Connect with us

Ekonomi dan Bisnis

Menuju Pertengahan Tahun, Inflasi Gabungan Provinsi Lampung Melanjutkan Tren Deselerasi

Published

on

Alteripost Bandar Lampung – Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Lampung Juli 2024 tercatat mengalami deflasi 0,16% (mtm), lebih rendah dibandingkan Juni 2024 yang tercatat mengalami deflasi sebesar 0,11% (mtm). Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata tingkat inflasi di Provinsi Lampung pada Juli dalam tiga tahun terakhir sebesar 0,31% (mtm), namun sedikit lebih tinggi dibandingkan capaian nasional yang mencatat deflasi sebesar 0,18% (mtm).

Secara tahunan, IHK di Provinsi
Lampung pada Juli 2024 mengalami inflasi 2,55% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,13% (yoy) dan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 2,84% (yoy).

Dilihat dari sumbernya, deflasi disebabkan oleh beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga seperti: bawang merah, tomat, cabai merah, bawang putih dan susu cair kemasan dengan andil masing-masing sebesar -0,32%; -0,10%; -0,08%; -0,02%; dan -0,02%. Penurunan harga bawang merah sejalan dengan terjaganya pasokan seiring dengan tengah berlangsungnya musim panen pemasok di Brebes. Lebih lanjut, penurunan harga tomat disebabkan oleh terjaganya produksi didukung oleh kondisi cuaca yang kondusif. Penurunan harga cabai merah disebabkan oleh terjaganya pasokan seiring dengan masuknya masa panen di beberapa sentra produksi di Lampung Selatan dan,tanggamus.

Adapun penurunan harga bawang putih sejalan dengan masih terjaganya pasokan pasca realisasi importasi bawang putih pada triwulan II 2024.

Di sisi lain, pada Juli 2024 terdapat sejumlah komoditas yang mengalami inflasi, terutama
beras, cabai rawit, kopi bubuk, emas perhiasan dan sigaret kretek tangan (SKT) dengan andil masing-masing sebesar 0,12%; 0,05%; 0,05%; 0,03%; dan 0,02%. Kenaikan harga beras disebabkan oleh penurunan pasokan pasca puncak panen pada periode April-Mei 2024. Kenaikan cabai rawit
disebabkan oleh penurunan pasokan di tingkat distributor. Kenaikan harga emas di Provinsi Lampung sejalan dengan berlanjutnya tren kenaikan harga emas dunia. Lebih lanjut kenaikan harga kopi bubuk sejalan dengan kenaikan harga kopi robusta sejalan dengan tingginya permintaan ekspor di tengah tetap tingginya harga kopi robusta dunia. Adapun kenaikan harga sigaret kretek tangan (SKT) sejalan
dengan kenaikan tarif cukai rokok pada awal tahun 2024.

Ke depan, KPw BI Provinsi Lampung memprakirakan bahwa inflasi IHK di Provinsi Lampung akan tetap terjaga pada rentang sasaran inflasi 2,5±1% (yoy) sampai dengan akhir tahun 2024. Namun, diperlukan upaya mitigasi risiko-risiko sebagai berikut, antara lain dari Inflasi Inti berupa (i) potensi kenaikan permintaan dampak kenaikan UMP tahun 2024; (ii) Berlanjutnya tren peningkatan harga emas dunia.

Sementara itu dari sisi Inflasi Volatile Food (VF), adalah (i) kenaikan harga beras seiring dengan berakhirnya periode panen raya; (ii) kenaikan harga minyak goreng sejalan dengan elaksasi HET MinyaKita. Selanjutnya risiko dari Inflasi Administered Price (AP) yang perlu mendapat perhatian di antaranya yaitu (i) Kenaikan harga aneka rokok sejalan dengan kenaikan tarif cukai rokok tahun 2024 sebesar 10% dan rokok elektrik sebesar 15%; (iii) Kenaikan harga BBM sejalan dengan meningkatnya harga acuan.

