Lampung
Pj. Gubernur Samsudin Ajak Pengurus PMII Provinsi Lampung Bergandengan Tangan Membangun Lampung

Alteripost Bandar Lampung – Pj. Gubernur Lampung Samsudin mengajak pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Provinsi Lampung bergandengan tangan membangun Lampung dengan menghadirkan program kerja yang disinergikan dengan program Pemprov Provinsi Lampung untuk kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Pj. Gubernur Samsudin saat menerima audiensi dari Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Provinsi Lampung di Ruang Kerjanya, Rabu (17/7/2024).
“PMII untuk bisa menghadirkan program yang hampir sama dengan dinas terkait agar bisa bergandengan tangan bersama. Program yang beriringan dan bersinergi,” ujar Samsudin.
Samsudin juga turut meminta agar di setiap kegiatan PMII untuk bisa mengajak kadernya dan para pemuda ikut berpartisipasi menjaga penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah 2024 di Provinsi Lampung dalam situasi tenteram dan kondusif.
“Saya titip pesan untuk PMII di setiap ada kegiatan, satu hal yang saya sampaikan mengajak milenial dan gen z berpartisipasi pada Pemilukada. Gunakan hak pilih semaksimal mungkin agar tidak golput dan bersama menjaga keamanan dan kedamaian karena ini hajat besar bersama khususnya di Provinsi Lampung,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Samsudin mengapresiasi keinginan PKC PMII Provinsi Lampung untuk bersama-sama membangun Provinsi Lampung.
Dia pun mendorong PMII agar memiliki visi misi yang inovatif terutama di era digital saat ini.
“Insha Allah saya akan dukung PMII yang memiliki program strategis untuk pembangunan Provinsi Lampung,” katanya.
Terakhir, Ia menyambut baik atas akan diselenggarakannya pelantikan PKC PMII Provinsi Lampung masa khidmat 2024-2027 pada Agustus 2024 mendatang dan Kongres XXI PMII 2024 di Kota Palembang, Sumatera Selatan pada September 2024 mendatang.
Sementara itu, Ketua PKC PMII Provinsi Lampung M. Yusuf Kurniawan mengatakan kehadirannya selain bersilaturahmi dengan Pj. Gubernur, juga melaporkan program-program dan kepengurusan PKC PMII Provinsi Lampung masa khidmat 2024-2027 yang akan dilantik pada Agustus 2024 mendatang.
Dia mengatakan pihaknya siap bersinergi dan membangun kolaborasi untuk pembangunan di Provinsi Lampung.
“Kami menganggap Bapak Gubernur sebagai orang tua kami, mohon arahan dan bimbingannya. Kami ingin bersinergi dan kolaborasi dan siap membersamai Bapak Gubernur,” ujar Yusuf.
Yusuf juga meminta agar Pj. Gubernur Samsudin bisa melepas keberangkatan para kader PKC PMII Provinsi Lampung dalam mengikuti Kongres XXI PMII 2024.
“Kami berharap Bapak bisa melepas keberangkatan kami,” katanya.
Turut hadir pada audiensi ini, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung Descatama Paksi Moeda dan Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Hermansyah Saleh. (*)
Lampung
Lampung Siap Jadi Pelopor Sekolah Rakyat 2025, Mensos dan Wagub Tinjau Lokasi Sementara

Alteripost Lampung – Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Jihan Nurlela mendampingi Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf dalam kunjungan kerja ke Provinsi Lampung untuk meninjau langsung kesiapan program Sekolah Rakyat yang akan segera diluncurkan.
Provinsi Lampung menjadi salah satu Provinsi percontohan pertama bersama beberapa Provinsi lain yang akan melaksanakan program Sekolah Rakyat pada tahun 2025.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau langsung Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung, Natar-Lampung Selatan, Senin (12/5/2025).
BPSDM Provinsi Lampung rencananya akan dijadikan tempat kegiatan belajar sekolah rakyat sementara sebelum Gedung Sekolah Rakyat di Kota Baru dibangun.
