Lampung
Kemendagri Diminta Selektif Terkait Usulan Nama Pj Gubernur dari DPRD Lampung
Alteripost.co, Bandarlampung-
Melihat dinamika politik di Lampung jelang Akhir Masa Jabatan (AMJ) Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, publik seakan-akan dipertontonkan gimmick politik yang muncul kepermukaan.
Aroma gimick politik tercium dari gedung DPRD Provinsi Lampung dimulai dari soal usulan Pj Gubernur Lampung. Kesepakatan yang disetujui sebelumnya ada tiga nama, tapi tinggal nama Sekertaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Fahrizal Darminto yang diusulkan DPRD atas manuver Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay.
Terlepas dari gimmick politik yang mengelitik perut. Seharusnya DPRD Provinsi Lampung yang memiliki fungsi pengawasan lebih jelih menyodorkan nama-nama yang akan dibawa ke Kemendagri.
Pasalnya, usulan terbaru dari DPRD yang menyodorkan nama Fahrizal Darminto seakan bernuansa politik dan terkesan mengabaikan kritikan publik yang selama ini ikut mengawal serta mengawasi proses dan mekanisme pengusulan nama-nama yang diajukan sebagai Pj Gubernur atau Pj Bupati.
Pengamat Kebijakan Publik Dedi Hermawan meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) supaya lebih berhati-hati dan selektif, khususnya soal usulan Pj Gubernur Lampung dari DPRD yang belum lama ini menimbulkan kegaduhan yang tidak membawa manfaat bagi masyarakat Lampung.
“Hemat saya begini, Kemendagri mesti mempertimbangkan kritik dan masukan dari publik. Selama ini banyak narasi negatif yang muncul dalam usulan Pj Kepala Daerah dari Lampung,” ucap Dedi Hermawan, Kamis (23/05/2024).
Lanjut Dedi, walaupun masa kerja Pj ini singkat, tapi sangat penting ketika mengusulkan kandidat atau nama yang akan menjadi Pj Gubernur atau Bupati yang memang mempunyai integritas tinggi, kompetensi kepemimpinan dan mampu menggerakkan pembangunan daerah, serta dapat menjamin jalannya Pilkada serentak secara kondusif khususnya di Provinsi Lampung.
Selain itu, dipertimbangkan juga terkait treck record/rekam jejak dari masing-masing nama yang diusulkan sebagai Pj. Apakah pernah tersandung kasus hukum, kemudian masih produktif secara jasmani dan rohani ketika nanti mendapatkan mandat sebagai Pj Kepala Daerah.
Selanjutnya, apakah kandidat atau nama-nama yang diusulkan itu sedang merangkap Jabatan atau tidak. Tentunya poin-poin itu mesti menjadi prioritas dan pertimbangan Kemendagri dalam menyeleksi nama-nama yang diusulkan dari DPRD setempat, sehingga tidak menimbulkan narasi negatif di publik.
“Kritik konstruktif dan masukan positif ini harus dipertimbangkan Kemendagri dalam menyeleksi dan menganulir nama-nama yang diusulkan dari DPRD setempat khususnya soal usulan Pj Gubernur Lampung, sebelum disodorkan kepada Presiden,” ucap Dedi.
Sebelumnya, surat bernomor 800.1.3.6/0464 /11.01/30/2024 tanggal 13 Mei 2024 itu ditandatangani Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay, menimbulkan kegaduhan di internal DPRD Lampung.
Surat yang ditujukan kepada Kemendagri itu hanya terdapat satu nama Pj Gubernur yang diusulkan DPRD Lampung dari sebelumnya tiga nama yang telah disepakati.
Diketahui nama tunggal itu adalah Sekdaprov Lampung Fahrizal Darminto. Selain itu, pada Maret 2020 lalu, Fahrizal mengemban amanah sebagai Komisaris Utama (Komut) Bank Lampung. Dari informasi yang dihimpun, per 1 November 2024 Fahrizal Darminto bakal memasuki masa pensiun sejak ia dilantik sebagai Sekdaprov Lampung pada 24 Oktober 2019. (Gus)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyatakan siap memberikan bantuan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kepala BPBD Provinsi Lampung Rudy Syawal mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait bentuk bantuan yang akan diberikan kepada daerah terdampak.
“Pemprov Lampung siap memberikan bantuan. Namun, saat ini kami masih menunggu arahan dari pusat. Nanti akan kami koordinasikan, termasuk dengan provinsi lain, terkait bantuan apa yang dibutuhkan,” kata Rudy, Minggu (16/8/2026).
Menurut Rudy, Lampung memiliki posisi strategis dalam penanganan kebencanaan karena menjadi salah satu provinsi di Sumatera yang masuk dalam 10 besar daerah yang memiliki kapasitas dan jejaring penanggulangan bencana.
Kondisi tersebut, kata dia, memungkinkan BPBD Lampung untuk berkoordinasi dengan daerah lain apabila sewaktu-waktu diperlukan dalam penanganan bencana di wilayah NTT.
“Pada intinya BPBD Lampung siap jika nanti dibutuhkan untuk mengirimkan relawan ke NTT. Tentu semuanya akan kami laporkan terlebih dahulu kepada Pak Gubernur,” ujarnya.
Rudy menilai bencana gempa bumi yang terjadi di NTT menjadi pengingat bagi seluruh daerah, termasuk Lampung, untuk tidak lengah terhadap potensi bencana.
Lampung sendiri memiliki wilayah pesisir yang cukup luas dan berada di kawasan yang memiliki potensi aktivitas kegempaan serta ancaman tsunami. Karena itu, kesiapsiagaan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam menghadapi kemungkinan bencana.
“Gempa yang terjadi di NTT merupakan bagian dari dinamika atau siklus aktivitas di laut. Lampung juga memiliki wilayah pesisir. Kita juga memiliki potensi bencana, termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau dan ancaman tsunami,” jelasnya.
Rudy meminta masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir Lampung, untuk meningkatkan kewaspadaan dan memahami langkah-langkah evakuasi apabila terjadi gempa kuat maupun peringatan tsunami.
Menurutnya, upaya mitigasi tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat harus memiliki pengetahuan dan kesiapan menghadapi bencana sebelum bantuan datang.
“Alhamdulillah, kita sudah memberikan pelatihan kepada masyarakat. Harapannya, masyarakat tetap tangguh dan mampu menghadapi musibah kapan pun datang,” katanya.
Rudy juga menyebut keberadaan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS), termasuk dukungan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), menjadi bagian penting dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat.
Menurutnya, informasi peringatan dini harus segera direspons dengan tindakan nyata, terutama bagi masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana.
“EWS dan informasi dari BMKG sangat membantu. Tetapi yang paling penting adalah masyarakat memahami apa yang harus dilakukan ketika peringatan dini dikeluarkan,” ujarnya.
Di tengah musibah yang melanda NTT, Rudy menyampaikan belasungkawa kepada seluruh korban dan keluarga yang terdampak.
“Atas nama BPBD dan Pemerintah Provinsi Lampung, kami turut berbelasungkawa atas musibah yang terjadi kepada saudara-saudara kita di NTT. Semoga para korban yang berada di lokasi segera mendapatkan bantuan, baik makanan maupun pengobatan dari pemerintah dan pihak terkait,” tuturnya.
Ia juga mendoakan masyarakat yang meninggal dunia akibat bencana tersebut agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa.
“Semoga korban yang meninggal dunia mendapat tempat terbaik dan husnul khatimah. Semoga masyarakat yang terdampak diberikan kekuatan dan seluruh proses penanganan bencana dapat berjalan dengan baik,” pungkas Rudy. (Rls)
I Ketut Suwendra: HPN-Porwanas 2027 di Lampung Bakal Menghasilkan Multiplier Effect
Ketua MPR Nyatakan Dukungannya Untuk HPN dan Porwanas di Lampung
Dari Merah Putih ke Layar Digital, Kreativitas Kemerdekaan Bergema di Menara Siger
