Lampung
Gubernur Arinal Ajak Seluruh Elemen Masyarakat Lampung Ukir Prestasi Menuju Lampung Berjaya
Alteripost Bandar Lampung – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Jadi ke- 60 Provinsi Lampung di Lapangan Korpri, Kantor Pemerintah Provinsi Lampung, Selasa (19/3/2024).
Pada kesempatan itu, Arinal mengajak seluruh elemen masyarakat Lampung dapat bersinergi bersama untuk terus mengukir prestasi menuju Lampung Berjaya.
Hal ini sejalan dengan Tema Hari Jadi Provinsi Lampung tahun ini yakni “Harmoni Dalam Kolaborasi Untuk Lampung Berjaya”.
“Saya mengucapkan selamat dan dirgahayu kepada seluruh masyarakat Lampung. Saya berharap seluruh elemen masyarakat Lampung dapat terus bersinergi hidup berdampingan dengan rukun dan damai, sehingga dapat bersama-sama terus mengukir prestasi demi kesejahteraan masyarakat, menuju Lampung berjaya,” ujar Arinal.
Ia mengatakan di usia ini, Provinsi Lampung diharapkan telah memiliki pondasi yang kuat dalam hal infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan.
Menurutnya, Hari Jadi ke- 60 ini menjadi momentum untuk mengevaluasi pencapaian dan tantangan yang dihadapi selama ini.
“Serta merumuskan rencana strategis untuk mengatasi masalah dan mempercepat pembangunan di masa yang akan datang,” katanya.
Selain itu, Peringatan Hari Jadi Provinsi Lampung ini juga dapat memperkuat rasa kebersamaan dan identitas masyarakat Lampung.
“Dan juga membangkitkan semangat kebanggaan dan cinta akan tanah kelahiran,” ujarnya.
Arinal mengucapkan terimakasih kepada anggota Forkopimda dan seluruh masyarakat karena sudah bersinergi demi terbangunnya hubungan harmonis di Provinsi Lampung.
Hal ini dibuktikan pada Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) Provinsi Lampung Pada Tahun 2023 yang meraih angka kinerja 73,3.
“Ini mengindikasikan kondisi kerukunan umat beragama saat ini dalam kondisi yang baik dimana tercipta kondisi yang aman dan rukun,” katanya
Selain itu, Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Tahun 2023 Provinsi Lampung juga berhasil melampaui capaian nasional.
“Dengan angka 55,71 dimana capaian nasional adalah sebesar 55,13. Hal ini menjadi gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan di Provinsi Lampung,” ujarnya.
Arinal juga mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pahlawan dan pendahulu yang berjasa dalam mempertahankan tanah Lampung, pembentukan Provinsi Lampung, dan membangun bumi Lampung.
“Yang telah tulus dan ikhlas memberi sumbangsih dan berperan untuk kemajuan daerah,” katanya.
Upacara diawali pembacaan sejarah berdirinya Provinsi Lampung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung Ririn Kuswantari.
Bertindak selaku komandan upacara yakni Mayor Inf Puryanto dari Korem 043/Gatam.
Pada upacara ini turut diserahkan penghargaan Satyalancana Karya Satya kepada Pegawai Negeri Sipil.
Hadir pada upacara ini diantaranya, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Ibu Riana Sari Arinal, para anggota Forkopimda Provinsi Lampung, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Lampung, para Veteran, Pelajar dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP).(*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Jembatan Perintis Garuda Diresmikan, Mobilitas dan Ekonomi Warga Lampung Selatan Kian Lancar
Perkuat Sinergi, Bupati Qudrotul Ikhwan Tandatangani Hibah Tanah Untuk Kejaksaan Negeri Tuba
Bupati Qudrotul Ikhwan Hadiri Rapat Paripurna DPRD Tuba
