/2/2024).
Pada kesempatan itu, Gubernur Arinal didampingi sejumlah pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
Adapun OP Beras dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Lampung bersama Bulog Lampung.
Dalam OP tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menyediakan 2 ton beras SPHT dengan Harga Rp.52.000/karung (5kg). OP ini menyasar langsung masyarakat umum yang berada di wilayah Pasar Panjang.
Warga tampak antusias menyambut kehadiran operasi pasar beras yang digelar pagi ini, terlihat dengan antrian yang cukup ramai di sekitar lokasi pelaksanaan kegiatan.
Gubernur Arinal menyampaikan bahwa peninjauan ini dalam rangka menyikapi ketersediaan beras yang disinyalir ada kelangkaan. “Di satu sisi Lampung sebagai lumbung pangan dan penghasil beras di Nasional. Kita tidak hanya mencukupi kebutuhan Lampung, bahkan Kebutuhan DKI pun kita penuhi 40 persen,” ujarnya.
Menyikapi ketersediaan beras yang disinyalir ada kelangkaan, Gubernur Arinal menuturkan bahwa pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. “Saya ingin sikapi kenapa dan ada apa kok lumbung pangan tapi langka beras. Pasti ada yang tidak baik didalam proses ketersediaan, ada monopoli yang tidak menguntungkan,” ujarnya.
“Kita sudah punya aturan kalau beras kedaulatan pangan wajib hukumnya semua bisa menikmati, tapi kalau gabah itu tidak boleh keluar,” tambahnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Junanto Herdiawan mengatakan, kenaikan harga beras yang terjadi saat ini di Lampung masih on track dengan skenario dan risiko diprakirakan. Imbas kenaikan harga beras ke inflasi, di provinsi setempat sepanjang 2024 ini akan tetap terjaga kisaran 2,9 persen – 3,4 persen year on year (yoy).
Junanto menjelaskan, Bank Indonesia Provinsi Lampung telah mengidentifikasi risiko inflasi tahun 2024 dari sisi global hingga regional. Itu untuk mendukung perumusan langkah-langkah pengendalian inflasi dikemas dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Provinsi Lampung 2024.Selain itu imbuhnya, sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung yang semakin kuat juga ditunjukan dengan kolaborasi antara OPD dan instansi vertikal di Provinsi Lampung dalam pengendalian inflasi bahan pangan, terutama beras.”Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DKPTPH) bersama BULOG Divre Lampung memastikan terjaganya kinerja penyerapan beras domestik melalui optimalisasi produksi padi hingga panen raya yang diprakirakan berlangsung pada Maret hingga Mei 2024,” papar Junanto.
Junanto mengatakan, Satgas Pangan, Dinas Perhubungan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung juga akan memperkuat pemerataan distribusi beras di pasar tradisional dan pasar modern. Serta menindak tegas pelaku penimbunan beras di Provinsi Lampung.Dalam rangka penguatan pengendalian outflow gabah ke luar wilayah Lampung, Biro Perekonomian Provinsi Lampung segera berkoordinasi dengan OPD terkait dan seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung untuk percepatan No. 26/132/Bdl/Srt/Brevisi Pergub Nomor 71 Tahun 2017.(*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan mengikuti prosesi peresmian operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto yang dipusatkan di Kabupaten Nganjuk, Sabtu (16/5/2026).
Sekdaprov Marindo mengikuti acara tersebut secara virtual dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Way Halim, Perumnas Way Halim, Bandar Lampung, Sabtu (16/5/2026).
Menurut Marindo, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mendukung percepatan pembentukan dan operasionalisasi KDKMP melalui pemanfaatan aset milik pemerintah daerah untuk pembangunan fasilitas koperasi di berbagai wilayah.
“Alhamdulillah hari ini kita menyaksikan Pak Presiden Prabowo Subianto telah melakukan peresmian operasionalnya Koperasi Desa Merah Putih. Salah satunya berada di Provinsi Lampung, tepatnya di Way Halim ini yang merupakan aset Pemerintah Provinsi Lampung,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa Pemprov Lampung bersama jajaran TNI melakukan inventarisasi aset daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung percepatan pembangunan KDKMP dan salah satu aset tersebut berada di kawasan Way Halim, Kota Bandar Lampung.
Menurut Marindo, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong pemanfaatan aset-aset pemerintah yang belum digunakan secara optimal agar dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Pemerintah Provinsi Lampung bersama TNI memastikan aset-aset pemerintah yang belum digunakan secara utuh bisa dimanfaatkan untuk mendukung percepatan berdirinya Koperasi Merah Putih,” ujarnya.
Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung, hingga saat ini sudah terdapat 345 unit KDKMP yang berdiri di Lampung.
Jumlah tersebut disebut menjadi yang terbanyak di luar Pulau Jawa.
Marindo menyebutkan bahwa KDKMP di Lampung nantinya memiliki berbagai unit usaha, mulai dari gerai kebutuhan pokok, apotek, layanan kesehatan, distribusi LPG, layanan PLN hingga usaha pangan seperti beras dan jagung.
Sementara itu, Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan, secara keseluruhan terdapat 41 titik KDKMP yang diresmikan di wilayah Lampung dan Bengkulu pada hari yang sama.
Ia merinci, hingga 16 Mei 2026, Kodam XXI/Radin Inten telah menyelesaikan pembangunan 562 titik koperasi, terdiri dari 345 titik di Lampung dan 217 titik di Bengkulu.
“Kita terus mengejar target. Harapannya akhir Mei atau paling lambat awal Juni sudah ada 600 titik yang selesai 100 persen,” ujarnya.
Khusus di Bandar Lampung, Kristomei menyebut target pembangunan mencapai 10 titik KDKMP.
Saat ini lima titik telah selesai dibangun dan ditargetkan meningkat menjadi delapan titik pada awal Juni mendatang.
Menurutnya, dukungan Pemprov Lampung sangat membantu percepatan pembangunan koperasi, terutama dalam penyediaan lahan.
“Di Bandar Lampung kami sempat terkendala lahan. Nah, untuk itu kami dibantu oleh Pemprov sehingga ada lahan-lahan milik Pemprov yang bisa dibangun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” pungkasnya. (Rls)
Sekdaprov Marindo Ikuti Prosesi Peresmian 1.061 Kopdes Merah Putih oleh Presiden Prabowo
Pelaku Penembakan Bripka Arya Supena Berhasil Ditangkap, Satu Meninggal Dunia
Sekretariat DPRD Lamsel Klarifikasi Penggunaan Anggaran Laundry
