Connect with us

Ekonomi dan Bisnis

Apresiasi Kepala BI Ke Polda Lampung Atas Ungkap Uang Palsu

Published

on

Alteripost Lampung – Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lampung Junanto Herdiawan mengapresiasi Polda Lampung yang berhasil menangkap pelaku pembuat dan pengedar uang palsu (upal).

“Tindakan Tegas Kepolisian Polda Lampung yang telah menangkap pelaku pembuat dan pengedar uang palsu kami sangat Berterima kasih dan apresiasi setinggi tingginya ” ungkap Junanto Herdiawan, usai mengetahui pelaku tertangkap beberapa waktu lalu.Rabu (6/3/2024).

Mantan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah ini juga menjelaskan, pihaknya terus melakukan edukasi dan literasi ke berbagai kalangan terkait uang yang beredar.

Pihaknya sendiri terus berkoordinasi dengan pihak terkait terutama kepolisian dalam upaya pencegahan maupun pengungkapan peredaran uang palsu.

Dengan harapan untuk mengajak masyarakat tetap cinta, bangga, paham rupiah.

Sebelumnya di ketahui Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Lampung berhasil mengamankan Bernadus Gumelar Agung Wicaksono, pembuat uang palsu (upal) senilai Rp 12.750.000.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Umi Fadilah Astutik membenarkan pihaknya menangkap pembuat upal.

“Polisi telah lama pemantauan sebelum penangkapan, dan kami periksa didapati upal Rp 12 juta,” ungkap Umi Fadilah Astutik

Pelaku merupakan warga Kuta Waringin, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Lampung.

Peredaran uang palsu ini pun biasanya terjadi saat masyarakat akan merayakan hari hari besar, seperti Bulan Ramadhan, Hari Raya idul Fitri dan tahun baru. Untuk itu masyarakat pun diminta agar selalu berhati-hati dan tetap teliti, mengenali ciri keaslian uang rupiah melalui 3D (dilihat, diraba dan diterawang).

“Dengan mengenali 3D, hal itu dengan harapan agar kita semua terhindar dari peredaran uang palsu,” tambah Junanto. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading

Ekonomi dan Bisnis

Terjerat Pinjol, Warga Dihantui Teror Penagihan Hingga Didatangi ke Rumah

Published

on

Ilustrasi: Merasa tertekan akibat pesan dan panggilan penagihan pinjaman online,

Alteripost Lampung – Di balik kemudahan pinjaman online, sebagian masyarakat menghadapi tekanan penagihan melalui telepon dan WhatsApp berulang kali, bahkan hingga penagih datang ke rumah. OJK mengingatkan pentingnya kewaspadaan, legalitas, dan perlindungan konsumen di tengah maraknya aktivitas keuangan ilegal.

Kemudahan mendapatkan pinjaman melalui telepon genggam kini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Dalam kondisi membutuhkan dana mendesak, sebagian orang memilih pinjaman online (pinjol) karena proses pengajuan yang cepat, tanpa harus datang ke kantor, dan dinilai lebih mudah dibandingkan pinjaman konvensional.

Namun, di balik kemudahan tersebut, persoalan pinjaman online juga menyisakan cerita yang memprihatinkan. Tidak sedikit masyarakat yang mengaku mengalami tekanan ketika menghadapi proses penagihan. Telepon yang datang berkali-kali, pesan WhatsApp yang terus masuk, hingga ancaman yang membuat peminjam merasa takut dan tidak tenang.

Bahkan, terdapat warga yang mengaku bukan hanya mendapatkan penagihan melalui telepon dan pesan singkat, tetapi juga didatangi ke rumah secara rutin, dalam kurun waktu tertentu, bahkan setiap bulan.

Bagi sebagian masyarakat, situasi tersebut bukan sekadar persoalan utang, melainkan tekanan yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari. Rasa takut, malu terhadap keluarga dan lingkungan, hingga kekhawatiran akan penyebaran data pribadi menjadi beban tersendiri yang harus dihadapi.

Fenomena ini menjadi pengingat bahwa perkembangan layanan keuangan digital harus diimbangi dengan edukasi, pengawasan, dan pelindungan konsumen. Masyarakat perlu mengetahui bahwa kemudahan memperoleh pinjaman tidak boleh mengorbankan keamanan data, hak konsumen, maupun perlakuan yang manusiawi dalam proses penagihan.

