Lampung
Pemprov Lampung Gelar Rakor Penanganan Banjir yang Dihadiri Deputi Penanganan Darurat BNPB
Alteripost Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Dampak Bencana Banjir Provinsi Lampung di Ruang Abung, Balai Keratun, Komplek Kantor Pemerintah Provinsi Lampung, Selasa (27/2/2024).
Rakor ini dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto dan Deputi Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Mayjen TNI Fajar Setyawan.
Fahrizal mengajak Kabupaten/Kota dan seluruh stakeholder untuk bersama-sama melakukan kesiapsiagaan menghadapi curah hujan tinggi yang berpotensi mengakibatkan bencana banjir.
Mengingat, diperkirakan puncak musim hujan di Lampung, diprediksi hingga Maret 2024.
“Kita harus meningkatkan kesiagaan, kalau terjadi bencana, kita bisa atasi dengan cepat sehingga bisa mengurangi potensi akibat bencana tersebut,” ujar Fahrizal.
Seperti diketahui, bencana banjir telah melanda Provinsi Lampung diantaranya Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran.
Dalam kesempatan itu, Pemerintah Provinsi Lampung menerima bantuan dari BNPB berupa dana siap pakai sebesar Rp250 Juta untuk operasional penanganan darurat bencana serta bantuan logistik dan peralatan.
Meliputi perahu karet dan mesin dua unit, pompa alkon 4 unit, 200 paket sembako, 200 paket hygiene kit dan 200 paket biskuit protein.
“Terima kasih kami mendapatkan support dalam bentuk pendanaan dan logistik. Ini sangat bermanfaat, kami akan terus berkonsultasi dan melaporkan kondisi terkini di Provinsi Lampung,” katanya.
Fahrizal menjelaskan bencana banjir ini bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi seluruh masyarakat.
“Baik itu dalam menyelamatkan dirinya, keluarga serta menjaga lingkungannya, sekarang semua sudah harus siaga. Kita sosialisasikan kepada masyarakat tentang kesiagaan menghadapi bencana ini dan dalam hal menjaga lingkungan,” ujarnya.
Ia meminta Kabupaten/Kota untuk selalu membangun komunikasi sehingga bisa mengatasi keadaan dilapangan dengan cepat.
“Kita selalu berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait, manakala terjadi bencana, kita semua harus bertanggungjawab,” ujarnya.
Menurutnya, upaya juga sudah dan terus dilakukan oleh pemerintah seperti mengimbau kepada Kabupaten/Kota agar menunjukkan status keadaan darurat tergantung kondisi wilayah dan menyiagakan seluruh sarana prasarana penanggulangan bencana.
“Kita antisipasi itu semua, termasuk kami minta Kabupaten/Kota menertibkan pembangunan karena semua bangunan harus ada izin mendirikan bangunan (IMB). Seperti jangan ada rumah atau bangunan berdiri di bantaran sungai,” katanya.
Sementara itu, Deputi Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Fajar Setyawan mengatakan pihaknya berkunjung ke Lampung dalam rangka menguatkan atas bencana banjir yang terjadi di Provinsi Lampung.
“Dan dari kejadian banjir ini tidak menimbulkan korban jiwa,” ujar Fajar.
Fajar menyebut arahan Presiden RI Joko Widodo dalam penanganan bencana yang utama adalah keselamatan jiwa.
“Lalu yang kedua adalah pencegahan, pencegahan dan pencegahan. Dua hal ini yang harus kita pegang,” katanya.
Hadir pada Rakor ini diantaranya, Karoops Polda Lampung Kombes Ardiansyah Daulay, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung Roy Pardede, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung Rudy Syawal Sugiarto, BPBD Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran.(*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Marindo Kurniawan memimpin rapat pembahasan Rancangan Awal Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran (TA) 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Jumat (3/7/2026).
Rapat tersebut membahas penyelesaian dokumen perencanaan sekaligus memastikan Rancangan Awal KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dapat disampaikan kepada DPRD Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam pembahasan tersebut, disepakati tema pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2027, yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri Berbasis Potensi Daerah.” Tema tersebut menjadi arah kebijakan pembangunan yang akan diterjemahkan ke dalam prioritas program dan penganggaran seluruh perangkat daerah.
Sekdaprov Marindo menekankan pentingnya menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan tahunan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Menurutnya, seluruh indikator makro yang tercantum dalam KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 harus mengacu pada RPJMD agar pembahasan bersama DPRD dapat berjalan efektif serta selaras dengan arah pembangunan daerah.
Selain itu, Marindo meminta agar setiap program dan subkegiatan yang disusun memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian target pembangunan daerah, khususnya indikator makro seperti penurunan angka kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka, peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Rapat juga membahas optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta sistem evaluasi berbasis aplikasi terus didorong guna meningkatkan efektivitas, akurasi, transparansi, dan akuntabilitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.
Melalui pembahasan ini, Pemprov Lampung berharap penyusunan Rancangan Awal KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dapat diselesaikan secara tepat waktu, berkualitas, dan menjadi landasan yang kuat bagi penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 guna mendukung tercapainya target pembangunan Provinsi Lampung. (Rls)
Sekdaprov Marindo Pimpin Rapat Rancangan KUA-PPAS TA 2027
Penjualan Kendaraan Baru Berpeluang Dongkrak PAD Lampung
Sidang Pleno Rakernas APEKSI Hasilkan Sembilan Rekomendasi Strategis, Wali Kota Bandar Lampung Hadir
