DPRD
Pj. Gubernur dan Ketua DPRD Hadiri Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-78 di Mapolda Lampung
Alteripost Lampung – Pj. Gubernur Samsudin dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Mingrum Gumay menghadiri upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-78 di Lapangan Mapolda Lampung. Senin (1/7/2024).
Pada kesempatan itu, Pj. Gubernur Samsudin mengapresiasi Polda Lampung atas kerjasama dan sinergi yang terjalin baik selama ini dengan Pemerintah Provinsi Lampung.
Dengan tema Polri Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas, upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-78 di Provinsi Lampung ini dipimpin langsung Kapolda Lampung Irjen Pol. Helmy Santika selaku inspektur upacara.
Tema tersebut representatif semangat Polri dalam menunjukkan gerak dinamis dan progresif seiring perkembangan zaman.
Memperingati HUT Bhayangkara ke-78, Pj. Gubernur Samsudin mengucapkan selamat ulang tahun Bhayangkara ke-78 tahun 2024.
“Polri Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas. Polri Professional berintegritas dambaan seluruh masyarakat Indonesia. Jadilah bhayangkara yang mengayomi serta melindungi rakyat lampung tercinta,” ujar Pj. Gubernur Samsudin.
Dalam sambutannya, Kapolda Lampung Irjen Pol. Helmy Santika menjelaskan bahwa Peringatan ke–78 Hari Bhayangkara tahun ini mengangkat tema “Polri Presisi mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas”.
Tema ini, lanjut Kapolda, menegaskan bahwa Polri tidak hanya bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendukung agenda nasional serta kebijakan pemerintah dengan menjaga integritas, profesionalisme, serta kemitraan dengan semua pihak terkait, polri berperan sebagai garda terdepan dalam menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Saat ini, dalam upaya menuju arah pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, jelasnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menekankan tiga hal pokok untuk menjadi acuan. Yaitu, pertama, pentingnya stabilitas bangsa; Kedua, harus adanya keberkelanjutan dan berkesinambungan; dan Ketiga, Sumber daya manusia unggul.
Dalam rangka peringatan Hari Bhayangkara ke-78, Polri dalam hal ini Polda Lampung melaksanakan beberapa kegiatan, salah satunya adalah bulan bakti presisi berupa bedah rumah, bakti religi dengan pembersihan dan perbaikan rumah ibadah, pembangunan sumber air bersih serta penyaluran bantuan sosial secara serentak di seluruh jajaran polda lampung. Polda Lampung juga menggelar bakti kesehatan dalam rangka Hari Bhayangkara ke-78.
Dalam kesempatan itu juga, Kapolda Lampung Irjen Pol. Helmy Santika menyampaikan pesan-pesan serta harapan ke depan untuk Polri dalam hal ini Polda Lampung dalam mendukung institusi Polri yang semakin baik dan dekat dengan masyarakat.
Diantaranya pertama, seluruh personel Polri tetap berkomitmen mengedepankan prinsip tegas, humanis dan merakyat di setiap pelaksanaan tugasnya.
Kedua, perkuat sinergitas dengan stakeholder dalam upaya bersama mengawal pembangunan bersama menuju indonesia emas 2045.
Ketiga, jaga terus soliditas internal dalam memberikan pelayanan terbaik guna merawat situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif.
Keempat, mengoptimalkan penegakan hukum yang tegas, humanis dan transparan.
Dan kelima, terus bersemangat untuk memberikan dharma bakti untuk bangsa.(*)
DPRD
Pengesahan Raperda APBD 2025 Tegaskan Komitmen Pemprov Lampung dan DPRD pada Transparansi Keuangan
Alteripost Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menyepakati pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta komitmen bersama dalam mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Lampung.
Pengesahan tersebut dilaksanakan dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Kamis (30/07/2026).
Menanggapi persetujuan tersebut, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota dewan, khususnya jajaran Komisi dan Badan Anggaran (Banggar) yang telah bekerja maksimal dalam merampungkan tahapan pembahasan.
“Persetujuan ini merupakan wujud nyata dari sinergi yang solid antara eksekutif dan legislatif. Selanjutnya, Raperda yang telah mendapat persetujuan dewan yang terhormat ini akan segera kami sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Fokus dan tujuan utama kita tetap satu, yakni mewujudkan masyarakat di Provinsi Lampung yang semakin sejahtera,” ucap Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam sambutannya.
Sementara itu, Juru Bicara Banggar DPRD Provinsi Lampung, Lesti Putri Utami, dalam laporannya memaparkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Banggar menilai bahwa secara umum pelaksanaan APBD berjalan dengan baik, di mana realisasi pendapatan, belanja, dan transfer daerah menunjukkan tingkat serapan dan efisiensi yang optimal.
Guna penyempurnaan di masa mendatang, Banggar DPRD Provinsi Lampung memberikan sejumlah rekomendasi strategis agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memprioritaskan pelayanan masyarakat yang selaras dengan visi misi Gubernur. Beberapa penekanan strategis tersebut meliputi:
• Sektor Tata Kelola dan Perencanaan: Perencanaan belanja pegawai harus dievaluasi agar proporsional dan mematuhi aturan perundang-undangan. Bappeda ditekankan untuk memperkuat konsistensi perencanaan berbasis data riil dari RPJMD hingga APBD, sementara BPKAD dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa didorong untuk mempercepat penataan aset daerah serta memaksimalkan penerapan transformasi digital e-Katalog.
• Sektor Pendapatan dan Ekonomi: Bapenda diminta mempercepat penetapan NJOP dan administrasi pajak alat berat. OPD penghasil retribusi juga didorong untuk melakukan inovasi layanan, menekan efisiensi belanja operasional, dan mengalihkan ruang fiskal tersebut menuju program produktif yang berdampak langsung pada perekonomian masyarakat.
• Sektor Infrastruktur: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (PKPCK), serta Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) diwajibkan menyusun jadwal pengadaan yang tepat waktu guna mengoptimalkan serapan anggaran dan meminimalisir risiko tunda bayar. Penanganan infrastruktur mitigasi bencana seperti tanggul dan embung juga menjadi catatan prioritas.
• Sektor Kesehatan dan Sosial: Direkomendasikan adanya peningkatan fokus alokasi pada fasilitas layanan kesehatan, termasuk pemenuhan kelengkapan alat medis dan dokter spesialis di RSUD Bandar Negara Husada. Peningkatan mutu layanan di RSUD Abdul Moeloek, RSJ Provinsi Lampung, serta optimalisasi pelayanan bagi pasien kurang mampu juga menjadi prioritas yang harus ditindaklanjuti sesuai regulasi kesehatan terbaru.
Rapat Paripurna ini diakhiri dengan pembacaan Keputusan DPRD Provinsi Lampung oleh Sekretaris Dewan tentang Persetujuan Penetapan Raperda, yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama oleh Gubernur Lampung dan Pimpinan DPRD Provinsi Lampung.(*)
Pemprov Lampung Perkuat Tata Organisasi untuk Wujudkan Pemerintahan Efektif dan Berintegritas
Pemkab Lampung Selatan Gandeng DAMRI, Rute Kalianda-Jakarta Kembali Dibuka
I Ketut Suwendra: HPN-Porwanas 2027 di Lampung Bakal Menghasilkan Multiplier Effect
