DPRD
Anggota DPRD FX Siman : Sudewi Tegaskan Masyarakat Harus Waspada di Era Digital
Alteripost Pringsewu – ‘Saat ini kita sudah berada di era digital, tanpa terkecuali. Semua sudah menggunakan Digital, dalam hal ini media sosial. Tentu, jika penggunaannya tidak tepat, maka akan berpengaruh terhadap ideologi bangsa yaitu, Pancasila’. Demikian disampaikan, Dosen Institut Bhakti Nusantara Pringsewu, Sudewi (Narasumber). Dihadapan warga Pardasuka Pringsewu. Minggu (07/07/2024).
Digital atau media media sosial, kata Sudewi. Harus digunakan secara baik dan tepat peruntukannya. Agar, masyarakat tidak mudah terkontaminasi oleh budaya luar. Yang jelas sangat berpengaruh terhadap kita semua dan bahkan mengubah karakter bangsa. Sopan santun, ramah tanah, gotong-royong.
“Ini jangan sampai terkontaminasi oleh budaya asing. Karena, hampir 99 persen, masyarakat sudah menggunakan medsos,” kata Sudewi
Bukan hanya itu, Sudewi melanjutkan. Pengaruh media sosial sangat juga kuat terhadap retaknya persatuan dan kesatuan antar keluarga, masyarakat, lingkungan, agama, ras dan golongan. Oleh karena itu, melalui Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang digelar anggota DPRD Provinsi Lampung, dapat kembali menguatkan atau membudayakan nilai-nilai pancasila itu sendiri sejak dini.
“Ayok kita kembali lagi ke karakter budaya bangsa Indonesia, yaitu gotong-royong, ramah tamah, bersatu untuk membangun bangsa Indonesia menjadi bagian bangsa yang kuat,” tegasnya.
Ditempat yang sama, Dosen Institut Bhakti Nusantara Pringsewu, Andreas Andoyo juga menegaskan bahwa lunturnya nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari sudah mulai terasa. Hal itu dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, yaitu HP atau media sosial.
“Pak Siman hadir disini bersama masyarakat Pardasuka, tujuannya silaturahmi sekaligus mengingatkan kembali kita bahwa, ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Harus terus di pupuk sedini mungkin, agar tidak mudah terkontaminasi,” tegasnya. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyambut baik masukan konstruktif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung terkait perlunya pengetatan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Lampung. Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai krusial guna memastikan alokasi energi bersubsidi tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Sorotan tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzan Sibron, yang menyoroti persoalan antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Fauzan menduga masih berlangsungnya antrean panjang disebabkan oleh kelalaian pengawasan serta adanya oknum yang menyalahgunakan mekanisme barcode subsidi.
“Saya belum melihat ada penguraian antrean. Justru sebaliknya, antrean ini semakin parah. Saya menduga masih ada kelalaian oleh petugas-petugas di SPBU,” ujar Fauzan, Kamis (07/10/2026).
Fauzan memaparkan, berdasarkan temuannya di lapangan, modus yang kerap terjadi melibatkan manipulasi identitas kendaraan saat proses pengisian bahan bakar.
“Yang saya temukan di lapangan, faktanya adalah banyak satu mobil menggunakan beberapa barcode dengan modus mengganti pelat. Ini yang terjadi di lapangan,” ungkapnya.
Menyikapi dinamika tersebut, legislatif mengusulkan agar Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina Patra Niaga guna memberlakukan verifikasi ganda di lapangan. Verifikasi tersebut mencakup kewajiban mencocokkan barcode dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli.
“Ketika mereka mengisi BBM subsidi, selain menunjukkan barcode yang kemudian di-scan, mereka juga harus menunjukkan STNK aslinya,” kata Fauzan.
Ia menegaskan, langkah pencocokan fisik STNK selaras dengan sistem registrasi awal yang telah ditetapkan oleh regulator hilir migas.
“Di peraturan yang ada di BPH Migas itu sudah tertera bahwa barcode mekanismenya di-input melalui STNK. Maka petugas di lapangan bisa mencocokkan antara STNK dan barcode itu,” jelasnya.
Selain pemeriksaan STNK, pengawasan diusulkan mencakup pengecekan bagasi kendaraan yang dicurigai serta pengerahan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung untuk memperkuat ketertiban di area SPBU.
“Kalau ini bisa dilaksanakan dan berlaku di Lampung, maka Satpol PP Pemerintah Provinsi bisa ditugaskan di SPBU-SPBU ini untuk mengawasi. Itu kewenangannya ada di Pak Gubernur,” ucapnya.
Fauzan menegaskan bahwa rangkaian langkah pengawasan ini murni ditujukan untuk menegakkan integritas penyaluran BBM subsidi, bukan menghambat hak konsumsi warga.
“Ini bukan untuk menghambat masyarakat mengisi subsidi, tetapi untuk mengurai permainan-permainan yang ada di lapangan. Kalau ini tidak dilaksanakan, maka antrean akan terus terjadi,” tegasnya.
Terkait ketersediaan stok, DPRD Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap langkah proaktif Pemprov Lampung yang telah mengajukan usulan penambahan kuota BBM subsidi ke BPH Migas. Namun, penambahan volume pasokan harus berjalan seiring dengan penindakan tegas terhadap segala bentuk penyimpangan.
“Penambahan kuota itu kita tetap berharap kepada BPH Migas, apa yang telah diajukan Pemerintah Provinsi melalui gubernur bisa direalisasikan, karena sampai saat ini kita belum menerima jawabannya,” tutur Fauzan.
Ia menambahkan, ketegasan pengawasan di lapangan merupakan kunci utama penyelesaian masalah.
“Penambahan kuota tidak cukup kalau oknum-oknum ini tidak diberantas,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Budhi Darmawan menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung segera mengambil langkah koordinasi dengan pihak terkait.
“Dinas ESDM akan terus melakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk melakukan pengecekan lebih detail mengenai keabsahan kendaraan dan qr code yang bertujuan agar subsidi bbm tepat sasaran,” ucap Budhi.
Kata dia, Pemprov Lampung bakal berkomitmen menindaklanjuti masukan tersebut melalui penguatan koordinasi bersama aparat penegak hukum, Pertamina, dan instansi terkait guna menjamin transparansi, ketertiban, dan keadilan distribusi BBM bersubsidi bagi seluruh masyarakat Lampung. (Rls)
Ambil Berkas Formulir Pendaftaran Ketua PWI Lampung, Wira Optimis Kembali Terpilih
Gubernur Lampung: Penanganan Karhutla Dipercepat Secara Tepat dan Efektif
Pemprov Lampung Berjibaku Padamkan Karhutla di Way Kambas dan Sekitarnya
