DPRD
Dosen Unila Paparkan Arti Solidaritas Saat Sosperda
Alteripost Pringsewu – ‘Dulu, solidaritas dan keperdulian antar anak, dan keluarga sangat tinggi. Meskipun, jarak rumah berjauhan. Antar saudara saling mengenal. Sering tegur sapa. Itu jaman dulu. Namun, di zaman sekarang sebaliknya’, demikian disampaikan, Dosen Universitas Lampung, Handi Mulyaningsih (Narasumber). Dihadapan Warga Klaten, Kecamatan Gadingrejo Pringsewu. Minggu (19/05/2024).
Tentu, kata Mantan Komisioner KPU Provinsi Lampung itu mengatakan pergeseran solidaritas dan keperdulian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Diantaranya, adalah Hp dan pengaruh lingkungan yang sudah berbeda.
“Jika, zaman dulu antar rumah jarang-jarang, penduduknya masih dikit. Rasanya, para ibu tidak pernah mengeluh. Sementara, sekarang banyak anak di lampu merah, ngamen. Zaman dulu, tidak ada anak terlantar,” kata Handi, saat memaparkan materi Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2021, tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung.
Bahkan, Handi melanjutkan. Zaman dulu, tidak pernah mendengar pemerkosaan antara anak
dengan kakak, orang tua, kakak Ipar dan sebagainya. Tentu, hal tersebut terjadi akibat dari ketidaknyamanan anak-anak berada di rumah.
“Karena pelaku kekerasan atau pelecehan dan sebagainya banyak terdapat di sekitar nya. Bahkan, proses peniruan tentang hubungan orang dewasa akibat sering melihat dari lingkungan keluarga, dan HP,” ujarnya seperti dilansir wartapost.(*)
Alteripost Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung merespons berbagai keluhan masyarakat terkait kenaikan tarif Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar dengan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para pemangku kepentingan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Muhammad Ghofur, membenarkan bahwa RDP akan digelar pada Senin, 6 Juli 2026, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Lampung.
Rapat tersebut akan menghadirkan sejumlah pihak terkait, di antaranya Direktur PT Bakauheni Terbanggi Besar Toll, Branch Manager Jalan Tol Terpeka PT Hutama Karya (Persero), Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung, serta Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Lampung.
Menurut Ghofur, agenda ini merupakan tindak lanjut atas berbagai isu yang berkembang di media massa serta aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD saat masa reses.
“Banyak warga mengeluhkan kenaikan tarif tol yang dinilai berdampak terhadap biaya transportasi dan distribusi barang di Provinsi Lampung,” ujarnya, Kamis (2/7/2026).
Melalui RDP tersebut, Komisi IV DPRD Lampung ingin memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai dasar penyesuaian tarif, dampaknya terhadap masyarakat, serta langkah-langkah yang dapat ditempuh agar kebijakan tersebut tetap memperhatikan kepentingan publik.
“Kami berharap RDP nanti menghasilkan solusi yang berimbang antara kepentingan investasi infrastruktur dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat, sehingga kebijakan tarif jalan tol tidak menjadi beban baru bagi warga maupun pelaku usaha di Lampung,” tutup Ghofur.(*)
Inflasi Lampung Juni 2026 Melandai, BI Pastikan Tetap Dalam Target
Tarif Tol Naik, DPRD Lampung Minta Penjelasan Pengelola dan Instansi Terkait
Bangun Sinergi dan Kolaborasi Bersama, Bupati Qudrotul Ikhwan Terima Audiensi PWI Tuba
