Lampung
Gubernur Arinal Bersama Asisten Deputi Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Resmikan Pasar UMKM Lampung
Alteripost Bandar Lampung – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi bersama Asisten Deputi Bidang Teknologi dan Informasi, Kementerian BUMN Rainoc meresmikan Pasar UMKM Lampung, di PKOR Way Halim, Bandar Lampung, Selasa (4/6/2024).
Turut hadir pada Peresmian tersebut diantaranya Ketua TP. PKK Provinsi Lampung Ibu Riana Sari Arinal, perwakilan 14 BUMN yang mendukung pembangunan Pasar UMKM Lampung dan stakeholder terkait.
Dalam sambutannya, Gubernur Arinal menyampaikan bahwa Pelaku ekonomi berskala kecil dan menengah adalah pelaku ekonomi yang penting baik bagi perekonomian Lampung maupun nasional.
“UMKM sangat berperan dalam penyerapan tenaga kerja maupun bagi pertumbuhan ekonomi,” ujar Gubernur Arinal.
Dalam perkembangan beberapa tahun terakhir, kualitas produk-produk UMKM Lampung telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menggembirakan. Saat ini produk wastra Lampung semakin dikenal dan digemari baik nasional dan global, ditandai dengan semakin seringnya produk tapis dan produk wastra Lampung, dijadikan inspirasi bagi fashion dibeberapa event nasional maupun internasional. Begitu juga dengan produk-produk kuliner tumbuh cukup signifikan.
“Terakhir pada saat acara puncak Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional ke-44 Solo beberapa waktu yang lalu, Ibu Negara dan Ibu-Ibu Menteri Kabinet Indonesia Maju, menggunakan kebaya yang didesain oleh Desainer Nasional dengan menggunakan teknis Tapis hasil karya produk UMKM binaan Dekranasda Provinsi Lampung,” ujarnya.
Gubernur Arinal mengatakan di tengah persaingan pasar global yang cukup tinggi, beberapa produk UMKM Lampung telah berhasil melakukan penetrasi ke pasar internasional dengan melakukan ekspor ke berbagai negara. Sehingga UMKM, telah berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.
Sejalan dengan hal tersebut, untuk menumbuhkan pusat hilirisasi dari produk UMKM sekaligus untuk memperluas akses pemasaran dan penjualannya, Gubernur Arinal, menginisiasi pembangunan Pasar UMKM yang berlokasi di PKOR Way Halim.
Diharapkan Pasar UMKM ini nantinya akan menjadi etalase bagi produk-produk UMKM unggulan dari 15 Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung, sebagai tempat promosi dan penjualan sekaligus sebagai pusat pengembangan inovasi bagi pelaku UMKM di Provinsi Lampung.
Atas nama Pemprov Lampung dan seluruh pelaku UMKM di Provinsi Lampung, Gubernur Arinal menyampaikan ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Menteri BUMN Republik Indonesia, jajaran 14 BUMN, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, serta kepada semua pihak atas bantuan dan partisipasi yang diberikan sehingga terlaksananya Pembangunan Pasar UMKM.
Dalam rangka mendukung pengembangan UMKM di Provinsi Lampung, Gubernur Arinal juga meresmikan Market Place Lokal “Tapis Mall”.
Tapis Mall ini, diharapkan dapat menjadi media penjualan secara online bagi produk-produk UMKM Lampung, sekaligus bermanfaat bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan program UMKM Go Digital di Provinsi Lampung.
“Kepada Para pelaku UMKM, saya minta untuk memanfaatkan Market Place Tapis Mall ini, dalam rangka memperluas jaringan pemasarannya,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Bidang Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Rainoc mengapresiasi 14 BUMN yang sudah berkontribusi untuk membangun Pasar UMKM ini.
“Pasar UMKM Lampung dibangun dalam rangka menyediakan tempat pada pelaku usaha UMKM Provinsi Lampung,” ujarnya.
Dia berharap masyarakat, khususnya UMKM dapat memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan oleh BUMN dan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. (*)
Lampung
Raih Opini WTP 12 Kali Secara Beruntun, Pemprov Lampung Buktikan Tata Kelola Keuangan Akuntabel
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut sekaligus menjadi opini WTP ke-12 kali secara beruntun yang diraih Pemprov Lampung, sebagai bentuk konsistensi dalam menerapkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., mengatakan, bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah, DPRD Provinsi Lampung, serta berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Alhamdulillah, Pemprov Lampung kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh OPD sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan, serta dukungan DPRD Provinsi Lampung dalam menjalankan fungsi pengawasan,” ujar Marindo.
Menurutnya, opini WTP bukan sekadar penghargaan atau prestasi administratif semata, melainkan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan negara secara baik dan bertanggung jawab.
“Opini WTP dari BPK RI merupakan pengakuan tertinggi atas kualitas pengelolaan keuangan daerah. Namun bagi kami, WTP bukanlah tujuan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana tata kelola pemerintahan terus diperkuat agar semakin transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Sekdaprov Marindo menegaskan, keberhasilan meraih WTP selama 12 tahun berturut-turut juga menjadi modal penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Kepercayaan masyarakat adalah aset yang sangat berharga. Karena itu, capaian ini harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sekdaprov Marindo menyampaikan bahwa mempertahankan opini WTP membutuhkan komitmen berkelanjutan melalui penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Meraih WTP adalah sebuah pencapaian, tetapi mempertahankannya jauh lebih menantang. Diperlukan inovasi, peningkatan kapasitas SDM, penguatan sistem informasi, serta budaya akuntabilitas yang tertanam di seluruh lini pemerintahan,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan apresiasi kepada BPK RI dan BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional serta memberikan berbagai rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Atas nama Pemprov Lampung, kami mengucapkan terima kasih kepada BPK RI dan BPK Perwakilan Provinsi Lampung atas pelaksanaan pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan. Rekomendasi tersebut menjadi masukan yang sangat berharga untuk terus menyempurnakan pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Mirza menambahkan, Pemprov Lampung berkomitmen menjadikan capaian opini WTP sebagai momentum untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan.
“WTP adalah cerminan dari kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjaga amanah rakyat. Ke depan, kami akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi mendukung pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lampung,” kata Gubernur. (Red/Gus)
Raih Opini WTP 12 Kali Secara Beruntun, Pemprov Lampung Buktikan Tata Kelola Keuangan Akuntabel
RSUD Alimuddin Umar Terus Berbenah, Pemkab Lampung Barat Perkuat Layanan Kesehatan Masyarakat
Bupati Egi Raih Penghargaan Nasional, Bukti Pariwisata Lampung Selatan Kian Maju
