DPRD
Ketua DPRD Mingrum Gumay Menyambut Hangat Kedatangan Kasad
Alteripost Lampung – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Mingrum Gumay menyambut hangat kedatangan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), beserta rombongan di wilayah Korem 043/Garuda Hitam pada hari Selasa (4/6/2024).
Mingrum Gumay mengungkapkan bahwa kunjungan kerja ini menjadi momen penting dalam mempererat hubungan antara TNI dan pemerintah daerah dalam rangka menjaga stabilitas keamanan di Provinsi Lampung.
Mingrum Gumay juga menyampaikan apresiasi yang tinggi atas peran dan dedikasi TNI, khususnya Korem 043/Garuda Hitam, dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Provinsi Lampung.
“Kami sangat menghargai upaya TNI dalam menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Lampung. Sinergi antara TNI dan pemerintah daerah sangat penting untuk mencapai kemajuan bersama,” ungkap Mingrum.
Ketua DPRD Provinsi Lampung ini juga menekankan bahwa kunjungan kerja Kasad ke wilayah Korem 043/Garuda Hitam merupakan bukti nyata dari komitmen TNI dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah.
“Kunjungan ini menunjukkan perhatian besar dari pimpinan TNI terhadap kondisi keamanan di Lampung. Ini sangat kami apresiasi dan menjadi motivasi bagi kami untuk terus bekerja sama dengan TNI,” kata Mingrum.
Selain itu, Mingrum mengungkapkan harapannya agar kunjungan ini dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. “Kami berharap kunjungan ini tidak hanya memperkuat hubungan antara TNI dan pemerintah daerah, tetapi juga membawa dampak positif bagi masyarakat. Keamanan yang terjaga dengan baik akan mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Ketua DPRD Provinsi Lampung ini juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta dalam menjaga keamanan daerah. “Keamanan adalah tanggung jawab bersama. Kami mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan damai,” pungkasnya. (*)
DPRD
Kostiana Gelar Sosialisasi Perda Nomor 13 Tahun 2017, Perlindungan Anak Jadi Perhatian
Alteripost Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Kostiana, SE., MH., menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Jumat (6/11/2026), di Jalan Gotong Royong, Bandar Lampung.
Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak sekaligus mendorong peran aktif keluarga dan lingkungan dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap anak.
Dalam kegiatan itu, Kostiana menghadirkan dua narasumber, yakni Siti Maryamah, S.Psi., M.Psi., aktivis sekaligus praktisi perempuan di bidang penanganan kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta Sely Fitriani, SH., Koordinator Bidang Pencegahan Kekerasan Ekstremisme dan Konflik Sosial untuk Perdamaian Yayasan Lamban Puan Lampung.
Kedua narasumber menyampaikan materi mengenai upaya pencegahan kekerasan, pemenuhan hak-hak anak, serta pentingnya peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak.
Dalam pemaparannya, Sely Fitriani menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, seseorang masih dikategorikan sebagai anak apabila belum berusia 18 tahun.
“Kalau usianya masih 18 tahun kurang satu hari, maka dia masih termasuk kategori anak dan berhak mendapatkan jaminan perlindungan berdasarkan perda maupun undang-undang perlindungan anak,” jelas Sely.
Ia mengatakan, kegiatan yang digagas Kostiana tersebut menjadi momentum untuk mengajak seluruh elemen masyarakat bergerak bersama dalam menjaga dan memenuhi hak-hak anak.
Menurutnya, setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak penyandang disabilitas, berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, serta pola pengasuhan yang layak.
Sely juga mengingatkan bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya berupa tindakan fisik seperti memukul atau mencubit, tetapi juga dapat terjadi melalui ucapan yang merendahkan dan menyakiti perasaan anak.
“Kita perlu mengevaluasi pola pengasuhan sehari-hari. Apakah anak-anak kita sudah mendapatkan pengasuhan yang layak dan terbebas dari kekerasan? Jangan sampai ketika orang tua sedang emosi atau menghadapi masalah, anak justru menjadi pelampiasan,” ungkapnya.
Sementara itu, Siti Maryamah menyampaikan bahwa melalui sosialisasi perda tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya perlindungan anak. Menurutnya, menjaga hak dan keselamatan anak merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, melainkan juga keluarga, masyarakat, dan seluruh pihak terkait.
Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan anak di lingkungan sekolah, khususnya terkait kasus perundungan atau bullying.
Menurut Siti, orang tua perlu memahami bagaimana merespons ketika anak menceritakan pengalaman menjadi korban perundungan di sekolah. Orang tua diharapkan mampu memberikan dukungan, mendengarkan keluhan anak, serta mengambil langkah yang tepat agar anak merasa aman dan terlindungi.
Kegiatan sosialisasi tersebut juga diisi dengan sesi tanya jawab. Dalam kesempatan itu, peserta diberikan ruang untuk menyampaikan pertanyaan maupun berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak.
Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak semakin meningkat sehingga tercipta lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang aman, nyaman, serta bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap anak. (Iyan)

