Ekonomi dan Bisnis
Bapenda se-Provinsi Lampung Sepakat Dorong Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Melalui E-retribusi
Alteripost Bandar Lampung – Seluruh Bapenda/BPPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten se-Provinsi Lampung sepakat mendorong elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah melalui e-retribusi pada pelaksanaan Capacity Building TP2DD di Kota Metro.
Capacity Building dilaksanakan pada 27 februari 2024 dengan mengangkat tema “Membangun Komitmen, Sinergi dan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah”. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Sekretaris Daerah Kota Metro, Bapenda Provinsi Lampung, BPPRD/Bapenda Kota/Kabupaten se-Provinsi Lampung, BPD Lampung serta aparatur pengelola retribusi di kota Metro.
Digitalisasi pembayaran transaksi pemerintah diperlukan guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Digitalisasi pembayaran mempercepat perputaran uang dan menimbulkan multiplier effect yang semakin besar.
”Kegiatan capacity building tersebut diharapkan memberikan pembekalan kepada aparatur pengelola retribusi di kota Metro tentang e-retribusi” ucap Kepala BPPRD Kota Metro, Syachri Ramadhan. Capacity building diperlukan dalam rangka memberikan pemahaman yang komprehensif guna memperkuat pengelolaan transaksi pemda khususnya agar dapat mengimplementasi e-retribusi.
Bank Indonesia mengapresiasi pencapaian Pemda se-Provinsi lampung dimana berdasarkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) semester 2-2023, 15 dari 16 Pemda di Provinsi Lampung saat ini telah berstatus Digital. Lebih lanjut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Junanto Herdiawan menyampaikan “Pemda se-Provinsi Lampung perlu mendorong implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen Pemerintah Daerah. KKI diyakini dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan mewujudkan elektronifikasi pembayaran dalam pelaksanaan APBD”.
Pada kesempatan yang sama Sekretaris Daerah Kota Metro, Bangkit Haryo Utomo menjelaskan “E-retribusi memberikan keuntungan dalam bentuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Peningkatan tersebut pada akhirnya akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk belanja daerah seperti pemberian layanan atau pembangunan fasilitas”. Berkaca pada hal tersebut, Pemerintah Kota Metro menilai kapabilitas aparatur daerah pengelola retribusi harus terus ditingkatkan bukan hanya dalam rangka peningkatan PAD namun juga meningkatkan pelayanan yang diberikan. Diharapkan dengan menerapkan e-retribusi pengelolaan transaksi Pemda menjadi transparan, akuntable dan professional.
Menambahkan informasi terkait capaian IETPD, Bangkit menyampaikan “IETPD semester 2-2023 kota Metro mencapai 94,3%, hal tersebut tercapai karena kota Metro secara konsisten melakukan edukasi kepada UMKM untuk mengadopsi metode pembayaran QRIS. Melalui UMKM tersebut diharapkan terbentuk preferensi masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak/retribusi secara digital”. (*)
Ampunnews Bandar Lampung – Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Lampung menggelar kegiatan Forum Bisnis Daerah (FORBISDA) Tahun 2026 di Hotel Emersia, Senin (11/05/2026).
Kegiatan ini menjadi ajang penguatan jejaring usaha, peningkatan literasi keuangan, serta kolaborasi strategis antar pelaku usaha muda di Provinsi Lampung.
Acara tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Umum BPD HIPMI Lampung periode 2025–2028, Gilang Ramadhan beserta jajaran pengurus HIPMI Lampung. Turut hadir mewakili Gubernur Lampung dari unsur Bappeda Provinsi Lampung, Dirbinmas Polda Lampung Kombes Pol. A.F. Indra Napitupulu, serta perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dari OJK hadir Dwi Krisna Yudi Pramono yang turut memberikan sambutan sekaligus pemaparan terkait pentingnya literasi dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.
Kegiatan FORBISDA ini dipimpin oleh Ketua Pelaksana Arienaldo Rahman yang menyampaikan bahwa forum tersebut menjadi ruang strategis bagi para pengusaha muda untuk memperkuat konektivitas bisnis, memperluas wawasan usaha, serta membangun kolaborasi lintas sektor di Lampung.
“FORBISDA bukan hanya forum diskusi bisnis, tetapi juga wadah mempertemukan ide, inovasi, dan peluang kolaborasi antar pengusaha muda daerah. Kami ingin HIPMI Lampung menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang adaptif dan berdaya saing,” ujar Arienaldo dalam sambutannya.
Sementara itu, Ketua Umum BPD HIPMI Lampung, Gilang Ramadhan, menegaskan pentingnya sinergi antara pengusaha, pemerintah, aparat keamanan, dan lembaga jasa keuangan dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, tantangan dunia usaha saat ini menuntut para pelaku usaha muda untuk lebih inovatif, cerdas dalam pengelolaan keuangan, serta memahami regulasi dan perlindungan konsumen di era digitalisasi ekonomi.
“Kami ingin pengusaha muda Lampung tidak hanya berkembang secara bisnis, tetapi juga memiliki pemahaman kuat terhadap tata kelola usaha yang sehat, transparan, dan berkelanjutan,” kata Gilang.
Dalam kesempatan tersebut, OJK menjadi salah satu fokus utama pembahasan seminar. Dwi Krisna Yudi Pramono menekankan bahwa literasi keuangan menjadi fondasi penting dalam menciptakan ekosistem usaha yang sehat dan terpercaya.
Ia menjelaskan bahwa OJK terus mendorong edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha agar semakin memahami produk dan layanan jasa keuangan, sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap investasi ilegal, pinjaman online ilegal, serta berbagai bentuk kejahatan keuangan digital.
“OJK hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai mitra strategis masyarakat dan pelaku usaha dalam menciptakan sektor jasa keuangan yang aman, sehat, dan inklusif. Pengusaha muda harus memahami pentingnya perlindungan konsumen dan pengelolaan keuangan yang bijak agar usaha dapat tumbuh berkelanjutan,” ujar Dwi Krisna Yudi Pramono.
Selain memberikan edukasi terkait perlindungan konsumen dan perilaku pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), OJK juga membuka ruang diskusi interaktif bersama peserta seminar terkait akses pembiayaan UMKM, digitalisasi layanan keuangan, hingga tantangan pengusaha muda dalam memperoleh permodalan usaha.
Kehadiran Dirbinmas Polda Lampung Kombes Pol. A.F. Indra Napitupulu turut memperkuat pesan pentingnya stabilitas keamanan dan kondusivitas daerah sebagai faktor pendukung pertumbuhan investasi dan dunia usaha di Lampung.
Forum bisnis ini diikuti peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Lampung, mulai dari pengusaha muda, pelaku UMKM, komunitas bisnis, hingga unsur organisasi kepemudaan. Antusiasme peserta terlihat dari tingginya partisipasi dalam sesi seminar, diskusi, dan networking bisnis yang berlangsung sepanjang kegiatan.
Melalui FORBISDA 2026, HIPMI Lampung berharap tercipta kolaborasi nyata antara pengusaha muda, pemerintah, dan lembaga strategis seperti OJK dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan. (Gus)
Sekdaprov Marindo Ikuti Prosesi Peresmian 1.061 Kopdes Merah Putih oleh Presiden Prabowo
Pelaku Penembakan Bripka Arya Supena Berhasil Ditangkap, Satu Meninggal Dunia
Sekretariat DPRD Lamsel Klarifikasi Penggunaan Anggaran Laundry
