Politik
Memperkuat Ekonomi Daerah Dengan Prioritaskan Pengusaha Lokal
Alteripost.co, Tubaba-
Dewan Kehormatan BPD Hipmi Provinsi Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pentingnya memperkuat peran pengusaha lokal dalam memperkuat perekonomian daerah. Hal tersebut diutarakan Mirza pada acara pelantikan dan Rapat Kerja Cabang (Rakercab) BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Tulangbawang Barat, Selasa (29/10/2024).
Lanjut Mirza, keprihatinannya atas dominasi perusahaan asing dan investor luar di berbagai sektor ekonomi strategis, termasuk ekspor komoditas utama Lampung.
“Kita punya kekayaan luar biasa, tetapi sayangnya nilai tambah komoditas Lampung lebih banyak dinikmati opihak luar. Sebagian besar transaksi ekonomi di Lampung tidak menguntungkan masyarakat lokal, karena uangnya keluar dan tidak kembali lagi ke Lampung,” ujar Mirza.
Mirza menyoroti besarnya aliran dana yang keluar dari Lampung, akibat rendahnya keterlibatan pengusaha lokal. Menurutnya, sekitar 75 persen dari perputaran uang di Lampung justru lari ke luar daerah, menghambat pertumbuhan ekonomi lokal dan membatasi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Mirza menekankan bahwa untuk mencapai kemandirian ekonomi, Pemerintah Lampung harus mendukung pengusaha lokal dengan kebijakan yang berpihak kepada mereka.
“APBD kita Rp8 triliun, tapi hanya sedikit yang benar-benar bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan. Kita butuh kebijakan yang berpihak pada pengusaha lokal untuk mempertahankan nilai tambah komoditas di Lampung,” tambah Mirza.
Mirza juga mengungkapkan bahwa pentingnya sinergi antara pengusaha lokal dengan investor, agar pengusaha muda Lampung dapat berperan lebih besar dalam mengembangkan sektor-sektor unggulan seperti singkong, karet, dan sawit. Dengan dukungan regulasi yang tepat, pengusaha lokal dapat berkembang dan membawa manfaat ekonomi lebih besar bagi masyarakat Lampung.
“Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat untuk mendorong penguatan ekonomi daerah dan pengusaha lokal. Saat ini adalah momentum bagi kita di Lampung untuk memanfaatkan kebijakan yang berpihak pada daerah. Jangan sampai generasi muda Lampung hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Dengan adanya HIPMI di Tulangbawang Barat, kita harus optimis bisa menggerakkan roda ekonomi lokal,” ujar Mirza.
Dengan pesan yang penuh semangat, Mirza mengajak generasi muda untuk aktif terlibat, menjalin kolaborasi, dan menciptakan usaha-usaha baru yang dapat mendongkrak perekonomian daerah. Menurutnya, pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta peran pengusaha lokal yang inovatif adalah kunci untuk memajukan Lampung.
“Selamat bertugas kepada para pengurus BPC HIPMI Tulangbawang Barat yang baru dilantik. Mari bersama-sama membangun ekonomi yang kuat, berdaulat, dan berdaya saing untuk Lampung yang lebih sejahtera,” tutup Mirza dalam pesannya kepada para pengurus dan anggota HIPMI yang hadir.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pengusaha muda, tokoh masyarakat, serta perwakilan pemerintah setempat. (Rls)
Politik
Belum Ada SK, Rycko Menoza Dorong Pelantikan Pengurus Golkar Bandar Lampung
Alteripost Bandar Lampung – Pelantikan kepengurusan DPD II Partai Golkar Kota Bandar Lampung masih menjadi tanda tanya setelah pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XI yang digelar pada Senin (21/9/2026).
Persoalan tersebut mencuat setelah adanya perbedaan informasi mengenai proses penyusunan kepengurusan pasca-Musda. Ketua terpilih Rycko Menoza kemudian menggelar konferensi pers pada Selasa (22/9/2026) untuk memberikan penjelasan terkait kondisi tersebut.
Rycko Menoza mengatakan, setelah dirinya ditetapkan sebagai ketua terpilih, proses penyusunan kepengurusan seharusnya dilakukan melalui tim formatur yang telah dibentuk dalam Musda.
Menurutnya, tim formatur memiliki peran penting dalam membahas dan menyepakati komposisi kepengurusan sebelum ditetapkan secara resmi.
Namun, Rycko mengaku mendapatkan informasi bahwa tim formatur belum melakukan rapat untuk membahas susunan kepengurusan secara bersama-sama. Di sisi lain, secara tiba-tiba muncul susunan kepengurusan yang beredar.