Kewajiban membayar pinjaman merupakan tanggung jawab peminjam sesuai perjanjian. Namun, kewajiban tersebut tidak berarti konsumen harus menerima ancaman, intimidasi, penghinaan, atau tekanan yang melampaui batas dalam proses penagihan.

Penagihan yang dilakukan secara terus-menerus dengan kata-kata kasar, ancaman menyebarkan data pribadi, menghubungi orang-orang terdekat untuk mempermalukan peminjam, maupun tindakan menakut-nakuti perlu menjadi perhatian serius.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) dalam publikasinya juga mengungkap modus penagihan yang disertai ancaman dan intimidasi, termasuk penyalahgunaan data pribadi serta tekanan melalui telepon, pesan singkat, dan media sosial.

Dalam siaran pers OJK pada 1 September 2026, masyarakat diingatkan untuk mewaspadai modus ancaman penyebaran data pribadi, tidak membuka tautan mencurigakan, serta tidak memberikan akses perangkat dan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal.

Persoalan semakin rumit ketika masyarakat tidak mengetahui apakah layanan pinjaman yang digunakan memiliki legalitas atau justru merupakan pinjaman online ilegal.

Pinjol ilegal berpotensi menerapkan bunga dan biaya yang tidak transparan, menggunakan data pribadi tanpa persetujuan yang semestinya, serta melakukan penagihan dengan cara yang merugikan konsumen.

Karena itu, masyarakat yang mengalami penagihan disertai ancaman sebaiknya tidak menghapus bukti komunikasi. Tangkapan layar pesan WhatsApp, nomor telepon, rekaman atau dokumentasi yang diperoleh secara sah, serta catatan waktu kejadian dapat menjadi bukti penting ketika menyampaikan pengaduan.

25.875 Pengaduan Aktivitas Keuangan Ilegal, Pinjol Mendominasi

Maraknya persoalan pinjaman online ilegal tercermin dari data pengaduan yang diterima Satgas PASTI.

Dalam siaran pers OJK tertanggal 1 September 2026, Satgas PASTI mencatat sebanyak 25.875 pengaduan terkait entitas keuangan ilegal sepanjang 1 Januari hingga 31 Juli 2026.

Jumlah tersebut terdiri dari:

  • 22.529 pengaduan pinjaman online ilegal;
  • 3.170 pengaduan investasi ilegal;
  • 176 pengaduan gadai ilegal.

Angka tersebut menunjukkan bahwa pinjaman online ilegal masih menjadi salah satu persoalan terbesar dalam aktivitas keuangan ilegal yang dilaporkan masyarakat.

Di tengah kebutuhan ekonomi dan semakin luasnya akses digital, masyarakat menjadi sasaran berbagai penawaran pinjaman maupun investasi yang menjanjikan proses cepat, keuntungan besar, atau persyaratan yang seolah-olah mudah.

Padahal, di balik penawaran tersebut dapat tersembunyi risiko berupa bunga tinggi, biaya tidak jelas, pencurian identitas, penyalahgunaan data pribadi, hingga penipuan yang menyebabkan kerugian finansial.

OJK bersama Satgas PASTI terus melakukan langkah pencegahan dan penanganan melalui pengawasan, penelusuran laporan masyarakat, koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, serta upaya penindakan terhadap entitas yang menjalankan aktivitas keuangan ilegal.

Upaya ini menjadi bagian penting untuk mempersempit ruang gerak pelaku yang memanfaatkan media sosial, situs web, aplikasi, dan layanan pesan instan untuk menjaring masyarakat.

OJK dan Satgas PASTI Perkuat Perlindungan Masyarakat

Pencegahan aktivitas keuangan ilegal tidak hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga dengan meningkatkan pemahaman masyarakat agar mampu mengenali risiko sebelum menggunakan layanan keuangan.

Satgas PASTI merupakan satuan yang melibatkan berbagai lembaga dalam upaya pemberantasan aktivitas keuangan ilegal. Perannya mencakup penanganan laporan, koordinasi lintas instansi, penelusuran aktivitas mencurigakan, serta upaya menghentikan kegiatan pihak-pihak yang beroperasi tanpa izin.

