Lampung
Gubernur Lampung Arinal Dampingi Menhub dan Menko PMK Tinjau Arus Balik Idul Fitri 1445H
Alteripost Lampung Selatan – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mendampingi Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meninjau arus balik Idul Fitri 1445 H di Pelabuhan Bakauheni, Minggu (14/4/2024).
Gubernur Arinal mengatakan ini merupakan bentuk sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan pergerakan masyarakat yang melaksanakan arus balik via Pelabuhan Bakauheni tetap berada pada kondisi lancar dan terkendali.
Polda Lampung juga menetapkan Pelabuhan Bakauheni hingga saat ini masih dalam kategori hijau atau menunjukkan keadaan normal.
Arinal menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam menjaga situasi tersebut dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
“Semoga ini bisa terus berjalan dengan baik,” ujar Arinal.
Sementara itu, Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan situasi di Pelabuhan Bakauheni masih relatif landai.
“Ukuran dari jumlah kapal yang harus di operasikan, relatif masih landai,” ujar Budi.
Menurutnya, Pelabuhan Bakauheni juga memiliki war room untuk menyajikan data dan informasi secara digital untuk memantau aktivitas bongkar muat penumpang.
“Kita memiliki war room dan melalui satu screen yang menunjukkan keberangkatan dari kapal sehingga apabila kapal melampaui 45 menit, dia harus jalan,” katanya.
Selain Bakauheni, Budi menyebutkan bagi masyarakat yang akan menuju Pulau Jawa telah disiapkan 3 kapal dari Pelabuhan Panjang menuju Pelabuhan Ciwandan.
“Ini diinformasikan kepada masyarakat ada kapal dari Panjang menuju Ciwandan,” ujarnya.
Ia berharap berbagai mitigasi yang dilakukan dapat menyelesaikan persoalan dilapangan salah satunya kemacetan.
“Pak Presiden memberikan catatan kepada kami, terhadap kemacetan untuk diselesaikan dengan baik,” katanya.
Menko PMK Muhadjir Effendy mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan pelayanan di Pelabuhan Bakauheni dan Panjang.
“Terima kasih kepada Menteri Perhubungan, Gubernur, Kapolda, Pangdam, ASDP dan seluruh pemangku kepentingan. Ini semata-mata agar kita memberikan pelayanan yang semakin baik kepada mereka yang akan menjalani arus balik,” ujar Muhadjir.
Kapolda Lampung Irjen Pol. Helmy Santika mengatakan meski volume masyarakat pada arus balik meningkat, tetapi sampai dengan saat ini situasi tetap aman terkendali.
“Sampai dengan saat ini di Bakauheni masih dalam kategori hijau. Ini akan kita pertahankan terus, kami yakin dengan komunikasi, kolaborasi dan koordinasi semua stakeholder yang ada disini, Insha Allah tetap pada situasi hijau,” ujar Helmy.
Hadir pada kunjungan itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno, Kakorlantas Polri Irjen Pol. Aan Suhanan dan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi.(*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengikuti Grand Entry Meeting Pemeriksaan Tematik Nasional Ketahanan Energi Tahun 2026 yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) secara daring dari Ruang Kerja Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Kamis (20/8/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan mengikuti kegiatan tersebut didampingi Kepala Bappeda Anang Risgiyanto, Kepala BPKAD Mirza Irawan Dwi Atmaja, Inspektur Provinsi Lampung Bayana, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo, serta sejumlah perwakilan OPD terkait.
Grand Entry Meeting merupakan pertemuan awal untuk menyamakan persepsi, membangun komunikasi, serta menyampaikan ruang lingkup dan metodologi pemeriksaan lintas sektor (cross-cutting audit) dalam mengawal program prioritas nasional ketahanan energi dari hulu hingga hilir.
Pemeriksaan tersebut bertujuan mengawal agenda Asta Cita bidang ketahanan energi pada Semester II Tahun 2026, menyelaraskan pengawasan keuangan negara dengan RPJMN 2025–2029, serta memastikan pengelolaan sektor energi berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.
Ketua BPK RI Isma Yatun mengatakan ketahanan energi merupakan persoalan nasional yang membutuhkan sinergi lintas sektor dan lintas pemerintahan.
“Upaya mewujudkan ketahanan energi tidak lagi menjadi tantangan sektoral, melainkan sebagai tujuan nasional yang menuntut sinergi berbagai kebijakan, sumber daya, dan pelaksanaan program.” ucapnya.
Menurut Isma, pemerintah daerah memiliki peran strategis melalui penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dan integrasinya ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
BPK mencatat, dari 37 provinsi, 36 provinsi telah memasukkan indikator energi baru terbarukan (EBT) dalam RPJMD 2025–2029. Namun, baru tujuh provinsi yang targetnya telah selaras dengan RUED.
“Karena itu, kepemimpinan kepala daerah menjadi kunci dalam menyelaraskan Rencana Umum Energi Daerah dengan RPJMD agar target energi nasional dapat dicapai secara konsisten,” ujar Isma.
Isma Yatun juga menjelaskan, pemeriksaan tematik nasional ini tidak hanya menilai aspek kepatuhan, tetapi juga efektivitas kebijakan, program, dan pemanfaatan sumber daya di sektor energi.
Pemeriksaan akan melihat berbagai persoalan lintas sektor, mulai dari perencanaan, regulasi, pendanaan, infrastruktur, koordinasi antarinstansi hingga pelaksanaan program di tingkat pusat dan daerah.
“Pemeriksaan ini tidak hanya berfokus pada kepatuhan, tetapi juga menilai efektivitas kebijakan, program, dan pemanfaatan sumber daya untuk mengidentifikasi capaian, tantangan, serta akar permasalahan yang memengaruhi ketahanan energi,” ujarnya
Isma berharap pemeriksaan tersebut menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan dan memberikan dampak nyata.
“Kami berharap proses pemeriksaan ini menjadi ruang bersama untuk membangun pemahaman yang utuh atas capaian, tantangan, risiko, pola, dan praktik baik on the ground sehingga menghasilkan rekomendasi yang relevan, implementatif, dan berdampak nyata,” ucap Isma.
Selain itu Ia juga menekankan bahwa ketahanan energi membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah.
“Pada akhirnya, ketahanan energi tidak dapat diwujudkan oleh satu pihak saja. Pencapaiannya membutuhkan komitmen, sinergi, dan kesediaan seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak dalam arah yang sama,” pungkas Isma Yatun. (Rls)
Pemprov Lampung Sambut Positif Pemeriksaan Tematik BPK RI untuk Perkuat Ketahanan Energi
Pangdam XXI/Radin Inten Dukung Kick-Off HPN dan Porwanas 2027 di Lampung, Siap Ikut Lari 10K
Menuju Waterfront City, Gubernur Mirza Dorong Pesisir Bandar Lampung Lebih Produktif
