DPRD
Ketua DPRD dan Sekdaprov Lampung Gelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024
Alteripost Bandar Lampung – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Fahrizal Darminto, menjadi Inspektur upacara peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024, di Lapangan Korpri Kantor Gubernur, Sabtu (01/06/2024).
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Yudian Wahyudi dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekdaprov
menyebutkan bahwa pada hari ini, (tanggal) 1 Juni 2024, di peringati sebagai Hari Lahir Pancasila. Hari ketika Bung Karno, sebagai Proklamator Kemerdekaan, Bapak Pendiri Bangsa, pertama kali memperkenalkan Pancasila melalui pidatonya pada tahun 1945 di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK).
Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024 ini mengambil tema “Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045”. Tema ini mengandung maksud bahwa Pancasila menyatukan semua lapisan masyarakat dengan segala perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa dalam menyongsong 100 tahun Indonesia Emas yang maju, mandiri dan berdaulat.
Patut di syukuri sebagai sebuah bangsa yang majemuk, Pancasila dan nilai-nilai yang dikandungnya menjadi bintang yang memandu kehidupan bangsa agar sesuai dengan cita-cita pendirian negara. Keberadaan Pancasila merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia. Di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong. Keberagaman yang ada merupakan berkat yang dirajut dalam identitas nasional “Bhinneka Tunggal Ika”.
Kepala BPIP RI mengajak komponen bangsa di mana pun berada untuk bahu membahu membumikan nilai-nilai Pancasila ke dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Sebagai meja statis, Pancasila terbukti mampu mempersatukan dalam menghadapi beragam gelombang tantangan dan ujian sejarah, sehingga sampai dengan saat ini Indonesia tetap berdiri kokoh dan tangguh sebagai bangsa yang besar. Sedangkan sebagai leitstar dinamis, Pancasila merupakan bintang penuntun yang membawa Indonesia pada gerbang kemajuan dan kemakmuran di era globalisasi teknologi dan informasi sekarang.
“Pancasila harus senantiasa kita jiwai dan pedomani agar menjadi ideologi yang bekerja, yang dirasakan kehadiran dan manfaatnya oleh seluruh tumpah darah Indonesia,” ujar Kepala BPIP RI.
Perkembangan situasi global yang ditandai kemajuan teknologi komunikasi yang begitu pesat menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Pancasila diharapkan menjadi filter agar bangsa Indonesia tidak mengalami disorientasi di masa depan.
Pesatnya kemajuan teknologi informasi saat ini ditandai dengan masifnya penggunaan teknologi dan ponsel pintar (smartphone) dalam mengakses informasi melalui beragam media harus dapat dimanfaatkan secara bijaksana untuk menyiarkan konten-konten dan narasi positif yang mencerminkan aktualisasi nilai- nilai Pancasila di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
“Saya mengajak kepada seluruh komponen bangsa untuk mengarusutamakan Pancasila dengan metode dan cara-cara kekinian dalam menyongsong bonus demografi yang akan menempatkan kaum milenial dan Gen-Z sebagai pelaku utama pembangunan bangsa,” ujar Kepala BPIP RI.
Dengan semangat Pancasila yang kuat, Kepala BPIP RI meyakini seluruh tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia akan dapat diatasi. Terlebih, di tengah krisis global yang terjadi, Indonesia berhasil menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Keberhasilan tersebut tentu merupakan sumbangsih gotong royong seluruh anak bangsa dengan ideologi Pancasila sebagai fondasi dasarnya.
“Kita juga patut bersyukur dan bangga bahwa bangsa Indonesia telah terbukti menjadi bangsa yang dewasa dalam berdemokrasi, berbangsa, dan bernegara. Kita harus bersyukur dan berbangga telah melewati Pemilihan Umum yang demokratis secara aman dan damai demi tegaknya kedaulatan rakyat, konstitusi serta persatuan dan kesatuan bangsa. Pungkasnya.
Ketua DPRD Provinsi Lampung mengatakan, mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama bergotong royong merawat anugerah Pancasila melalui peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni. Kita harus bekerja sama dan berkolaborasi menjaga kerukunan dan keutuhan sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila. (*)
DPRD
Pembahasan APBD 2027 Dibahas Transparan, DPRD Lampung Pastikan Penggunaannya Bakal Tepat Sasaran
Alteripost.co, Bandarlampung-
Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar menegaskan DPRD memulai langkah besar membenahi kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh pos anggaran dibuka secara transparan untuk dievaluasi, sementara belanja yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat siap dipangkas demi memberi ruang lebih besar bagi program prioritas.
Langkah tersebut, kata Giri, merupakan tindak lanjut arahan Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK agar proses penyusunan anggaran berlangsung transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
“Kami membuka seluruh postur anggaran kepada fraksi-fraksi. Mana yang tidak prioritas, kami siap evaluasi. DPRD harus menjadi contoh bahwa anggaran disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar formalitas,” tkata Giri, Rabu (29/7).
Sebagai Ketua Badan Anggaran DPRD, Giri memastikan APBD 2027 mendatang, tidak lagi sekadar menjadi dokumen belanja pemerintah, tetapi menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan petani, menekan ketimpangan, serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat Lampung.
Menurutnya, indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar petani, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hingga penurunan gini ratio akan menjadi dasar utama dalam menentukan prioritas anggaran.
Selain itu, DPRD juga berkomitmen mengawal penuh program unggulan Gubernur Lampung, khususnya di sektor pertanian yang dinilai menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
Program penyediaan dryer, pupuk, bibit, hingga bantuan pemberantasan hama akan menjadi perhatian utama dalam pembahasan APBD.
“Kami ingin anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama petani yang selama ini menghadapi berbagai persoalan di lapangan,” ujarnya.
Dalam evaluasi pembahasan APBD Perubahan, DPRD juga menemukan sejumlah persoalan mendasar di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Salah satunya terjadi di Rumah Sakit Bandar Negara Husada yang telah memiliki tenaga dokter, namun belum ditunjang peralatan medis yang memadai.
Giri mengatakan kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan karena berdampak langsung terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. DPRD pun mendorong Pemerintah Provinsi Lampung berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan agar pengadaan alat kesehatan dapat dibantu pemerintah pusat.
“Dokternya sudah ada, sudah digaji, tetapi alat kesehatannya belum tersedia. Ini harus segera dicarikan solusi agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” katanya.
Sorotan tajam juga diarahkan kepada belanja pegawai di sejumlah OPD. DPRD menemukan adanya usulan kenaikan belanja pegawai yang jauh melampaui batas kewajaran, bahkan mencapai 7 persen hingga 15 persen.
Menurut Giri, kondisi tersebut berpotensi menggerus ruang fiskal yang seharusnya digunakan untuk program pembangunan dan pelayanan publik.
“Jangan sampai anggaran yang seharusnya dinikmati masyarakat justru habis untuk belanja pegawai. Semangat efisiensi harus dimulai dari pemerintah sendiri,” tegasnya.
Ia mengungkapkan Sekretariat DPRD telah lebih dulu melakukan rasionalisasi anggaran sehingga kenaikan belanja pegawai tetap berada di bawah batas 2,5 persen sesuai ketentuan.
Di sektor pertanian, DPRD juga menemukan masih banyak program strategis yang belum memperoleh dukungan anggaran pada tahun sebelumnya. Padahal, serangan hama tikus kini menjadi keluhan hampir di seluruh sentra pertanian Lampung.
“Hampir setiap turun ke lapangan, petani mengeluhkan serangan hama tikus. Ini persoalan nyata yang harus dijawab melalui kebijakan anggaran,” ujar Giri.
Tak hanya sisi belanja, DPRD turut menyoroti lemahnya realisasi pendapatan daerah. Giri meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyusun strategi baru agar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak kembali meleset seperti tiga tahun terakhir.
Ia menilai setiap kabupaten dan kota memiliki persoalan berbeda dalam pemungutan pajak sehingga diperlukan pendekatan yang lebih spesifik berdasarkan akar persoalan di masing-masing daerah.
Selain itu, DPRD juga menemukan adanya perbedaan antara angka retribusi di lapangan dengan data resmi, termasuk pada penerimaan pajak air permukaan. Temuan tersebut akan menjadi fokus evaluasi bersama untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Kami ingin APBD Lampung menjadi APBD paling berkualitas. Setiap rupiah harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Itu komitmen kami,” pungkas Giri. (Rls)
Sekda Tuba Ikuti Giat Fasilitasi Pengumpulan Data Penelitian Dosen IPDN
Kerja Sama Antar Daerah, Bandar Lampung dan Solok Perkuat Distribusi Komoditas Pangan
Realisasi Pajak Daerah Lampung Selatan Capai 63,29 Persen, BPPRD Yakin Target 2026 Terealisasi