“Dari tim formatur sendiri menyampaikan bahwa mereka belum mengadakan rapat apa pun. Tetapi tiba-tiba sudah ada susunan kepengurusan. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan bagi kami,” ujar Rycko Menoza dalam konferensi pers, Selasa (22/9/2026).
Menurut Rycko, kondisi tersebut perlu segera diperjelas agar tidak menimbulkan kebingungan di internal Partai Golkar Kota Bandar Lampung.
Ia menilai, setelah Musda selesai, tahapan berikutnya seharusnya dapat berjalan secara terarah sehingga kepengurusan baru segera terbentuk dan dapat menjalankan roda organisasi.
Ingin Segera Bekerja
Rycko menegaskan, pihaknya tidak ingin persoalan mengenai susunan kepengurusan berlarut-larut. Menurutnya, hal terpenting saat ini adalah adanya kejelasan mengenai struktur kepengurusan sehingga roda organisasi dapat segera berjalan.
Ia mengatakan, dirinya bersama jajaran yang nantinya menjadi bagian dari kepengurusan pada dasarnya telah siap bekerja menjalankan program-program Partai Golkar di Kota Bandar Lampung.
“Kami mau bekerja, tetapi apa daya SK kami belum ada. Jadi harapan kami pelantikan ini segera dilaksanakan dengan kepengurusan yang jelas. Kami ingin segera bekerja dan menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab kami,” katanya.
Rycko menyebut, kejelasan kepengurusan menjadi penting karena setelah proses Musda, organisasi membutuhkan kepastian mengenai siapa saja yang akan menjalankan tugas dan fungsi di jajaran DPD II Partai Golkar Kota Bandar Lampung.
Dengan adanya kepengurusan yang telah ditetapkan secara resmi, berbagai agenda organisasi diharapkan dapat segera dijalankan tanpa terkendala persoalan administratif maupun ketidakjelasan struktur.
Tim Formatur Akan Gelar Rapat Lanjutan
Sementara itu, dari sisi tim formatur, munculnya susunan kepengurusan yang telah beredar menjadi bagian dari persoalan yang akan dibahas lebih lanjut.
Tim formatur menyatakan akan kembali menggelar rapat lanjutan untuk membahas penyusunan kepengurusan DPD II Partai Golkar Kota Bandar Lampung.
Rapat tersebut nantinya menjadi forum untuk membahas komposisi kepengurusan serta memastikan struktur organisasi yang akan diajukan secara resmi.
Tim formatur juga menegaskan bahwa proses penyusunan kepengurusan masih perlu dibahas bersama agar terdapat kesepahaman di antara pihak-pihak yang memiliki mandat dalam tim formatur.
Dengan adanya rencana rapat lanjutan tersebut, proses penyusunan kepengurusan diharapkan dapat segera menemukan titik terang sehingga tidak lagi menimbulkan simpang siur di internal partai.
Rycko berharap hasil rapat formatur nantinya dapat menjadi dasar untuk segera menyelesaikan tahapan administrasi kepengurusan hingga penerbitan Surat Keputusan (SK) dan pelantikan.
Dorong Penyelesaian Secara Internal
Rycko juga menekankan pentingnya penyelesaian persoalan tersebut melalui mekanisme organisasi.
Menurutnya, seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembentukan kepengurusan memiliki kepentingan yang sama, yakni memastikan Partai Golkar Kota Bandar Lampung dapat segera menjalankan agenda organisasi.
Ia berharap proses pembahasan di tingkat formatur dapat berlangsung secara terbuka dan menghasilkan keputusan yang dapat diterima bersama.
“Intinya kami berharap semuanya segera jelas. Kalau kepengurusan sudah jelas, SK sudah ada, kemudian dilantik, kami bisa langsung bekerja. Jangan sampai karena persoalan administrasi dan kepengurusan ini, kerja-kerja organisasi justru tertunda,” pungkas Rycko Menoza.
Dengan demikian, tahapan pasca-Musda XI saat ini masih menunggu hasil pembahasan tim formatur. Kepengurusan yang sebelumnya beredar juga masih menjadi bagian dari persoalan yang perlu diklarifikasi dan disesuaikan dengan hasil rapat formatur.
Sementara itu, hingga Selasa (22/9/2026), waktu pelantikan kepengurusan DPD II Partai Golkar Kota Bandar Lampung periode 2026–2031 belum ditetapkan secara pasti.
Rapat lanjutan tim formatur diharapkan menjadi langkah untuk memperjelas komposisi kepengurusan sekaligus mempercepat proses penerbitan SK dan pelantikan pengurus baru. (Radian)

