Lampung
Pj. Gubernur Samsudin Buka Muskerwil I PWNU Lampung, Hasilkan Program Strategis Untuk Pembangunan Daerah
Alteripost Bandar Lampung – Pj. Gubernur Lampung Samsudin secara resmi membuka Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) I Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Lampung, yang berlangsung di Auditorium Lamban Raden Intan, Kompleks Pascasarjana UIN Raden Intan, Bandar Lampung, Jum’at (25/10/2024).
Muskerwil PWNU Lampung tersebut akan berlangsung selama dua hari yakni 25-26 Oktober 2024.
Kegiatan ini dihadiri oleh Jajaran Pengurus PWNU Lampung, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) se-Provinsi Lampung, lembaga dan badan otonom NU, serta utusan pondok pesantren.
Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Samsudin menyampaikan bahwa Nahdlatul Ulama memiliki sejarah panjang dalam kontribusinya terhadap pembangunan bangsa, termasuk di Provinsi Lampung.
“Organisasi ini tentu bukan hanya sebuah lembaga keagamaan, tetapi juga memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga nilai-nilai agama dan kebudayaan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa,” jelasnya.
Dalam musyawarah kerja ini, Pj. Gubernur Samsudin berharap akan mampu menghasilkan program-program strategis yang berguna untuk pembangunan Provinsi Lampung.
Dirinya percaya bahwa dengan kerjasama antara Pemerintah dan Nahdlatul Ulama, kita dapat mencapai banyak hal-hal penting untuk pembangunan Provinsi Lampung.
“Mari kita bersama-sama merumuskan langkah-langkah konkret dalam meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat di Lampung,” ujarnya.
Seiring dengan semakin dekatnya pelaksanaan Pilkada
serentak pada 27 November 2024 mendatang, Pj. Gubernur Samsudin mengajak semua elemen masyarakat, termasuk
Nahdlatul Ulama, untuk berpartisipasi aktif dalam
proses demokrasi.
“Saya berharap dalam pelaksanana Pilkada nanti, warga NU terdepan dalam mengamankan Pilkada serentak 2024 ini. Kita jaga persatuan, kita jaga kedamaian, harmonis di masyatakat agar pelaksanaan Pilkada berjalan dengan baik dan lancar,” harap Pj. Gubernur Samsudin.
Ketua Tanfidziyah PWNU Lampung Puji Raharjo menyampaikan Muskerwil 1 PWNU Lampung ini mengumpulkan seluruh pengurus NU, mulai dari tingkat Provinsi Pengurus wilayah sampai cabang badan otonom dan semua lembaganya untuk menyamakan langkah untuk menyusun strategi bagaimana hikmah NU ke depan dalam mendorong kemandirian Nahdlatul ulama agar berkontribusi positif untuk membangun bangsa ini.
“Kami punya pendidikan mulai dari pesantren, madrasah, perguruan tinggi NU, ini kita harus dorong nanti semua pengurus NU itu mulai dari tingkat cabang harus punya sekolah, kalau tingkat wilayah harus punya perguruan tinggi. Kemudian harus buat Rumah Sakit NU di tingkat wilayah. Ini semua tugas berat NU agar kehadirannya dirasakan di tengah-tengah masyarakat,” ujar Puji Raharjo.
Terkait Politik, Puji Raharjo menanggapi bahwa NU harus berpolitik aktif di tengah-tengah masyarakat supaya warga memilih pemimpin itu tidak salah. “NU harus aktif, sehingga bisa menghasilkan pemimpin daerah yang kredibel, amanah, dan juga bisa membawa kesejahteraan,” jelasnya.
