Lampung
Pj. Gubernur Samsudin Ajak Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Lampung Berkontribusi
Alteripost Bandar Lampung – Pj. Gubernur Lampung Samsudin mengajak Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Lampung terus berkontribusi dalam menyebarkan dakwah yang mewujudkan kasih sayang dan kedamaian bagi alam dan manusia (Rahmatan lil ‘alamin) dan menghadirkan program sosial kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Pj. Gubernur Lampung Samsudin saat menerima audiensi dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Lampung di Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Rabu (25/9/2024).
Samsudin mengatakan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Lampung harus terus berperan dan tidak henti-hentinya menyebarkan ajaran islam melalui pesan-pesan untuk mengajak manusia lebih baik dan mendapat rahmat dari Allah SWT.
Dia menyampaikan kekhawatirannya dan rasa keprihatinan terhadap degradasi moral dan kasus kriminalitas yang masih marak terjadi di tengah-tengah masyarakat.
“Pembinaan sumber daya manusia yang masih belum berhasil, disini peran dakwah dan tentu kita semua untuk terus memberikan treatment dalam hal karakter akhlakul karimah, motivasi, memberikan semangat kepada masyarakat agar terus bekerja keras dan melakukan hal kebaikan,” ujar Samsudin.
Menurutnya, karena masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang agama, menyebabkan masyarakat terjerat terhadap kasus kriminalitas.
“Kita akan terus memberikan kebijakan-kebijakan untuk menekan ini semua, seperti peningkatan pada sektor pendidikan yang harus dilakukan oleh pemerintah dan semua lapisan masyarakat. Kita harus terus berkontribusi dengan baik,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Samsudin menuturkan Pemerintah Provinsi Lampung mendukung kehadiran dan kiprah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia di Provinsi Lampung.
Dia mengajak Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Lampung bergandengan tangan untuk membangun Provinsi Lampung semakin maju dan terdepan.
“Organisasi harus mempunyai keinginan berkontribusi yang sebanyak-banyaknya untuk masyarakat Lampung. Insha Allah dari pertemuan ini menjadi bagian dari silaturahmi dan bersinergi antara program pemerintah dan dewan dakwah,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Lampung K.H. Mukhlis Solihin mengatakan kehadiran pihaknya konsen terhadap dakwah dan pembinaan umat.
Dia menjelaskan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Lampung sendiri telah berkolaborasi dengan berbagai pihak dan menghadirkan program-program untuk masyarakat.
Seperti bekerjasama dengan RSUD Abdul Moeloek untuk memberikan semangat kepada pasien untuk sembuh dari sakit yang dialami, serta berkolaborasi dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).
Mukhlis menjelaskan pihaknya juga melakukan program diantaranya bimbingan haji, penyaluran hewan kurban, bantuan kepada masyarakat dan misi-misi kemanusiaan.
“Selain itu menghadirkan dakwah ditempat daerah pelosok dan daerah yang perlu banyak pembinaa dakwah,” ujar Mukhlis.
Muslimat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Lampung juga sudah membentuk 13 cabang di Kabupaten/Kota dengan program kerja seperti menghadirkan guru ngaji untuk pembinaan di Lapas Perempuan dan memberikan pendidikan agama kepada usia produktif wanita.
Mukhlis menyampaikan apresiasi atas diskusi yang dibangun bersama Pj. Gubernur Samsudin dan jajaran Pemerintah Provinsi Lampung serta support yang diberikan.
“Ribuan terima kasih kami disambut dengan tangan terbuka dan wajah yang berseri. Semoga ini membuahkan amal soleh bagi kita semua dan bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.(*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengikuti Grand Entry Meeting Pemeriksaan Tematik Nasional Ketahanan Energi Tahun 2026 yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) secara daring dari Ruang Kerja Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Kamis (20/8/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan mengikuti kegiatan tersebut didampingi Kepala Bappeda Anang Risgiyanto, Kepala BPKAD Mirza Irawan Dwi Atmaja, Inspektur Provinsi Lampung Bayana, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo, serta sejumlah perwakilan OPD terkait.
Grand Entry Meeting merupakan pertemuan awal untuk menyamakan persepsi, membangun komunikasi, serta menyampaikan ruang lingkup dan metodologi pemeriksaan lintas sektor (cross-cutting audit) dalam mengawal program prioritas nasional ketahanan energi dari hulu hingga hilir.
Pemeriksaan tersebut bertujuan mengawal agenda Asta Cita bidang ketahanan energi pada Semester II Tahun 2026, menyelaraskan pengawasan keuangan negara dengan RPJMN 2025–2029, serta memastikan pengelolaan sektor energi berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.
Ketua BPK RI Isma Yatun mengatakan ketahanan energi merupakan persoalan nasional yang membutuhkan sinergi lintas sektor dan lintas pemerintahan.
“Upaya mewujudkan ketahanan energi tidak lagi menjadi tantangan sektoral, melainkan sebagai tujuan nasional yang menuntut sinergi berbagai kebijakan, sumber daya, dan pelaksanaan program.” ucapnya.
Menurut Isma, pemerintah daerah memiliki peran strategis melalui penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dan integrasinya ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
BPK mencatat, dari 37 provinsi, 36 provinsi telah memasukkan indikator energi baru terbarukan (EBT) dalam RPJMD 2025–2029. Namun, baru tujuh provinsi yang targetnya telah selaras dengan RUED.
“Karena itu, kepemimpinan kepala daerah menjadi kunci dalam menyelaraskan Rencana Umum Energi Daerah dengan RPJMD agar target energi nasional dapat dicapai secara konsisten,” ujar Isma.
Isma Yatun juga menjelaskan, pemeriksaan tematik nasional ini tidak hanya menilai aspek kepatuhan, tetapi juga efektivitas kebijakan, program, dan pemanfaatan sumber daya di sektor energi.
Pemeriksaan akan melihat berbagai persoalan lintas sektor, mulai dari perencanaan, regulasi, pendanaan, infrastruktur, koordinasi antarinstansi hingga pelaksanaan program di tingkat pusat dan daerah.
“Pemeriksaan ini tidak hanya berfokus pada kepatuhan, tetapi juga menilai efektivitas kebijakan, program, dan pemanfaatan sumber daya untuk mengidentifikasi capaian, tantangan, serta akar permasalahan yang memengaruhi ketahanan energi,” ujarnya
Isma berharap pemeriksaan tersebut menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan dan memberikan dampak nyata.
“Kami berharap proses pemeriksaan ini menjadi ruang bersama untuk membangun pemahaman yang utuh atas capaian, tantangan, risiko, pola, dan praktik baik on the ground sehingga menghasilkan rekomendasi yang relevan, implementatif, dan berdampak nyata,” ucap Isma.
Selain itu Ia juga menekankan bahwa ketahanan energi membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah.
“Pada akhirnya, ketahanan energi tidak dapat diwujudkan oleh satu pihak saja. Pencapaiannya membutuhkan komitmen, sinergi, dan kesediaan seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak dalam arah yang sama,” pungkas Isma Yatun. (Rls)
Pemprov Lampung Sambut Positif Pemeriksaan Tematik BPK RI untuk Perkuat Ketahanan Energi
Pangdam XXI/Radin Inten Dukung Kick-Off HPN dan Porwanas 2027 di Lampung, Siap Ikut Lari 10K
Menuju Waterfront City, Gubernur Mirza Dorong Pesisir Bandar Lampung Lebih Produktif
