DPRD
Anggota Komisi 2 DPRD Hanifah Berharap Nilai-nilai Pancasila Membudaya di Desa Durian Pesawaran
Alteripost Pesawaran – Dihadapan warga Desa Durian Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Lampung, Hanifah meminta agar Nilai-nilai Pancasila bisa membudaya dilingkungan sekitar. Hal tersebut, wajib dilakukan. Agar, pondasi bangsa Indonesia semakin kokoh, dan tidak mudah terpengaruh oleh paham Radikal.
“Terimakasih kepada bapak/ibu, yang sudah menyambut dengan baik, dan alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi dengan warga disini. Ini merupakan kewajiban sebagai wakil rakyat, yaitu ngantor di Desa dua kali dalam sebulan,” kata Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Hanifah. Sabtu (06/07/2024).
Tentu, kata Ketua Muslimat NU Kabupaten Pesawaran tersebut melanjutkan. Program ngantor di desa yang dilakukan anggota DPRD Provinsi Lampung periode 2019-2024, ada dua. Yaitu, Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Kemudian, sosialisasi Peraturan Daerah.
“Nah, saat ini. Materi yang akan disampaikan adalah tentang Pancasila. Nanti, ada narasumber yang akan mengupas habis tentang Pancasila. Sehingga, masyarakat Desa Durian dapat kembali mengokohkan pondasi Bangsa yaitu Pancasila, dengan membudayakan Nilai-nilai Pancasila itu di kehidupan sehari-hari,” tegasnya.
Ditempat yang sama, Nawawi (narasumber) mengatakan saat ini paham diluar Pancasila mulai menggerogoti dengan berbagai cara. Salah satunya adalah pengaruh HP.
“Nah, bapak/ibu semua. Harus berhati-hati, intens mengawasi perilaku anak-anak kita. Agar, kecanduan HP, tidak mengubah perilaku anak-anak kita,” kata Nawawi.
Sebab, kata Nawawi. Budaya asing sangat masif, terstruktur mempengaruhi anak-anak melalui HP. Artinya, kemajuan teknologi harus juga diperhatikan kita sebagai orang tua.
“Melalui Sosialisasi ini, insya Allah kita akan terus menguatkan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam lingkungan keluarga. Beri pemahaman yang jelas, tegas kepada anak-anak kita bahwa sopan santun, tata krama dan gotong royong merupakan khas budaya Bangsa Indonesia,” tegasnya. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyambut baik masukan konstruktif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung terkait perlunya pengetatan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Lampung. Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai krusial guna memastikan alokasi energi bersubsidi tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Sorotan tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzan Sibron, yang menyoroti persoalan antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Fauzan menduga masih berlangsungnya antrean panjang disebabkan oleh kelalaian pengawasan serta adanya oknum yang menyalahgunakan mekanisme barcode subsidi.
“Saya belum melihat ada penguraian antrean. Justru sebaliknya, antrean ini semakin parah. Saya menduga masih ada kelalaian oleh petugas-petugas di SPBU,” ujar Fauzan, Kamis (07/10/2026).
Fauzan memaparkan, berdasarkan temuannya di lapangan, modus yang kerap terjadi melibatkan manipulasi identitas kendaraan saat proses pengisian bahan bakar.
“Yang saya temukan di lapangan, faktanya adalah banyak satu mobil menggunakan beberapa barcode dengan modus mengganti pelat. Ini yang terjadi di lapangan,” ungkapnya.
Menyikapi dinamika tersebut, legislatif mengusulkan agar Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina Patra Niaga guna memberlakukan verifikasi ganda di lapangan. Verifikasi tersebut mencakup kewajiban mencocokkan barcode dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli.
“Ketika mereka mengisi BBM subsidi, selain menunjukkan barcode yang kemudian di-scan, mereka juga harus menunjukkan STNK aslinya,” kata Fauzan.
Ia menegaskan, langkah pencocokan fisik STNK selaras dengan sistem registrasi awal yang telah ditetapkan oleh regulator hilir migas.
“Di peraturan yang ada di BPH Migas itu sudah tertera bahwa barcode mekanismenya di-input melalui STNK. Maka petugas di lapangan bisa mencocokkan antara STNK dan barcode itu,” jelasnya.
Selain pemeriksaan STNK, pengawasan diusulkan mencakup pengecekan bagasi kendaraan yang dicurigai serta pengerahan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung untuk memperkuat ketertiban di area SPBU.
“Kalau ini bisa dilaksanakan dan berlaku di Lampung, maka Satpol PP Pemerintah Provinsi bisa ditugaskan di SPBU-SPBU ini untuk mengawasi. Itu kewenangannya ada di Pak Gubernur,” ucapnya.
Fauzan menegaskan bahwa rangkaian langkah pengawasan ini murni ditujukan untuk menegakkan integritas penyaluran BBM subsidi, bukan menghambat hak konsumsi warga.
“Ini bukan untuk menghambat masyarakat mengisi subsidi, tetapi untuk mengurai permainan-permainan yang ada di lapangan. Kalau ini tidak dilaksanakan, maka antrean akan terus terjadi,” tegasnya.
Terkait ketersediaan stok, DPRD Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap langkah proaktif Pemprov Lampung yang telah mengajukan usulan penambahan kuota BBM subsidi ke BPH Migas. Namun, penambahan volume pasokan harus berjalan seiring dengan penindakan tegas terhadap segala bentuk penyimpangan.
“Penambahan kuota itu kita tetap berharap kepada BPH Migas, apa yang telah diajukan Pemerintah Provinsi melalui gubernur bisa direalisasikan, karena sampai saat ini kita belum menerima jawabannya,” tutur Fauzan.
Ia menambahkan, ketegasan pengawasan di lapangan merupakan kunci utama penyelesaian masalah.
“Penambahan kuota tidak cukup kalau oknum-oknum ini tidak diberantas,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Budhi Darmawan menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung segera mengambil langkah koordinasi dengan pihak terkait.
“Dinas ESDM akan terus melakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk melakukan pengecekan lebih detail mengenai keabsahan kendaraan dan qr code yang bertujuan agar subsidi bbm tepat sasaran,” ucap Budhi.
Kata dia, Pemprov Lampung bakal berkomitmen menindaklanjuti masukan tersebut melalui penguatan koordinasi bersama aparat penegak hukum, Pertamina, dan instansi terkait guna menjamin transparansi, ketertiban, dan keadilan distribusi BBM bersubsidi bagi seluruh masyarakat Lampung. (Rls)
Ambil Berkas Formulir Pendaftaran Ketua PWI Lampung, Wira Optimis Kembali Terpilih
Gubernur Lampung: Penanganan Karhutla Dipercepat Secara Tepat dan Efektif
Pemprov Lampung Berjibaku Padamkan Karhutla di Way Kambas dan Sekitarnya
