Connect with us

Lampung Selatan

Pansus DPRD Minta Dishub Lamsel Lebih Inovatif

Published

on

Alteripost Lampung Selatan – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) yang tergabung dalam tim pansus anggaran LKPj Tahun anggaran (TA) 2023, meminta agar pihak dinas perhubungan (Dishub) dapat lebih maksimal menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir. Hal ini terungkap dalam rapat pembahasan LKPj TA 2023 pemkab Lamsel, digedung Banggar DPRD. Jumat (19/4/2024).

Pembahasan dimulai dari pertanyaan Ketua Tim Pansus M. Akyas Anggota DPRD dari Fraksi PKS itu menanyakan berapa besaran PAD sektor parkir milik Dishub. Lalu, disampaikan Plt Kadishub Lampung Selatan Harizon, targetnya mencapai Rp240 juta.

Melihat gelagat Harizon yang bakal tidak merinci dari mana sumber PAD tersebut, Akyas pun lalu meminta Harizon untuk dapat menjelaskan dari mana sumber PAD tersebut.

Sejenak, Harizon pun meminta bawahan untuk membuat catatan kecil soal sumber PAD Dishub, dari sektor parkir. Tak lama, Herizon menyampaikan daerah-daerah yang menyumbang PAD dari sektor parkir tersebut.

PAD itu bersumber parkir dari sejumlah pasar. Untuk Bakauheni sebesar Rp800.000/bulan, Katibung Rp800.000/bulan, Kalianda Rp5,5 juta/bulan, Candipuro Rp600.000/bulan, Sidomulyo Rp6,5 juta/bulan, Waypanji Rp1,5 juta/bulan dan Natar Rp6 juta/bulan. Dengan total beban target PAD di tahun 2023 sebesar Rp240 juta.

Usai mendengar penjelasan Harizon, M. Akyas lalu mempertanyakan berapa yang terealisasi dari beban target PAD tersebut. Harizon lalu menjawab sebesar Rp224 juta.(*)

Facebook Comments Box
Continue Reading

Lampung Selatan

HUT ke-26 Apkasi, Bupati Lampung Selatan Dorong Inovasi Kemandirian Fiskal

Published

on

Alteripost Deli Serdang – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah terus diwujudkan melalui berbagai forum strategis tingkat nasional.

Salah satunya ditunjukkan Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, saat mengikuti Dialog Otonomi Daerah dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), sebagai upaya memperkuat kapasitas daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.

Dialog yang berlangsung di Convention Hall, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatra Utara, Kamis (2/7/2026), tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto.

Forum dialog tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian HUT ke-26 Apkasi yang mempertemukan para bupati dari seluruh Indonesia.

Selain mempererat sinergi antarpemerintah kabupaten, kegiatan itu juga menjadi ruang diskusi mengenai berbagai strategi penguatan otonomi daerah, peningkatan daya saing, hingga kolaborasi dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

Dalam forum tersebut mengemuka bahwa pemerintah daerah dituntut semakin adaptif dan inovatif di tengah semakin terbatasnya ruang fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran.

Kondisi tersebut mendorong setiap daerah untuk mampu mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD), meningkatkan efektivitas belanja, serta membangun berbagai bentuk kolaborasi antardaerah.

Bupati Radityo Egi Pratama, mengatakan Dialog Otonomi Daerah memiliki peran penting sebagai wadah bertukar gagasan sekaligus memperkuat sinergi antarpemerintah kabupaten dalam merumuskan solusi atas berbagai tantangan pembangunan.

“Apkasi menjadi ruang kolaborasi bagi pemerintah kabupaten untuk saling belajar, berbagi pengalaman, dan memperkuat sinergi. Berbagai inovasi yang lahir dari forum ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan,” ujar Bupati Egi.

Menurut Egi, penguatan jejaring antardaerah menjadi modal penting dalam mendorong lahirnya berbagai inovasi, khususnya dalam meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi potensi dan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang berkelanjutan.

Selama 26 tahun, Apkasi terus berperan sebagai wadah strategis bagi pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia dalam memperjuangkan aspirasi daerah, memperkuat kerja sama antardaerah, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui keikutsertaannya dalam forum nasional tersebut, Pemkab Lampung Selatan berharap dapat memperluas jejaring kerja sama sekaligus mengadopsi berbagai praktik terbaik dari daerah lain guna mendorong pembangunan yang inovatif, berdaya saing, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading