Lampung
PJ Bupati Qudrotul Ikhwan Hadiri Lounching Program Desa Baznas Sektor Peternakan Bersama Gubernur Lampung
Alteripost Tulang Bawang – PJ Bupati Tulangbawang Drs. Qudrotul Ikhwan, M.M ikut serta menghadiri launching program desa Baznas sektor peternakan bersama Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.
Kegiatan tersebut digelar di gedung Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Tulangbawang, Kecamatan Menggala Timur, Kamis (30/5/2024).
Dalam Launching program desa Baznas sektor peternakan tersebut membagi sebanyak 155 ekor kambing yang dibagikan kepada 5 kelompok yang terbagi untuk 5 dusun.
Kelima dusun penerima tersebut yaitu dusun kemala kelompok 1, dusun kemala kelompok 2, dusun marga jaya kelompok 3, dusun marga sakti kelompok 4, dusun marga sakti kelompok 5.
Program itu merupakan upaya menciptakan pemberdayaan yang holistik, program zakat produktif yang digagas oleh Gubernur Lampung juga mencakup berbagai aspek lainnya selain sektor peternakan.
Program ini mencakup inisiatif seperti renovasi masjid untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap tempat ibadah yang layak, memberikan insentif kepada guru mengaji untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan agama di tingkat lokal, serta memberikan bantuan kepada UMKM dan pelaku usaha kecil untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.
Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan program zakat produktif dapat menjadi landasan bagi terbentuknya suatu ekosistem desa yang tangguh dan mandiri untuk mengurangi tingkat kemiskinan secara bertahap dan meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi Lampung.
Pj Bupati Tulangbawang Drs. Qudrotul Ikhwan, M.M mengatakan, Baznas yang digagas Gubernur Lampung Arinal Junaidi diharapkan dapat menjadi salah satu upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan tujuan menciptakan peluang usaha baru masyarakat di dalam sektor peternakan.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur yang telah menunjuk dan menetapkan kampung cakat raya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulangbawang sebagai lokasi kegiatan launching dan peresmian desa Baznas di Sai Bumi Nengah Nyappur,” tuturnya.
Ditempat yang sama dalam sambutannya, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan, program desa Baznas merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan ekonomi masyarakat.
“Melalui program desa baznas, nantinya zakat yang dikelola oleh Baznas akan disalurkan dalam bentuk bantuan produktif kepada masyarakat yang membutuhkan, salah satunya dengan memberikan bantuan ternak kambing,” ucapnya.
Arinal berharap, Kabupaten Tulang Bawang bisa menjadi salah satu lokasi percontohan desa Baznas baik, program ini juga akan dilakukan secara bertahap diterapkan di Kabupaten/Kota lainnya.
“Setelah dua tahun, anak kambing yang dihasilkan diharapkan dapat diinfakkan kepada mustahik lain di sekitar lokasi. Sehingga diharapkan dapat membantu pengentasan kemiskinan secara masif dan meningkatkan populasi ternak kambing di Lampung,” tandasnya. (Can).
Lampung
Raih Opini WTP 12 Kali Secara Beruntun, Pemprov Lampung Buktikan Tata Kelola Keuangan Akuntabel
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut sekaligus menjadi opini WTP ke-12 kali secara beruntun yang diraih Pemprov Lampung, sebagai bentuk konsistensi dalam menerapkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., mengatakan, bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah, DPRD Provinsi Lampung, serta berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Alhamdulillah, Pemprov Lampung kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh OPD sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan, serta dukungan DPRD Provinsi Lampung dalam menjalankan fungsi pengawasan,” ujar Marindo.
Menurutnya, opini WTP bukan sekadar penghargaan atau prestasi administratif semata, melainkan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan negara secara baik dan bertanggung jawab.
“Opini WTP dari BPK RI merupakan pengakuan tertinggi atas kualitas pengelolaan keuangan daerah. Namun bagi kami, WTP bukanlah tujuan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana tata kelola pemerintahan terus diperkuat agar semakin transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Sekdaprov Marindo menegaskan, keberhasilan meraih WTP selama 12 tahun berturut-turut juga menjadi modal penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Kepercayaan masyarakat adalah aset yang sangat berharga. Karena itu, capaian ini harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sekdaprov Marindo menyampaikan bahwa mempertahankan opini WTP membutuhkan komitmen berkelanjutan melalui penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Meraih WTP adalah sebuah pencapaian, tetapi mempertahankannya jauh lebih menantang. Diperlukan inovasi, peningkatan kapasitas SDM, penguatan sistem informasi, serta budaya akuntabilitas yang tertanam di seluruh lini pemerintahan,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan apresiasi kepada BPK RI dan BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional serta memberikan berbagai rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Atas nama Pemprov Lampung, kami mengucapkan terima kasih kepada BPK RI dan BPK Perwakilan Provinsi Lampung atas pelaksanaan pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan. Rekomendasi tersebut menjadi masukan yang sangat berharga untuk terus menyempurnakan pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Mirza menambahkan, Pemprov Lampung berkomitmen menjadikan capaian opini WTP sebagai momentum untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan.
“WTP adalah cerminan dari kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjaga amanah rakyat. Ke depan, kami akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi mendukung pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lampung,” kata Gubernur. (Red/Gus)
Raih Opini WTP 12 Kali Secara Beruntun, Pemprov Lampung Buktikan Tata Kelola Keuangan Akuntabel
RSUD Alimuddin Umar Terus Berbenah, Pemkab Lampung Barat Perkuat Layanan Kesehatan Masyarakat
Bupati Egi Raih Penghargaan Nasional, Bukti Pariwisata Lampung Selatan Kian Maju
