Lampung
Pemprov Lampung Mengikuti Rakor Pembahasan Evaluasi Capaian Pelaksana Pengukuran dan Intervensi
Alteripost Bandar Lampung – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mengikuti Rakor Pembahasan Evaluasi Capaian Pelaksana Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting Tahun 2024 secara virtual bertempat di di Ruang Command Center Lt. II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Jumat (21/06/2024).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa stunting ditandai dengan panjang badan atau tinggi badan anak di bawah standar.
“Kondisi ini jika dibiarkan akan mempengaruhi kecerdasan dan pertumbuhan anak maka penting untuk mencegah stunting dengan mendeteksi anak yang berat badannya tidak pernah naik dan tingginya tidak bertambah agar dapat diberikan intervensi seperti makanan tambahan dan intervensi lainnya,” ungkapnya.
Menko PMK mengungkapkan bahwa saat ini angka stunting di Indonesia telah mengalami penurunan besar 15,7% dalam 10 tahun terakhir.
“Saat ini sedang dilakukan kajian secara menyeluruh melalui kegiatan pengukuran dan intervensi pencegahan stunting. Upaya pengukuran dan intervensi pemerintah ini juga bertujuan untuk merevitalisasi posyandu dengan penyajian peralatan standar dan kader-kader yang terlatih untuk memberikan pelayanan kesehatan yang seoptimal mungkin. Sasaran pada pengukuran ini mencakup calon pengantin, ibu hamil dan anak bawah 5 tahun dengan pengukuran lingkar lengan atas berat badan tinggi badan serta pemberian penyuluhan kesehatan,” lanjutnya.
Menko PMK juga mengungkapkan bahwa Pembahasan Evaluasi Capaian Pelaksana Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting ini juga bertujuan untuk meningkatkan kunjungan dan cakupan sasaran ke posyandu, mendeteksi dini masalah gizi dan memberikan edukasi pencegahan stunting setelah melakukan intervensi sesegera mungkin bagi yang memerlukan.
Melalui Pelaksana Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting berharap cakupan yang akan diukur akan semakin besar sehingga sensus yang akan diukur dapat sesuai menggambarkan kondisi di masyarakat dan dapat menjadi patokan yang bisa digunakan dalam menyusun kebijakan intervensi yang lebih tepat sasaran.
Diakhir, Menko PMK berharap Pemerintah Daerah juga turut serta dalam memantau proses posyandu di daerahnya masing-masing sehingga kegiatannya dapat berjalan dengan lancar.
“Bapak Ibu sekalian supaya betul-betul menurunkan pasukannya, tenaganya untuk untuk melakukan pengamatan pemantauan pada proses pelaksanaan posyandu agar betul-betul tiga hal tadi itu dilaksanakan mulai dari ketersediaan alat, keahlian dari para pengukur dan penimbang kemudian termasuk konsultan yang yang memberikan konsultasi kemudian jumlah cakupan, mohon betul-betul dipercepat,” pungkasnya.
Sementara itu, Plt. Deputi III Menko PMK Budiono Subambang menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk bersama-sama mengidentifikasi capaian pengukuran dan intervensi serentak yang telah dilakukan di seluruh posyandu.
Sampai saat ini, Plt. Deputi III Menko PMK Budiono Subambang menyampaikan bahwa Capaian nasional sudah mencapai 55,96% balita yang sudah diukur sehingga diperlukan diskusi terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi di lapangan serta mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan capaian pengukuran dan intervensi serentak.
“Pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting ini telah dilaksanakan di 304.623 posyandu di seluruh Indonesia dan memiliki tujuan khusus 100% ibu hamil balita dan calon pengantin bisa datang ke posyandu dan melakukan pemeriksaan maupun pendampingan,” lanjutnya.
Plt. Deputi III Menko PMK Budiono Subambang juga mengungkapkan bahwa kegiatan latar belakang dari kegiatan pengukuran dan intervensi serentak ini untuk memastikan bahwa seluruh ibu hamil balita dan calon pengantin mendapatkan pelayanan kesehatan yang diperlukan berupa deteksi ini edukasi serta intervensi bagi yang bermasalah gizi.