Meninjau perkembangan inflasi bulan berjalan dan mempertimbangkan risiko inflasi kedepan, Bank Indonesia dan TPID akan terus berupaya menjaga stabilitas harga.

Adapun strategi 4K yang ditempuh adalah sebagai berikut:

  1. Keterjangkauan Harga
    a. Melakukan operasi pasar beras/SPHP secara kontinyu hingga harga kembali turun sampai dengan HET.
    b. Melakukan monitoring harga dan pasokan, khususnya pada komoditas beras dan daging ayam ras.
  2. Ketersediaan Pasokan
    a. Implementasi Toko Pengendalian Inflasi di seluruh wilayah IHK/Non-IHK. Program tersebut dibuka dengan toko MAPAN “Metro Antisipatif Pengendalian Harga Pangan“ di Kota Metro dan toko TAPIS “Toko Pengendalian Inflasi di Provinsi Lampung“ di Kota Bandar Lampung.
  3. Kelancaran Distribusi
    a. Penguatan kapasitas transportasi dengan penambahan volume penerbangan Lampung – Jakarta, perluasan rute penerbangan Lampung – Bali dan Lampung – Batam, serta
    operasionalisasi Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni.
    b. Implementasi Mobil TOP “Transportasi Operasi Pasar“ yang berperan sebagai transportasi
    komoditas yang dijual dalam operasi pasar.
  4. Komunikasi efektif
    a. Melakukan rapat koordinasi rutin mingguan di setiap Kabupaten/Kota dalam rangka menjaga awareness instansi terkait dinamika harga dan pasokan terkini.
    b. Memperkuat sinergi komunikasi dengan media dan masyarakat dalam rangka menghindari perilaku panic buying.(*)
Facebook Comments Box
Continue Reading

Ekonomi dan Bisnis

Perkuat Ekonomi Petani, OJK dan TPAKD Bangun Ekosistem Kelapa Terintegrasi

Published

on

Alteripost Bandar Lampung – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung memperkuat pengembangan ekosistem komoditas kelapa melalui skema pembiayaan terintegrasi. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat, mempercepat hilirisasi, serta mendorong kesejahteraan petani.

Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) bertajuk Pemetaan Potensi dan Tantangan Pengembangan Ekosistem Komoditas Kelapa Melalui Penguatan Akses Keuangan dan Sinergi Pemangku Kepentingan di Provinsi Lampung, yang berlangsung di Bandar Lampung, Kamis (5/11/2026).

Kegiatan ini melibatkan OJK Provinsi Sumatera Selatan, OJK Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung, pelaku industri jasa keuangan, akademisi, instansi terkait, serta pelaku usaha komoditas kelapa.

Kolaborasi tersebut bertujuan memetakan rantai pasok kelapa dari sektor hulu hingga hilir, memperluas akses pembiayaan formal, sekaligus merumuskan strategi optimalisasi potensi komoditas kelapa di Lampung.

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam kegiatan tersebut, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi kontributor utama perekonomian Lampung dengan kontribusi sebesar 28,35 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Triwulan II 2026.

Sementara itu, luas perkebunan kelapa di Lampung mencapai sekitar 90 ribu hektare dengan produksi sebanyak 83,4 ribu ton sepanjang 2025. Sentra produksi kelapa tersebar di lima kabupaten, yakni Lampung Selatan, Tanggamus, Lampung Timur, Pesawaran, dan Pesisir Barat.

Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan, Arifin Susanto, mengatakan pengembangan komoditas kelapa harus diarahkan pada peningkatan nilai tambah, bukan hanya mengandalkan penjualan produk mentah.

Menurutnya, kelapa memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi berbagai produk turunan bernilai ekonomi tinggi, seperti cocofiber, cocopeat, briket, kopra, minyak kelapa, hingga tepung kelapa.