Terkait dengan kontestasi Pilkada ini, Puji menegaskan, bahwa pengurus NU di seluruh tingkatan harus cuti sebagai pengurus NU ketika terlibat sebagai tim pemenangan atau Tim Sukses pasangan calon baik itu Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Walikota dan Wakil Walikota, ataupun Calon Bupati dan Wakil Bupati. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengikuti Grand Entry Meeting Pemeriksaan Tematik Nasional Ketahanan Energi Tahun 2026 yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) secara daring dari Ruang Kerja Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Kamis (20/8/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan mengikuti kegiatan tersebut didampingi Kepala Bappeda Anang Risgiyanto, Kepala BPKAD Mirza Irawan Dwi Atmaja, Inspektur Provinsi Lampung Bayana, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo, serta sejumlah perwakilan OPD terkait.
Grand Entry Meeting merupakan pertemuan awal untuk menyamakan persepsi, membangun komunikasi, serta menyampaikan ruang lingkup dan metodologi pemeriksaan lintas sektor (cross-cutting audit) dalam mengawal program prioritas nasional ketahanan energi dari hulu hingga hilir.
Pemeriksaan tersebut bertujuan mengawal agenda Asta Cita bidang ketahanan energi pada Semester II Tahun 2026, menyelaraskan pengawasan keuangan negara dengan RPJMN 2025–2029, serta memastikan pengelolaan sektor energi berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.
Ketua BPK RI Isma Yatun mengatakan ketahanan energi merupakan persoalan nasional yang membutuhkan sinergi lintas sektor dan lintas pemerintahan.
“Upaya mewujudkan ketahanan energi tidak lagi menjadi tantangan sektoral, melainkan sebagai tujuan nasional yang menuntut sinergi berbagai kebijakan, sumber daya, dan pelaksanaan program.” ucapnya.
Menurut Isma, pemerintah daerah memiliki peran strategis melalui penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dan integrasinya ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
BPK mencatat, dari 37 provinsi, 36 provinsi telah memasukkan indikator energi baru terbarukan (EBT) dalam RPJMD 2025–2029. Namun, baru tujuh provinsi yang targetnya telah selaras dengan RUED.
“Karena itu, kepemimpinan kepala daerah menjadi kunci dalam menyelaraskan Rencana Umum Energi Daerah dengan RPJMD agar target energi nasional dapat dicapai secara konsisten,” ujar Isma.
Isma Yatun juga menjelaskan, pemeriksaan tematik nasional ini tidak hanya menilai aspek kepatuhan, tetapi juga efektivitas kebijakan, program, dan pemanfaatan sumber daya di sektor energi.
Pemeriksaan akan melihat berbagai persoalan lintas sektor, mulai dari perencanaan, regulasi, pendanaan, infrastruktur, koordinasi antarinstansi hingga pelaksanaan program di tingkat pusat dan daerah.
“Pemeriksaan ini tidak hanya berfokus pada kepatuhan, tetapi juga menilai efektivitas kebijakan, program, dan pemanfaatan sumber daya untuk mengidentifikasi capaian, tantangan, serta akar permasalahan yang memengaruhi ketahanan energi,” ujarnya
Isma berharap pemeriksaan tersebut menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan dan memberikan dampak nyata.
“Kami berharap proses pemeriksaan ini menjadi ruang bersama untuk membangun pemahaman yang utuh atas capaian, tantangan, risiko, pola, dan praktik baik on the ground sehingga menghasilkan rekomendasi yang relevan, implementatif, dan berdampak nyata,” ucap Isma.
Selain itu Ia juga menekankan bahwa ketahanan energi membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah.
“Pada akhirnya, ketahanan energi tidak dapat diwujudkan oleh satu pihak saja. Pencapaiannya membutuhkan komitmen, sinergi, dan kesediaan seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak dalam arah yang sama,” pungkas Isma Yatun. (Rls)
Pemprov Lampung Sambut Positif Pemeriksaan Tematik BPK RI untuk Perkuat Ketahanan Energi
Pangdam XXI/Radin Inten Dukung Kick-Off HPN dan Porwanas 2027 di Lampung, Siap Ikut Lari 10K
Menuju Waterfront City, Gubernur Mirza Dorong Pesisir Bandar Lampung Lebih Produktif
