Lampung
Gubernur Lampung Apresiasi Komitmen ASN Pemprov Lampung Dalam Memberikan Pelayanan Terbaik Kepada Masyarakat
Alteripost Bandar Lampung – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto menyampaikan apresiasi dari Gubernur Lampung Arinal Djunaidi kepada ASN Pemerintah Provinsi Lampung atas komitmen dalam meningkatkan disiplin dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat pascalibur lebaran Idul Fitri 1445 H.
Hal itu disampaikan Fahrizal saat menjadi Pembina Upacara Bulanan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung di Lapangan Korpri, Kantor Pemerintah Provinsi Lampung, Rabu (17/4/2024).
Fahrizal mengatakan berdasarkan evaluasi yang dilakukan, tingkat kehadiran para pegawai di hari pertama kemarin pasca libur lebaran mencapai 97%.
“Bapak Gubernur mengapresiasi atas komitmen dan tekad kita bersama untuk meningkatkan disiplin. Untuk sisanya 3% yang belum hadir kemarin, tercatat dalam kondisi sakit dan berhalangan di perjalanan,” ujar Fahrizal.
Ia menyebut pelayanan publik di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM), Samsat Rajabasa dan Rumah Sakit Jiwa juga tetap berjalan normal sebagai mana mestinya.
“Kemarin juga sudah ditinjau oleh Bapak Gubernur semua dalam kondisi pelayanan yang baik,” katanya.
Fahrizal menjelaskan berkat koordinasi secara intensif bersama seluruh pemangku kepentingan, pelaksanaan arus balik di Provinsi Lampung berlangsung lancar dan terkendali.
“Bapak Gubernur turun langsung kelapangan bersama Forkopimda dan instansi terkait. Bapak Gubernur mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam upaya kita untuk kelancaran arus balik tersebut,” ujarnya.
Terakhir, Fahrizal mengajak para ASN untuk terus lebih bersemangat dan berinovasi dengan terus merefleksikan nilai-nilai Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika.
Hal tersebut diharapkan dapat menuntun dalam menghadapi tantangan global dan bangkit lebih kuat serta siap membawa Indonesia Maju khususnya untuk Lampung Berjaya.
“Saya mengajak seluruh ASN dan stakeholder terkait untuk berperan aktif, berkiprah dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Berikan layanan lebih cepat, tanggap dan menjunjung tinggi profesionalisme,” katanya.(*)
Lampung
Pemprov Lampung Sabet Penghargaan atas Penguatan Pendidikan Antikorupsi
Alteripost.co, Jakarta-
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penghargaan kepada Provinsi Lampung. Penghargaan ini diberikan atas penguatan pendidikan antikorupsi melalui implementasi Pendidikan Antikorupsi (PAK) pada muatan lokal.
Penghargaan tersebut diterima Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam kegiatan Peluncuran Indeks Integritas Pendidikan Tahun 2026 bertajuk “Membangun Pendidikan Antikorupsi, Mewujudkan Indonesia Berintegritas” di Gedung Juang, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi KPK terhadap upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengimplementasikan Pendidikan Antikorupsi sebagai bagian dari pembelajaran di satuan pendidikan.
Di Provinsi Lampung, Pendidikan Antikorupsi telah diterapkan sebagai bagian dari muatan lokal pada jenjang pendidikan menengah melalui Peraturan Gubernur. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pendidikan karakter dan integritas peserta didik di lingkungan sekolah.

Penguatan Pendidikan Antikorupsi di Lampung tidak hanya diarahkan pada pemahaman peserta didik mengenai korupsi. Tetapi juga pada pembentukan karakter dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kemandirian, kerja keras, kepedulian dan keberanian.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan pendidikan antikorupsi perlu dimulai dari ruang kelas. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik agar mampu membedakan hal yang baik dan buruk serta memiliki integritas dalam kehidupan sehari-hari.
Menurut Setyo, penguatan pendidikan antikorupsi merupakan tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat hingga pemerintah. Karena itu, pendidikan antikorupsi perlu dibangun sebagai bagian dari ekosistem pendidikan dan tidak berjalan secara sektoral.
Dalam kesempatan tersebut, Setyo secara khusus mengapresiasi langkah Provinsi Lampung yang menerapkan pendidikan antikorupsi melalui muatan lokal.
“Seperti Gubernur Lampung, ya, ada muatan lokal, kurikulum muatan lokal untuk SMA dan SMK yang sudah diinstruksikan supaya diajarkan,” kata Setyo.
Menurut Setyo, penerapan Pendidikan Antikorupsi sebagai muatan lokal di Lampung dapat menjadi langkah awal sekaligus contoh yang dapat dikembangkan oleh daerah lain dalam memperkuat pendidikan antikorupsi.
“Meskipun ini sifatnya muatan lokal, tapi setidaknya itu bisa dijadikan sebagai pilot project. Sebagai awal untuk melakukan yang terbaik,” ujarnya.
Setyo berharap praktik baik yang telah dilakukan Provinsi Lampung dapat ditularkan kepada daerah lainnya. Menurutnya, daerah yang telah memiliki praktik baik dalam penguatan integritas pendidikan dapat menjadi contoh bagi kepala daerah lainnya untuk bersama-sama meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan.
“Harapannya ini menyebar ke semuanya. Kepala daerah, gubernur, semuanya ikut dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah yang lain yang sudah bagus,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya menjadikan pendidikan antikorupsi sebagai kebiasaan atau gaya hidup, sehingga nilai-nilai integritas dapat tumbuh sejak peserta didik berada di lingkungan pendidikan.
Peluncuran Indeks Integritas Pendidikan Tahun 2026 menjadi bagian dari upaya KPK memetakan kondisi integritas pendidikan di Indonesia melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan.
SPI Pendidikan mencakup aspek karakter peserta didik, ekosistem pendidikan serta tata kelola pendidikan. Hasil pemetaan tersebut menjadi dasar bagi KPK dalam menyusun rekomendasi penguatan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi.
SPI Pendidikan telah dilaksanakan sejak 2021. Pada tahap awal, Lampung menjadi salah satu dari tiga provinsi yang menjadi lokasi uji coba instrumen SPI Pendidikan bersama DKI Jakarta dan Jawa Barat.
Penghargaan ini menjadi apresiasi atas upaya Provinsi Lampung dalam memperkuat pendidikan antikorupsi melalui muatan lokal sekaligus mendorong tumbuhnya budaya integritas sejak lingkungan pendidikan. (Rls)

