Ekonomi dan Bisnis
Bapenda se-Provinsi Lampung Sepakat Dorong Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Melalui E-retribusi
Alteripost Bandar Lampung – Seluruh Bapenda/BPPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten se-Provinsi Lampung sepakat mendorong elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah melalui e-retribusi pada pelaksanaan Capacity Building TP2DD di Kota Metro.
Capacity Building dilaksanakan pada 27 februari 2024 dengan mengangkat tema “Membangun Komitmen, Sinergi dan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah”. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Sekretaris Daerah Kota Metro, Bapenda Provinsi Lampung, BPPRD/Bapenda Kota/Kabupaten se-Provinsi Lampung, BPD Lampung serta aparatur pengelola retribusi di kota Metro.
Digitalisasi pembayaran transaksi pemerintah diperlukan guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Digitalisasi pembayaran mempercepat perputaran uang dan menimbulkan multiplier effect yang semakin besar.
”Kegiatan capacity building tersebut diharapkan memberikan pembekalan kepada aparatur pengelola retribusi di kota Metro tentang e-retribusi” ucap Kepala BPPRD Kota Metro, Syachri Ramadhan. Capacity building diperlukan dalam rangka memberikan pemahaman yang komprehensif guna memperkuat pengelolaan transaksi pemda khususnya agar dapat mengimplementasi e-retribusi.
Bank Indonesia mengapresiasi pencapaian Pemda se-Provinsi lampung dimana berdasarkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) semester 2-2023, 15 dari 16 Pemda di Provinsi Lampung saat ini telah berstatus Digital. Lebih lanjut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Junanto Herdiawan menyampaikan “Pemda se-Provinsi Lampung perlu mendorong implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen Pemerintah Daerah. KKI diyakini dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan mewujudkan elektronifikasi pembayaran dalam pelaksanaan APBD”.
Pada kesempatan yang sama Sekretaris Daerah Kota Metro, Bangkit Haryo Utomo menjelaskan “E-retribusi memberikan keuntungan dalam bentuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Peningkatan tersebut pada akhirnya akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk belanja daerah seperti pemberian layanan atau pembangunan fasilitas”. Berkaca pada hal tersebut, Pemerintah Kota Metro menilai kapabilitas aparatur daerah pengelola retribusi harus terus ditingkatkan bukan hanya dalam rangka peningkatan PAD namun juga meningkatkan pelayanan yang diberikan. Diharapkan dengan menerapkan e-retribusi pengelolaan transaksi Pemda menjadi transparan, akuntable dan professional.
Menambahkan informasi terkait capaian IETPD, Bangkit menyampaikan “IETPD semester 2-2023 kota Metro mencapai 94,3%, hal tersebut tercapai karena kota Metro secara konsisten melakukan edukasi kepada UMKM untuk mengadopsi metode pembayaran QRIS. Melalui UMKM tersebut diharapkan terbentuk preferensi masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak/retribusi secara digital”. (*)
Alteripost Bandar Lampung – Laju inflasi Provinsi Lampung pada Juni 2026 tercatat melandai dibandingkan bulan sebelumnya. Meski demikian, inflasi tahunan tetap berada dalam kisaran sasaran yang ditetapkan Bank Indonesia (BI), menunjukkan stabilitas harga di daerah masih terjaga.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, inflasi Juni 2026 secara bulanan (month-to-month/mtm) mencapai 0,55 persen, lebih rendah dibandingkan Mei 2026 yang sebesar 0,82 persen.
Sementara itu, inflasi tahunan (year-on-year/yoy) tercatat 2,46 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,34 persen.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, menjelaskan bahwa tekanan inflasi pada Juni 2026 terutama berasal dari kelompok transportasi. Komoditas bensin menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan andil 0,21 persen, seiring penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang mulai berlaku pada 10 Juni 2026.
Selain itu, kelompok makanan, minuman, dan tembakau turut memberikan andil terhadap kenaikan inflasi. Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga antara lain bawang merah, tomat, bawang putih, dan minyak goreng. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berkurangnya pasokan, meningkatnya permintaan, faktor cuaca, serta kenaikan biaya produksi dan distribusi.
Di sisi lain, tekanan inflasi berhasil diredam oleh penurunan harga sejumlah komoditas pangan, seperti cabai merah, telur ayam ras, cabai rawit, daging ayam ras, dan nugget. Penurunan harga tersebut didorong oleh meningkatnya pasokan hasil panen serta normalisasi permintaan setelah Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha.
Bank Indonesia memperkirakan inflasi Provinsi Lampung hingga akhir 2026 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen. Meski demikian, sejumlah risiko masih perlu diantisipasi, di antaranya potensi kenaikan harga energi global, gangguan pasokan pangan akibat faktor cuaca, fluktuasi nilai tukar, serta dampak lanjutan penyesuaian tarif transportasi.
Untuk menjaga stabilitas harga, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung terus memperkuat strategi pengendalian inflasi melalui empat pilar utama, yakni menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, serta memperkuat komunikasi yang efektif kepada masyarakat.
Langkah-langkah yang dilakukan meliputi pelaksanaan operasi pasar, penguatan kerja sama antardaerah, optimalisasi distribusi pangan, hingga peningkatan koordinasi lintas instansi.
Bimo Epyanto menegaskan bahwa Bank Indonesia bersama TPID akan terus memperkuat sinergi dalam mengendalikan inflasi agar stabilitas harga tetap terjaga di tengah meningkatnya tantangan ekonomi global maupun domestik.
“Dengan sinergi yang kuat bersama seluruh pemangku kepentingan, kami optimistis inflasi Lampung tetap terkendali dalam kisaran sasaran sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan,” ujar Bimo. (rls)
Sekdaprov Marindo Pimpin Rapat Rancangan KUA-PPAS TA 2027
Penjualan Kendaraan Baru Berpeluang Dongkrak PAD Lampung
Sidang Pleno Rakernas APEKSI Hasilkan Sembilan Rekomendasi Strategis, Wali Kota Bandar Lampung Hadir