“Saya bersama Anggota DPR RI kita dari komisi VIII Dapil Lampung, hari ini punya kesempatan untuk meninjau calon tempat penyelenggaraan sekolah rakyat tahun 2025-2026, jadi ini adalah penyelenggaraan pertama yang insya Allah jika nanti gedung selesai dialihkan ke sekolah tersebut,” ungkap Syaifullah Yusuf di sela-sela kunjungannya.
Syaifullah Yusuf menambahkan bahwa untuk tahun 2025 ini memang diawali dengan menggunakan atau memanfaatkan gedung-gedung yang sudah ada namun tetap memiliki nilai kelayakan untuk proses penyelenggaraan sekolah rakyat.
Peninjauan dilakukan di beberapa lokasi BPSDM, seperti : asrama dan ruang kelas. Saifullah Yusuf mengecek secara langsung ruang asrama dan ruang kelas yang ada di BPSDM Provinsi Lampung.
Ia mengatakan bahwa pihak kementerian sosial hanya mengusulkan titik lokasi untuk dijadikan sekolah rakyat, selanjutnya pihak Kementerian Pekerjaan Umum yang akan menilai layak atau tidaknya sarana dan prasarana yang diusulkan.
“Kami hanya mengusulkan titik-titik dimana sekolah rakyat bisa dimulai tahun ini, nanti kemudian PU (Pekerjaan Umum) akan survei ke sini untuk menentukan layak tidaknya, setelah itu ditindaklanjuti dengan rencana untuk renovasi dalam rangka memenuhi semua sarana prasarana yang dibutuhkan,” ucap Syaifullah Yusuf.
Menteri Sosial menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat bertujuan untuk memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal dalam hal pendidikan, khususnya masyarakat miskin dan ekstrem miskin.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh sarana dan prasarana sudah siap, serta pelaksanaan program ini benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Menteri Sosial.
Mensos juga berkesempatan memaparkan secara ringkas bahwa Sekolah Rakyat ini merupakan jawaban dari isu kemiskinan dan pendidikan, menurutnya setiap anak memiliki kesetaraan dalam hak akses mendapatkan pendidikan.
Tampilan prototipe bangunan dan gedung sekolah rakyat dan proses selektifitas calon siswa sekolah rakyat yang harus terdata dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kategori Desil 1 yaitu kelompok keluarga miskin dan ekstrem miskin.
Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela menyatakan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Lampung terhadap pelaksanaan program ini. Ia juga menegaskan bahwa koordinasi lintas instansi di tingkat daerah akan terus ditingkatkan agar pelaksanaan Sekolah Rakyat berjalan lancar.
“Terima kasih banyak kepada Pak Menteri Sosial yang sudah berkenan untuk meninjau calon lokasi sekolah rakyat untuk sementara, dan kami hari ini mengusulkan fasilitas BPSDM Provinsi ini untuk nanti digunakan sekolah rakyat sementara, sambil kita menunggu konfirmasi dari pemerintah pusat baik itu dari Kemensos dan Kementerian PU, untuk lokasi yang kita tawarkan di lahan kosong di Kota Baru, jadi kita harapkan selama satu tahun berjalan disini sambil menunggu sekolah rakyat dibangun di Kota Baru,” terang Jihan.
Jihan menambahkan bahwa untuk gelombang pertama sekolah rakyat tahun 2025, Pemerintah Provinsi Lampung telah menyiapkan 4 Rombongan Belajar (Rombel) untuk siswa/i SMA yang berjumlah 100 orang. Jihan juga mengatakan bahwa seluruh biaya Sekolah Rakyat dibebankan pada APBN sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Dengan adanya peninjauan ini, diharapkan program Sekolah Rakyat dapat segera diimplementasikan secara menyeluruh di berbagai wilayah di Provinsi Lampung, dan memberikan harapan baru bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk menggapai masa depan yang lebih baik dan memperbaiki standar hidup para siswa yang nantinya akan mengubah kondisi perekonomian keluarganya. Dan Hal ini sejalan dengan Tema Sekolah Rakyat : Negara Hadir untuk memuliakan orang Miskin.(*)