DPRD
Anggota Komisi 2 DPRD Hanifah Berharap Nilai-nilai Pancasila Membudaya di Desa Durian Pesawaran
Alteripost Pesawaran – Dihadapan warga Desa Durian Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Lampung, Hanifah meminta agar Nilai-nilai Pancasila bisa membudaya dilingkungan sekitar. Hal tersebut, wajib dilakukan. Agar, pondasi bangsa Indonesia semakin kokoh, dan tidak mudah terpengaruh oleh paham Radikal.
“Terimakasih kepada bapak/ibu, yang sudah menyambut dengan baik, dan alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi dengan warga disini. Ini merupakan kewajiban sebagai wakil rakyat, yaitu ngantor di Desa dua kali dalam sebulan,” kata Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Hanifah. Sabtu (06/07/2024).
Tentu, kata Ketua Muslimat NU Kabupaten Pesawaran tersebut melanjutkan. Program ngantor di desa yang dilakukan anggota DPRD Provinsi Lampung periode 2019-2024, ada dua. Yaitu, Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Kemudian, sosialisasi Peraturan Daerah.
“Nah, saat ini. Materi yang akan disampaikan adalah tentang Pancasila. Nanti, ada narasumber yang akan mengupas habis tentang Pancasila. Sehingga, masyarakat Desa Durian dapat kembali mengokohkan pondasi Bangsa yaitu Pancasila, dengan membudayakan Nilai-nilai Pancasila itu di kehidupan sehari-hari,” tegasnya.
Ditempat yang sama, Nawawi (narasumber) mengatakan saat ini paham diluar Pancasila mulai menggerogoti dengan berbagai cara. Salah satunya adalah pengaruh HP.
“Nah, bapak/ibu semua. Harus berhati-hati, intens mengawasi perilaku anak-anak kita. Agar, kecanduan HP, tidak mengubah perilaku anak-anak kita,” kata Nawawi.
Sebab, kata Nawawi. Budaya asing sangat masif, terstruktur mempengaruhi anak-anak melalui HP. Artinya, kemajuan teknologi harus juga diperhatikan kita sebagai orang tua.
“Melalui Sosialisasi ini, insya Allah kita akan terus menguatkan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam lingkungan keluarga. Beri pemahaman yang jelas, tegas kepada anak-anak kita bahwa sopan santun, tata krama dan gotong royong merupakan khas budaya Bangsa Indonesia,” tegasnya. (*)
Alteripost Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung merespons berbagai keluhan masyarakat terkait kenaikan tarif Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar dengan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para pemangku kepentingan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Muhammad Ghofur, membenarkan bahwa RDP akan digelar pada Senin, 6 Juli 2026, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Lampung.
Rapat tersebut akan menghadirkan sejumlah pihak terkait, di antaranya Direktur PT Bakauheni Terbanggi Besar Toll, Branch Manager Jalan Tol Terpeka PT Hutama Karya (Persero), Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung, serta Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Lampung.
Menurut Ghofur, agenda ini merupakan tindak lanjut atas berbagai isu yang berkembang di media massa serta aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD saat masa reses.
“Banyak warga mengeluhkan kenaikan tarif tol yang dinilai berdampak terhadap biaya transportasi dan distribusi barang di Provinsi Lampung,” ujarnya, Kamis (2/7/2026).
Melalui RDP tersebut, Komisi IV DPRD Lampung ingin memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai dasar penyesuaian tarif, dampaknya terhadap masyarakat, serta langkah-langkah yang dapat ditempuh agar kebijakan tersebut tetap memperhatikan kepentingan publik.
“Kami berharap RDP nanti menghasilkan solusi yang berimbang antara kepentingan investasi infrastruktur dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat, sehingga kebijakan tarif jalan tol tidak menjadi beban baru bagi warga maupun pelaku usaha di Lampung,” tutup Ghofur.(*)
Inflasi Lampung Juni 2026 Melandai, BI Pastikan Tetap Dalam Target
Tarif Tol Naik, DPRD Lampung Minta Penjelasan Pengelola dan Instansi Terkait
Bangun Sinergi dan Kolaborasi Bersama, Bupati Qudrotul Ikhwan Terima Audiensi PWI Tuba
