Lampung
Pj Gubernur Lampung Hadiri Rakor Pengendalian Inflasi 2024 di Jakarta
Alteripost Jakarta – Penjabat (Pj) Gubernur Lampung, Samsudin, menghadiri rapat koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi tahun 2024 yang diselenggarakan bersamaan dengan Rakor Implementasi Perpres 19/2024 dan kegiatan Main Bareng Gim Lokal di Jakarta pada Senin (7/10/2024).
Dalam Rakor tersebut, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menjelaskan bahwa inflasi year-on-year dari September 2024 terhadap Agustus 2023 tercatat sebesar 1,84%. Sementara itu, inflasi month-on-month untuk September 2024 terhadap Agustus 2024 mengalami deflasi sebesar -0,12%.
Menurut Mendagri Tito, angka inflasi saat ini merupakan yang terendah dalam sejarah pelaksanaan Rakor pengendalian inflasi, bahkan mungkin sejak kemerdekaan Indonesia, baru kali ini inflasi menyentuh angka 1%.
“Data inflasi nasional menunjukkan tren yang signifikan. Pada November 2009, rata-rata inflasi berada di angka 9,09%. Periode 2009-2014 tercatat 5,62%, 2014-2019 sebesar 4,14%, dan periode 2019-2024 turun menjadi rata-rata 2,84%,” ungkap Tito.
Data perkembangan inflasi ini juga sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo serta Presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang memberikan apresiasi tinggi atas capaian tersebut.
Tito menambahkan bahwa inflasi terbagi menjadi dua kategori: inflasi inti dan inflasi volatile. Inflasi inti meliputi kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, rekreasi, dan makanan, sementara inflasi volatile dipengaruhi oleh dinamika pasar, terutama di sektor pangan dan energi.
Menutup paparannya, Medagri Tito Karnavian menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh Lembaga Kementerian dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ kota yang telah bekerja bersama untuk menjaga inflasi. (*)
Lampung
BPBD Lampung Bakal Kirim Relawan ke NTT, Warga Pesisir Diimbau Waspadai Ancaman Bencana
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyatakan siap memberikan bantuan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kepala BPBD Provinsi Lampung Rudy Syawal mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait bentuk bantuan yang akan diberikan kepada daerah terdampak.
“Pemprov Lampung siap memberikan bantuan. Namun, saat ini kami masih menunggu arahan dari pusat. Nanti akan kami koordinasikan, termasuk dengan provinsi lain, terkait bantuan apa yang dibutuhkan,” kata Rudy, Minggu (16/8/2026).
Menurut Rudy, Lampung memiliki posisi strategis dalam penanganan kebencanaan karena menjadi salah satu provinsi di Sumatera yang masuk dalam 10 besar daerah yang memiliki kapasitas dan jejaring penanggulangan bencana.
Kondisi tersebut, kata dia, memungkinkan BPBD Lampung untuk berkoordinasi dengan daerah lain apabila sewaktu-waktu diperlukan dalam penanganan bencana di wilayah NTT.
“Pada intinya BPBD Lampung siap jika nanti dibutuhkan untuk mengirimkan relawan ke NTT. Tentu semuanya akan kami laporkan terlebih dahulu kepada Pak Gubernur,” ujarnya.
Rudy menilai bencana gempa bumi yang terjadi di NTT menjadi pengingat bagi seluruh daerah, termasuk Lampung, untuk tidak lengah terhadap potensi bencana.
Lampung sendiri memiliki wilayah pesisir yang cukup luas dan berada di kawasan yang memiliki potensi aktivitas kegempaan serta ancaman tsunami. Karena itu, kesiapsiagaan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam menghadapi kemungkinan bencana.
“Gempa yang terjadi di NTT merupakan bagian dari dinamika atau siklus aktivitas di laut. Lampung juga memiliki wilayah pesisir. Kita juga memiliki potensi bencana, termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau dan ancaman tsunami,” jelasnya.
Rudy meminta masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir Lampung, untuk meningkatkan kewaspadaan dan memahami langkah-langkah evakuasi apabila terjadi gempa kuat maupun peringatan tsunami.
Menurutnya, upaya mitigasi tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat harus memiliki pengetahuan dan kesiapan menghadapi bencana sebelum bantuan datang.
“Alhamdulillah, kita sudah memberikan pelatihan kepada masyarakat. Harapannya, masyarakat tetap tangguh dan mampu menghadapi musibah kapan pun datang,” katanya.
Rudy juga menyebut keberadaan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS), termasuk dukungan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), menjadi bagian penting dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat.
Menurutnya, informasi peringatan dini harus segera direspons dengan tindakan nyata, terutama bagi masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana.
“EWS dan informasi dari BMKG sangat membantu. Tetapi yang paling penting adalah masyarakat memahami apa yang harus dilakukan ketika peringatan dini dikeluarkan,” ujarnya.
Di tengah musibah yang melanda NTT, Rudy menyampaikan belasungkawa kepada seluruh korban dan keluarga yang terdampak.
“Atas nama BPBD dan Pemerintah Provinsi Lampung, kami turut berbelasungkawa atas musibah yang terjadi kepada saudara-saudara kita di NTT. Semoga para korban yang berada di lokasi segera mendapatkan bantuan, baik makanan maupun pengobatan dari pemerintah dan pihak terkait,” tuturnya.
Ia juga mendoakan masyarakat yang meninggal dunia akibat bencana tersebut agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa.
“Semoga korban yang meninggal dunia mendapat tempat terbaik dan husnul khatimah. Semoga masyarakat yang terdampak diberikan kekuatan dan seluruh proses penanganan bencana dapat berjalan dengan baik,” pungkas Rudy. (Rls)

