DPRD
Ketua DPRD Mingrum Gumay Memberi Apresiasi Terhadap Pengelolaan Tol Bakauheni dan Terbanggi Besar Arus Mudik dan Balik Lebaran
Alteripost Bandar Lampung – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung, Mingrum Gumay, memberi apresiasinya terhadap pengelolaan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar yang berhasil memperlancar arus mudik dan balik Lebaran.
Dalam pernyataannya, Mingrum menyampaikan rasa syukur atas kelancaran yang terjadi, yang sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam memastikan kenyamanan dan keamanan bagi para pemudik.
“Kami sangat mengapresiasi kinerja pihak terkait, termasuk pengelola tol, dalam memastikan ketersediaan fasilitas dan pelayanan yang memadai bagi para pemudik,” ujar Mingrum.
Mingrum Gumay juga mengatakan bahwa kelancaran arus mudik dan balik merupakan hasil sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, kepolisian, dan stakeholder terkait lainnya.
Tol Bakauheni-Terbanggi Besar, sebagai akses utama menuju Lampung, telah menjadi jalur vital bagi ribuan pemudik yang pulang kampung menjelang Lebaran. Pengoperasian tol yang efisien dan penyediaan layanan yang memadai di rest area dan fasilitas terkait lainnya memainkan peran penting dalam meminimalisir kemacetan dan memastikan keamanan perjalanan.
Mingrum juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan pihak terkait dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam hal transportasi dan infrastruktur.
“Kami berharap kolaborasi ini dapat terus ditingkatkan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Lampung, terutama pada momen-momen penting seperti arus mudik dan balik Lebaran,” tandasnya.
“Dengan demikian, pengelolaan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar bukan hanya menjadi indikator keberhasilan dalam transportasi, tetapi juga menjadi cerminan dari kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas,” pungkasnya.(*)
Alteripost Bandar Lampung – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Deni Ribowo, mengapresiasi kinerja Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf beserta jajaran yang berhasil mengungkap 379 kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika dalam Operasi Antik Krakatau 2026.
Apresiasi tersebut disampaikan Deni pada Senin (28/9/2026). Ia menilai keberhasilan tersebut menunjukkan komitmen Polda Lampung dalam memberantas peredaran narkoba sekaligus melindungi masyarakat, khususnya generasi muda.
“Keberhasilan Polda Lampung mengungkap ratusan kasus narkotika dengan jumlah barang bukti yang sangat besar patut diapresiasi. Saya memberikan penghargaan kepada Kapolda Lampung beserta seluruh jajaran yang telah bekerja keras memutus mata rantai peredaran narkoba di Provinsi Lampung,” ujar Deni.
Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya sabu-sabu sebanyak 85.916,71 gram atau sekitar 85,9 kilogram, ganja, ekstasi, obat-obatan terlarang, tembakau sintetis, serta barang bukti lainnya.
Total nilai ekonomis barang bukti yang diamankan disebut mencapai sekitar Rp158,8 miliar.
Menurut Deni, keberhasilan operasi tidak hanya diukur dari jumlah kasus yang diungkap, tetapi juga dari dampaknya terhadap upaya melindungi masyarakat Lampung dari bahaya narkotika.
“Pemberantasan narkotika tidak dapat dilakukan hanya oleh aparat penegak hukum. Perlu dukungan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat,” katanya.
Deni menekankan pentingnya sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat, dunia pendidikan, dan keluarga. Upaya pencegahan, kata dia, harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum.
Ia juga mengajak masyarakat melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan peredaran narkotika di lingkungan sekitar melalui layanan kepolisian 110.
“Informasi dari masyarakat sangat penting agar aparat dapat bergerak cepat melakukan pencegahan dan penindakan,” ujarnya.
Deni berharap keberhasilan Operasi Antik Krakatau 2026 menjadi momentum untuk memperkuat gerakan bersama dalam menciptakan Lampung yang aman dan terbebas dari ancaman narkoba, terutama melalui edukasi kepada generasi muda mengenai bahaya narkotika.(*)
Forum Ekosistem Jalan Tol MTI Dikukuhkan di Lampung, Dorong Perubahan Paradigma dari Kilometer ke Manfaat
Gubernur Mirza: Jangan Bangun Kebijakan Berdasarkan Persepsi
Ketika Sulpakar Dituntut Menata Birokrasi Lampung Tengah