Dalam siaran pers OJK tanggal 27 Oktober 2026, Satgas PASTI menyampaikan bahwa sepanjang Agustus hingga September 2026 telah menangani 330 entitas dan aktivitas keuangan ilegal serta modus penipuan.

Penanganan tersebut meliputi 241 entitas pinjaman online ilegal, delapan entitas investasi ilegal, 74 aktivitas penyamaran identitas, serta tuj aktivitas pinjaman pribadi.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa modus keuangan ilegal terus berkembang dan memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau korban.

Masyarakat diimbau tidak mudah percaya terhadap penawaran pinjaman atau investasi yang datang melalui pesan pribadi, akun media sosial, maupun tautan yang tidak jelas sumbernya. Legalitas perusahaan, transparansi biaya, serta keamanan data pribadi perlu diperiksa sebelum melakukan transaksi.

Selain itu, masyarakat harus memahami bahwa tidak semua pihak yang mengaku sebagai petugas lembaga keuangan, debt collector, atau perwakilan perusahaan benar-benar memiliki identitas yang sah.

IASC, Gerak Cepat Menangani Penipuan Transaksi Keuangan

Selain Satgas PASTI, OJK juga mengoordinasikan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), sebuah pusat penanganan penipuan transaksi keuangan yang bertujuan memperkuat koordinasi penanganan laporan masyarakat.

IASC berperan dalam menghubungkan laporan korban dengan pihak terkait, termasuk lembaga keuangan, dalam upaya menelusuri transaksi dan melakukan pemblokiran rekening yang terindikasi digunakan dalam penipuan.

Dalam siaran pers 1 September 2026, OJK menyampaikan bahwa sejak IASC beroperasi pada 22 November 2024 hingga 31 Juli 2026, pusat tersebut telah menerima 637.055 laporan masyarakat.

Dari laporan itu, sebanyak 1.179.881 rekening telah dilaporkan dan diverifikasi, sementara 607.210 rekening di antaranya telah dilakukan pemblokiran.

IASC juga berhasil memblokir dana terkait penipuan transaksi keuangan sekitar Rp724,1 miliar dan mengembalikan dana korban sebesar Rp204,3 miliar dari rekening yang digunakan pelaku penipuan.

Keberadaan IASC menjadi penting di tengah maraknya penipuan digital, termasuk penawaran investasi palsu, penipuan jual beli online, penyamaran sebagai petugas resmi, serta berbagai modus yang memanfaatkan kepercayaan masyarakat.

Bagi masyarakat yang menjadi korban penipuan transaksi keuangan, kecepatan melapor sangat penting. Korban dapat menyampaikan laporan melalui portal resmi IASC dengan melampirkan bukti transaksi, nomor rekening terkait, kronologi, dan informasi lain yang mendukung penanganan.

Pelaporan dapat dilakukan melalui iasc.ojk.go.id.

Pegang Prinsip Legal dan Logis (2L)

OJK mengingatkan masyarakat agar menerapkan prinsip Legal dan Logis atau 2L sebelum menggunakan produk maupun layanan keuangan.

Legal berarti memastikan perusahaan, penyelenggara, dan produk yang ditawarkan memiliki izin sesuai ketentuan serta berada di bawah pengawasan otoritas yang berwenang.

Logis berarti masyarakat harus berpikir kritis terhadap penawaran yang diberikan. Apakah bunga pinjaman masuk akal? Apakah biaya dan syaratnya dijelaskan secara terbuka? Apakah investasi yang ditawarkan memiliki risiko yang jelas? Apakah keuntungan yang dijanjikan realistis?

Prinsip 2L menjadi benteng awal agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam penawaran yang memanfaatkan kebutuhan ekonomi dan kurangnya informasi.

Sebelum meminjam, masyarakat juga perlu mempertimbangkan beberapa hal, seperti tujuan penggunaan uang, kemampuan membayar angsuran, jangka waktu pinjaman, total kewajiban, serta konsekuensi apabila mengalami keterlambatan.

Jangan sampai pinjaman yang awalnya dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah justru menjadi sumber masalah keuangan yang lebih besar.

Media dan Masyarakat Punya Peran Penting

Upaya pencegahan aktivitas keuangan ilegal tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah dan lembaga pengawas. Media massa memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang benar, mengedukasi masyarakat, serta mengungkap berbagai modus penipuan dan praktik keuangan ilegal.

Pemberitaan mengenai pinjaman online, investasi ilegal, penyalahgunaan data pribadi, hingga praktik penagihan yang meresahkan perlu disampaikan secara berimbang, berdasarkan fakta, dan tidak menimbulkan kepanikan.

Media juga dapat membantu masyarakat memahami jalur pengaduan resmi, membedakan layanan keuangan legal dan ilegal, serta meningkatkan kesadaran mengenai hak dan kewajiban konsumen.

Sementara itu, masyarakat dapat mengambil peran sederhana tetapi penting, yakni tidak mudah meneruskan pesan penawaran pinjaman atau investasi yang belum terverifikasi, tidak membagikan data pribadi sembarangan, serta berani melaporkan aktivitas yang mencurigakan.

Edukasi keuangan juga perlu dimulai dari keluarga dan lingkungan sekitar. Orang tua, anak muda, pekerja, pelaku UMKM, hingga masyarakat di wilayah pedesaan perlu memiliki pemahaman yang sama mengenai risiko layanan keuangan digital.

Semakin banyak masyarakat yang memahami modus penipuan, semakin kecil peluang pelaku memanfaatkan ketidaktahuan untuk memperoleh keuntungan.

Perlindungan Konsumen Harus Menjadi Prioritas

Di tengah perkembangan teknologi keuangan yang semakin cepat, pelindungan konsumen menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang transparan, keamanan data pribadi, perlakuan yang layak, serta mekanisme pengaduan ketika mengalami permasalahan.

Jika menghadapi penagihan yang disertai ancaman, intimidasi, penghinaan, atau dugaan penyalahgunaan data, konsumen perlu mendokumentasikan kejadian dan mencari bantuan melalui kanal resmi.

Untuk layanan pinjaman yang legal, konsumen dapat mengajukan pengaduan kepada penyelenggara terlebih dahulu dan menggunakan kanal pengaduan OJK apabila masalah belum terselesaikan.

Sementara itu, jika terdapat dugaan tindak pidana seperti pemerasan, ancaman serius, atau penyebaran data pribadi tanpa hak, masyarakat dapat mempertimbangkan melaporkan kejadian tersebut kepada aparat penegak hukum.

Kewajiban menyelesaikan pinjaman tetap perlu diperhatikan, tetapi proses penagihan juga harus berjalan sesuai ketentuan. Tidak boleh ada pembenaran terhadap tindakan yang mengancam keselamatan, merendahkan martabat, atau merugikan konsumen.

Jangan Biarkan Kemudahan Digital Berujung Penyesalan

Pinjaman online pada dasarnya hadir sebagai salah satu bentuk perkembangan layanan keuangan digital yang menawarkan kemudahan akses. Namun, masyarakat harus memahami bahwa kemudahan mengajukan pinjaman tidak selalu berarti kemudahan menyelesaikan kewajiban.

Ketika kebutuhan mendesak bertemu dengan kurangnya literasi keuangan, masyarakat berpotensi mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan risiko. Kondisi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang menjalankan aktivitas keuangan ilegal.

Karena itu, penguatan edukasi, pengawasan, penindakan, dan pelindungan konsumen harus berjalan beriringan. OJK, Satgas PASTI, IASC, aparat penegak hukum, media massa, serta masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam menciptakan ekosistem keuangan digital yang lebih aman.

Masyarakat tidak boleh dibiarkan sendirian ketika menghadapi praktik keuangan ilegal. Mereka harus mengetahui ke mana melapor, bagaimana melindungi data pribadi, serta bagaimana mendapatkan informasi yang benar.

Pada akhirnya, literasi keuangan bukan hanya soal memahami cara meminjam atau mengelola uang, tetapi juga kemampuan melindungi diri dari risiko, mengenali penipuan, dan mengambil keputusan yang bijak.

Di tengah maraknya pinjaman online dan investasi digital, prinsip Legal dan Logis (2L) harus menjadi pegangan. Jangan hanya melihat kemudahan, jangan tergiur janji keuntungan, dan jangan mengambil keputusan karena tekanan.

Sebab, keamanan keuangan bukan hanya tentang seberapa mudah mendapatkan uang, melainkan bagaimana memastikan setiap keputusan keuangan tidak membawa masyarakat ke dalam masalah yang lebih besar.

Oleh: [Agus Maulud]

Facebook Comments Box
Continue Reading