Lampung
Pemprov Lampung Gelar Rakor Penanganan Banjir yang Dihadiri Deputi Penanganan Darurat BNPB
Alteripost Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Dampak Bencana Banjir Provinsi Lampung di Ruang Abung, Balai Keratun, Komplek Kantor Pemerintah Provinsi Lampung, Selasa (27/2/2024).
Rakor ini dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto dan Deputi Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Mayjen TNI Fajar Setyawan.
Fahrizal mengajak Kabupaten/Kota dan seluruh stakeholder untuk bersama-sama melakukan kesiapsiagaan menghadapi curah hujan tinggi yang berpotensi mengakibatkan bencana banjir.
Mengingat, diperkirakan puncak musim hujan di Lampung, diprediksi hingga Maret 2024.
“Kita harus meningkatkan kesiagaan, kalau terjadi bencana, kita bisa atasi dengan cepat sehingga bisa mengurangi potensi akibat bencana tersebut,” ujar Fahrizal.
Seperti diketahui, bencana banjir telah melanda Provinsi Lampung diantaranya Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran.
Dalam kesempatan itu, Pemerintah Provinsi Lampung menerima bantuan dari BNPB berupa dana siap pakai sebesar Rp250 Juta untuk operasional penanganan darurat bencana serta bantuan logistik dan peralatan.
Meliputi perahu karet dan mesin dua unit, pompa alkon 4 unit, 200 paket sembako, 200 paket hygiene kit dan 200 paket biskuit protein.
“Terima kasih kami mendapatkan support dalam bentuk pendanaan dan logistik. Ini sangat bermanfaat, kami akan terus berkonsultasi dan melaporkan kondisi terkini di Provinsi Lampung,” katanya.
Fahrizal menjelaskan bencana banjir ini bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi seluruh masyarakat.
“Baik itu dalam menyelamatkan dirinya, keluarga serta menjaga lingkungannya, sekarang semua sudah harus siaga. Kita sosialisasikan kepada masyarakat tentang kesiagaan menghadapi bencana ini dan dalam hal menjaga lingkungan,” ujarnya.
Ia meminta Kabupaten/Kota untuk selalu membangun komunikasi sehingga bisa mengatasi keadaan dilapangan dengan cepat.
“Kita selalu berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait, manakala terjadi bencana, kita semua harus bertanggungjawab,” ujarnya.
Menurutnya, upaya juga sudah dan terus dilakukan oleh pemerintah seperti mengimbau kepada Kabupaten/Kota agar menunjukkan status keadaan darurat tergantung kondisi wilayah dan menyiagakan seluruh sarana prasarana penanggulangan bencana.
“Kita antisipasi itu semua, termasuk kami minta Kabupaten/Kota menertibkan pembangunan karena semua bangunan harus ada izin mendirikan bangunan (IMB). Seperti jangan ada rumah atau bangunan berdiri di bantaran sungai,” katanya.
Sementara itu, Deputi Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Fajar Setyawan mengatakan pihaknya berkunjung ke Lampung dalam rangka menguatkan atas bencana banjir yang terjadi di Provinsi Lampung.
“Dan dari kejadian banjir ini tidak menimbulkan korban jiwa,” ujar Fajar.
Fajar menyebut arahan Presiden RI Joko Widodo dalam penanganan bencana yang utama adalah keselamatan jiwa.
“Lalu yang kedua adalah pencegahan, pencegahan dan pencegahan. Dua hal ini yang harus kita pegang,” katanya.
Hadir pada Rakor ini diantaranya, Karoops Polda Lampung Kombes Ardiansyah Daulay, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung Roy Pardede, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung Rudy Syawal Sugiarto, BPBD Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran.(*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan mengikuti prosesi peresmian operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto yang dipusatkan di Kabupaten Nganjuk, Sabtu (16/5/2026).
Sekdaprov Marindo mengikuti acara tersebut secara virtual dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Way Halim, Perumnas Way Halim, Bandar Lampung, Sabtu (16/5/2026).
Menurut Marindo, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mendukung percepatan pembentukan dan operasionalisasi KDKMP melalui pemanfaatan aset milik pemerintah daerah untuk pembangunan fasilitas koperasi di berbagai wilayah.
“Alhamdulillah hari ini kita menyaksikan Pak Presiden Prabowo Subianto telah melakukan peresmian operasionalnya Koperasi Desa Merah Putih. Salah satunya berada di Provinsi Lampung, tepatnya di Way Halim ini yang merupakan aset Pemerintah Provinsi Lampung,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa Pemprov Lampung bersama jajaran TNI melakukan inventarisasi aset daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung percepatan pembangunan KDKMP dan salah satu aset tersebut berada di kawasan Way Halim, Kota Bandar Lampung.
Menurut Marindo, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong pemanfaatan aset-aset pemerintah yang belum digunakan secara optimal agar dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Pemerintah Provinsi Lampung bersama TNI memastikan aset-aset pemerintah yang belum digunakan secara utuh bisa dimanfaatkan untuk mendukung percepatan berdirinya Koperasi Merah Putih,” ujarnya.
Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung, hingga saat ini sudah terdapat 345 unit KDKMP yang berdiri di Lampung.
Jumlah tersebut disebut menjadi yang terbanyak di luar Pulau Jawa.
Marindo menyebutkan bahwa KDKMP di Lampung nantinya memiliki berbagai unit usaha, mulai dari gerai kebutuhan pokok, apotek, layanan kesehatan, distribusi LPG, layanan PLN hingga usaha pangan seperti beras dan jagung.
Sementara itu, Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan, secara keseluruhan terdapat 41 titik KDKMP yang diresmikan di wilayah Lampung dan Bengkulu pada hari yang sama.
Ia merinci, hingga 16 Mei 2026, Kodam XXI/Radin Inten telah menyelesaikan pembangunan 562 titik koperasi, terdiri dari 345 titik di Lampung dan 217 titik di Bengkulu.
“Kita terus mengejar target. Harapannya akhir Mei atau paling lambat awal Juni sudah ada 600 titik yang selesai 100 persen,” ujarnya.
Khusus di Bandar Lampung, Kristomei menyebut target pembangunan mencapai 10 titik KDKMP.
Saat ini lima titik telah selesai dibangun dan ditargetkan meningkat menjadi delapan titik pada awal Juni mendatang.
Menurutnya, dukungan Pemprov Lampung sangat membantu percepatan pembangunan koperasi, terutama dalam penyediaan lahan.
“Di Bandar Lampung kami sempat terkendala lahan. Nah, untuk itu kami dibantu oleh Pemprov sehingga ada lahan-lahan milik Pemprov yang bisa dibangun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” pungkasnya. (Rls)
Sekdaprov Marindo Ikuti Prosesi Peresmian 1.061 Kopdes Merah Putih oleh Presiden Prabowo
Pelaku Penembakan Bripka Arya Supena Berhasil Ditangkap, Satu Meninggal Dunia
Sekretariat DPRD Lamsel Klarifikasi Penggunaan Anggaran Laundry