“Dengan demikian diharapkan seluruh sasaran dapat digerakkan dan mendapatkan pengukuran serta intervensi yang sesuai standar. Semoga melalui ini kita dapat menemukan solusi yang tepat efektif untuk mempercepat penurunan angka di stunting Indonesia sehingga generasi Indonesia dapat tumbuh sehat kuat,” harapnya. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyatakan siap memberikan bantuan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kepala BPBD Provinsi Lampung Rudy Syawal mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait bentuk bantuan yang akan diberikan kepada daerah terdampak.
“Pemprov Lampung siap memberikan bantuan. Namun, saat ini kami masih menunggu arahan dari pusat. Nanti akan kami koordinasikan, termasuk dengan provinsi lain, terkait bantuan apa yang dibutuhkan,” kata Rudy, Minggu (16/8/2026).
Menurut Rudy, Lampung memiliki posisi strategis dalam penanganan kebencanaan karena menjadi salah satu provinsi di Sumatera yang masuk dalam 10 besar daerah yang memiliki kapasitas dan jejaring penanggulangan bencana.
Kondisi tersebut, kata dia, memungkinkan BPBD Lampung untuk berkoordinasi dengan daerah lain apabila sewaktu-waktu diperlukan dalam penanganan bencana di wilayah NTT.
“Pada intinya BPBD Lampung siap jika nanti dibutuhkan untuk mengirimkan relawan ke NTT. Tentu semuanya akan kami laporkan terlebih dahulu kepada Pak Gubernur,” ujarnya.
Rudy menilai bencana gempa bumi yang terjadi di NTT menjadi pengingat bagi seluruh daerah, termasuk Lampung, untuk tidak lengah terhadap potensi bencana.
Lampung sendiri memiliki wilayah pesisir yang cukup luas dan berada di kawasan yang memiliki potensi aktivitas kegempaan serta ancaman tsunami. Karena itu, kesiapsiagaan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam menghadapi kemungkinan bencana.
“Gempa yang terjadi di NTT merupakan bagian dari dinamika atau siklus aktivitas di laut. Lampung juga memiliki wilayah pesisir. Kita juga memiliki potensi bencana, termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau dan ancaman tsunami,” jelasnya.
Rudy meminta masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir Lampung, untuk meningkatkan kewaspadaan dan memahami langkah-langkah evakuasi apabila terjadi gempa kuat maupun peringatan tsunami.
Menurutnya, upaya mitigasi tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat harus memiliki pengetahuan dan kesiapan menghadapi bencana sebelum bantuan datang.
“Alhamdulillah, kita sudah memberikan pelatihan kepada masyarakat. Harapannya, masyarakat tetap tangguh dan mampu menghadapi musibah kapan pun datang,” katanya.
Rudy juga menyebut keberadaan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS), termasuk dukungan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), menjadi bagian penting dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat.
Menurutnya, informasi peringatan dini harus segera direspons dengan tindakan nyata, terutama bagi masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana.
“EWS dan informasi dari BMKG sangat membantu. Tetapi yang paling penting adalah masyarakat memahami apa yang harus dilakukan ketika peringatan dini dikeluarkan,” ujarnya.
Di tengah musibah yang melanda NTT, Rudy menyampaikan belasungkawa kepada seluruh korban dan keluarga yang terdampak.
“Atas nama BPBD dan Pemerintah Provinsi Lampung, kami turut berbelasungkawa atas musibah yang terjadi kepada saudara-saudara kita di NTT. Semoga para korban yang berada di lokasi segera mendapatkan bantuan, baik makanan maupun pengobatan dari pemerintah dan pihak terkait,” tuturnya.
Ia juga mendoakan masyarakat yang meninggal dunia akibat bencana tersebut agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa.
“Semoga korban yang meninggal dunia mendapat tempat terbaik dan husnul khatimah. Semoga masyarakat yang terdampak diberikan kekuatan dan seluruh proses penanganan bencana dapat berjalan dengan baik,” pungkas Rudy. (Rls)
I Ketut Suwendra: HPN-Porwanas 2027 di Lampung Bakal Menghasilkan Multiplier Effect
Ketua MPR Nyatakan Dukungannya Untuk HPN dan Porwanas di Lampung
Dari Merah Putih ke Layar Digital, Kreativitas Kemerdekaan Bergema di Menara Siger