Diversifikasi produk tersebut diharapkan mampu membuka peluang usaha baru, memperluas pasar, serta meningkatkan daya saing komoditas kelapa Lampung.

Senada, Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, mengungkapkan bahwa pengembangan perkebunan kelapa rakyat masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar.

Di antaranya kebutuhan peremajaan tanaman, keterbatasan bibit unggul, serta kelembagaan petani yang belum terintegrasi secara optimal.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, OJK mendorong pembentukan Closed-Loop Ecosystem atau ekosistem rantai pasok terintegrasi yang menghubungkan petani dengan akademisi, perusahaan penyerap hasil produksi (offtaker), lembaga pemerintah, perbankan, dan perusahaan asuransi.

Melalui skema tersebut, petani tidak hanya memperoleh akses pembiayaan, tetapi juga pendampingan teknologi budidaya, kepastian pasar, peningkatan standar mutu, serta perlindungan terhadap risiko usaha.

Pembiayaan juga diharapkan dapat disesuaikan dengan siklus budidaya dan kebutuhan investasi petani sehingga mampu dimanfaatkan secara produktif dan berkelanjutan.

Dalam FGD tersebut, sejumlah pemangku kepentingan turut dilibatkan, antara lain Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT), Politeknik Negeri Lampung (Polinela), Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung, serta Bappeda.

Dari sektor jasa keuangan, dukungan diberikan oleh Bank Lampung, Bank Mandiri, BRI, BNI, PNM, BPJS Ketenagakerjaan, dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI).

Sementara dari sisi pengembangan pasar, turut dilibatkan sejumlah perusahaan offtaker, yakni PT Segar Sari Husada, PT Bening Big Tree Farms, PT Woongsol Nature Indonesia, serta asosiasi petani kelapa PERPEKINDO.

Kolaborasi tersebut akan diarahkan pada tiga langkah utama. Pertama, memperkuat sektor hulu melalui pendampingan praktik pertanian yang baik atau Good Agricultural Practices (GAP), termasuk mengatasi persoalan peremajaan tanaman dan penyediaan bibit unggul.

Kedua, mempercepat hilirisasi dengan memperkuat kemitraan antara petani dan perusahaan offtaker guna menjamin penyerapan hasil produksi serta mendorong terbentuknya harga yang berkeadilan.

Ketiga, memetakan kebutuhan pembiayaan, mulai dari kredit modal kerja, kredit peremajaan perkebunan, hingga perlindungan asuransi pertanian untuk mendukung keberlanjutan usaha petani.

Selain memperluas akses pembiayaan, OJK juga menekankan pentingnya peningkatan literasi keuangan dan pelindungan konsumen bagi petani maupun pelaku usaha.

Masyarakat diimbau memahami produk dan layanan keuangan sebelum memanfaatkan fasilitas pembiayaan, termasuk menjaga kedisiplinan pembayaran agar riwayat kredit dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) tetap baik.

OJK juga mengingatkan masyarakat agar menerapkan prinsip Legal dan Logis (2L) sebelum mengambil keputusan finansial, serta menghindari pinjaman online ilegal, investasi bodong, dan judi online yang dapat merusak ketahanan ekonomi keluarga.

Melalui FGD ini, sinergi TPAKD dan OJK diharapkan mampu menghasilkan rencana aksi kolaboratif yang konkret dan terukur, bukan sekadar menjadi forum diskusi.

Keberhasilan program nantinya diharapkan dapat terlihat dari percepatan peremajaan perkebunan, meningkatnya produktivitas petani, berkembangnya industri pengolahan kelapa, serta terbukanya akses pasar dan pembiayaan yang lebih luas.

Dengan dukungan pemerintah daerah, industri jasa keuangan, akademisi, dan pelaku usaha, Lampung diharapkan mampu mengoptimalkan potensi kelapa sebagai komoditas unggulan daerah sekaligus memperkuat posisinya di pasar nasional maupun global. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading