Lampung
Pj. Gubernur Samsudin Gelar Acara Silaturahmi dan Ramah Tamah dengan Wakasal Lasmana Madya TNI Erwin S. Aldedharma
Alteripost Bandar Lampung – Pj. Gubernur Lampung Samsudin menggelar acara silaturahmi dan ramah tamah dengan Wakil Kepala Staf TNI AL (Wakasal) Lasmana Madya TNI Erwin S. Aldedharma di Mahan Agung Rumah Dinas Gubernur Lampung. Selasa (9/7/2024).
Pada kesempatan itu, Samsudin mengapresiasi peran TNI Angkatan Laut dalam menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia, serta dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pesisir Lampung.
Samsudin mengatakan bahwa kehadiran Wakasal menjadi sebuah kehormatan yang besar bagi masyarakat Lampung.
Menurutnya, momentum ini tidak hanya sekadar pertemuan formal, tetapi juga merupakan kesempatan emas untuk menguatkan hubungan yang harmonis antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan TNI Angkatan Laut yang telah lama menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah maritim Indonesia.
“Saya yakin bahwa silaturahmi dan ramah tamah ini merupakan wujud dari komitmen bersama untuk terus memperkokoh sinergi antara pemerintah daerah, TNI Angkatan Laut, dan seluruh komponen masyarakat dalam mendukung terwujudnya Lampung yang maju dan sejahtera,” ujarnya.
Samsudin juga berterima kasih atas segala upaya jajaran TNI Angkatan Laut dalam mendukung berbagai program pembangunan nasional, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Mengakhiri sambutannya, Pj. Gubernur Samsudin mengajak seluruh tamu yang hadir untuk manfaatkan momentum ini untuk saling bertukar pikiran, mempererat tali persaudaraan, serta menjalin kerjasama yang lebih erat demi kepentingan bersama.
Sementara itu, Wakasal Lasmana Madya TNI Erwin S. Aldedharma mengatakan ramah tamah atau silaturahmi ini menunjukan bahwa komunikasi dan hubungan antara institusi TNI AL dengan Pemerintah Provinsi Lampung selama ini berjalan dengan sangat baik.
Laksdya Erwin mengatakan bahwa selain letaknya yang strategis diantara Samudera Hindia, Laut jawa dan Selat Sunda serta kekayaan alamnya yang melimpah, Provinsi Lampung juga menjadi rumah bagi pangkalan angkatan laut yaitu Lanal Lampung dan Brigif 4 Marinir.
Menurutnya, keberadaan 2 pangkalan tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung operasional TNI AL di wilayah Lampung dan sekitarnya.
“Sekaligus juga menjadi ujung tombak dalam pembinaan potensi maritim di wilayah Provinsi Lampung,” ujarnya.
Laksdya Erwin mengucapkan terima kasih serta mengapresiasi atas kerjasama yang telah terjalin dengan baik antara TNI AL dengan Pemerintah Provinsi Lampung.
Ia berharap hubungan dan kerjasama baik yang telah terjalin selama ini dapat dipertahankan serta ditingkatkan pada masa yang akan datang.(*)
Alteripost.co, Jakarta-
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penghargaan kepada Provinsi Lampung. Penghargaan ini diberikan atas penguatan pendidikan antikorupsi melalui implementasi Pendidikan Antikorupsi (PAK) pada muatan lokal.
Penghargaan tersebut diterima Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam kegiatan Peluncuran Indeks Integritas Pendidikan Tahun 2026 bertajuk “Membangun Pendidikan Antikorupsi, Mewujudkan Indonesia Berintegritas” di Gedung Juang, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi KPK terhadap upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengimplementasikan Pendidikan Antikorupsi sebagai bagian dari pembelajaran di satuan pendidikan.
Di Provinsi Lampung, Pendidikan Antikorupsi telah diterapkan sebagai bagian dari muatan lokal pada jenjang pendidikan menengah melalui Peraturan Gubernur. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pendidikan karakter dan integritas peserta didik di lingkungan sekolah.
Penguatan Pendidikan Antikorupsi di Lampung tidak hanya diarahkan pada pemahaman peserta didik mengenai korupsi. Tetapi juga pada pembentukan karakter dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kemandirian, kerja keras, kepedulian dan keberanian.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan pendidikan antikorupsi perlu dimulai dari ruang kelas. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik agar mampu membedakan hal yang baik dan buruk serta memiliki integritas dalam kehidupan sehari-hari.
Menurut Setyo, penguatan pendidikan antikorupsi merupakan tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat hingga pemerintah. Karena itu, pendidikan antikorupsi perlu dibangun sebagai bagian dari ekosistem pendidikan dan tidak berjalan secara sektoral.
Dalam kesempatan tersebut, Setyo secara khusus mengapresiasi langkah Provinsi Lampung yang menerapkan pendidikan antikorupsi melalui muatan lokal.
“Seperti Gubernur Lampung, ya, ada muatan lokal, kurikulum muatan lokal untuk SMA dan SMK yang sudah diinstruksikan supaya diajarkan,” kata Setyo.
Menurut Setyo, penerapan Pendidikan Antikorupsi sebagai muatan lokal di Lampung dapat menjadi langkah awal sekaligus contoh yang dapat dikembangkan oleh daerah lain dalam memperkuat pendidikan antikorupsi.
“Meskipun ini sifatnya muatan lokal, tapi setidaknya itu bisa dijadikan sebagai pilot project. Sebagai awal untuk melakukan yang terbaik,” ujarnya.
Setyo berharap praktik baik yang telah dilakukan Provinsi Lampung dapat ditularkan kepada daerah lainnya. Menurutnya, daerah yang telah memiliki praktik baik dalam penguatan integritas pendidikan dapat menjadi contoh bagi kepala daerah lainnya untuk bersama-sama meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan.
“Harapannya ini menyebar ke semuanya. Kepala daerah, gubernur, semuanya ikut dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah yang lain yang sudah bagus,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya menjadikan pendidikan antikorupsi sebagai kebiasaan atau gaya hidup, sehingga nilai-nilai integritas dapat tumbuh sejak peserta didik berada di lingkungan pendidikan.
Peluncuran Indeks Integritas Pendidikan Tahun 2026 menjadi bagian dari upaya KPK memetakan kondisi integritas pendidikan di Indonesia melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan.
SPI Pendidikan mencakup aspek karakter peserta didik, ekosistem pendidikan serta tata kelola pendidikan. Hasil pemetaan tersebut menjadi dasar bagi KPK dalam menyusun rekomendasi penguatan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi.
SPI Pendidikan telah dilaksanakan sejak 2021. Pada tahap awal, Lampung menjadi salah satu dari tiga provinsi yang menjadi lokasi uji coba instrumen SPI Pendidikan bersama DKI Jakarta dan Jawa Barat.
Penghargaan ini menjadi apresiasi atas upaya Provinsi Lampung dalam memperkuat pendidikan antikorupsi melalui muatan lokal sekaligus mendorong tumbuhnya budaya integritas sejak lingkungan pendidikan. (Rls)
Mendiktisaintek Dorong Karya Riset UBL Jadi Produk Bernilai Ekonomi
Pemprov Lampung Sabet Penghargaan atas Penguatan Pendidikan Antikorupsi
HIPMI Bandar Lampung Gelar Rakercab dan Diklatcab, Dorong Generasi Muda Jadi Pengusaha
