Connect with us

Politik

Memperkuat Ekonomi Daerah Dengan Prioritaskan Pengusaha Lokal

Published

on

Foto: Cagub Lampung nomor urut dua, Rahmat Mirzani Djausal (istimewa)

 

Alteripost.co, Tubaba-
Dewan Kehormatan BPD Hipmi Provinsi Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pentingnya memperkuat peran pengusaha lokal dalam memperkuat perekonomian daerah. Hal tersebut diutarakan Mirza pada acara pelantikan dan Rapat Kerja Cabang (Rakercab) BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Tulangbawang Barat, Selasa (29/10/2024).

Lanjut Mirza, keprihatinannya atas dominasi perusahaan asing dan investor luar di berbagai sektor ekonomi strategis, termasuk ekspor komoditas utama Lampung.

“Kita punya kekayaan luar biasa, tetapi sayangnya nilai tambah komoditas Lampung lebih banyak dinikmati opihak luar. Sebagian besar transaksi ekonomi di Lampung tidak menguntungkan masyarakat lokal, karena uangnya keluar dan tidak kembali lagi ke Lampung,” ujar Mirza.

Mirza menyoroti besarnya aliran dana yang keluar dari Lampung, akibat rendahnya keterlibatan pengusaha lokal. Menurutnya, sekitar 75 persen dari perputaran uang di Lampung justru lari ke luar daerah, menghambat pertumbuhan ekonomi lokal dan membatasi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mirza menekankan bahwa untuk mencapai kemandirian ekonomi, Pemerintah Lampung harus mendukung pengusaha lokal dengan kebijakan yang berpihak kepada mereka.

“APBD kita Rp8 triliun, tapi hanya sedikit yang benar-benar bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan. Kita butuh kebijakan yang berpihak pada pengusaha lokal untuk mempertahankan nilai tambah komoditas di Lampung,” tambah Mirza.

Mirza juga mengungkapkan bahwa pentingnya sinergi antara pengusaha lokal dengan investor, agar pengusaha muda Lampung dapat berperan lebih besar dalam mengembangkan sektor-sektor unggulan seperti singkong, karet, dan sawit. Dengan dukungan regulasi yang tepat, pengusaha lokal dapat berkembang dan membawa manfaat ekonomi lebih besar bagi masyarakat Lampung.

“Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat untuk mendorong penguatan ekonomi daerah dan pengusaha lokal. Saat ini adalah momentum bagi kita di Lampung untuk memanfaatkan kebijakan yang berpihak pada daerah. Jangan sampai generasi muda Lampung hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Dengan adanya HIPMI di Tulangbawang Barat, kita harus optimis bisa menggerakkan roda ekonomi lokal,” ujar Mirza.

Dengan pesan yang penuh semangat, Mirza mengajak generasi muda untuk aktif terlibat, menjalin kolaborasi, dan menciptakan usaha-usaha baru yang dapat mendongkrak perekonomian daerah. Menurutnya, pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta peran pengusaha lokal yang inovatif adalah kunci untuk memajukan Lampung.

“Selamat bertugas kepada para pengurus BPC HIPMI Tulangbawang Barat yang baru dilantik. Mari bersama-sama membangun ekonomi yang kuat, berdaulat, dan berdaya saing untuk Lampung yang lebih sejahtera,” tutup Mirza dalam pesannya kepada para pengurus dan anggota HIPMI yang hadir.

Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pengusaha muda, tokoh masyarakat, serta perwakilan pemerintah setempat. (Rls)

Facebook Comments Box
Continue Reading

DPRD

Soal Kebijakan Pendidikan, Budhi Condrowati Dukung Penuh Gubernur Lampung

Published

on

Alteripost Bandar Lampung – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Budhi Condrowati mendukung instruksi Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal terkait sejumlah kebijakan penting di bidang pendidikan.

Hal ini mencakup larangan menahan ijazah siswa, pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP), serta mewajibkan siswa mengikuti study tour yang memberatkan wali murid.

“Kami sepakat dengan langkah tegas Gubernur untuk memastikan tidak ada lagi praktik-praktik yang merugikan siswa dan orang tua. Larangan menahan ijazah siswa adalah langkah yang sangat tepat, karena hak pendidikan harus dihargai tanpa hambatan administrasi,” ungkap Budhi Condrowati, Senin (24/2/2025).

Lebih lanjut, Budhi juga mengapresiasi instruksi mengenai pengelolaan dana PIP yang harus tepat sasaran.

“Pemotongan dana PIP yang seharusnya menjadi bantuan untuk siswa kurang mampu harus dihentikan. Dana tersebut harus benar-benar digunakan untuk mendukung pendidikan mereka,” tambahnya.

Terkait dengan kewajiban study tour yang memberatkan orang tua, Budhi menilai bahwa hal tersebut perlu diperhatikan dengan seksama.

“Kami berharap ke depannya, kegiatan ekstrakurikuler seperti study tour tidak membebani orang tua. Harus ada pertimbangan yang matang sebelum diadakan, agar tidak menambah beban keluarga,” ujarnya.(*)

Facebook Comments Box
Continue Reading