Politik
Momen Debat Terakhir, Paslon Qudrotul-Hankam Pertanyakan Janji SK Tim Pengangkatan Honorer Era Win-Hen
Alteripost Tulang Bawang – Pasangan calon bupati dan wakil bupati Tulangbawang nomor urut 2 Qudrotul Ikhwan-Hankam Hasan mempertanyakan fungsi Surat Keputusan (SK) dengan janji pengangkatan honorer yang diberikan calon bupati Winarti kepada masyarakat yang masuk pada tim dirinya di era pencalonan tahun 2017-2022 lalu.
Mengingat SK Win-Hen tersebut hingga kini tidak ada kejelasan pasti sampai membuat masyarakat khususnya tim yang dahulu telah ikut serta membantu perjuangan dirinya pada masa itu mempertanyakan hal tersebut.
Apalagi menurutnya janji pengangkatan sebagai tenaga honorer dikala itu juga tidak selaras dengan peraturan pemerintahan nomor 48 tahun 2005 dan 43 tahun 2007 tentang larangan mengangkat (honorer).
Hal itu disampaikan langsung pasangan Qudrotul Ikhwan-Hankam Hasan saat momen debat terakhir yang digelar di Gedung Serba Guna (GSG) Menggala.
“Saya sebetulnya tidak mau menanyakan masalah ini (SK janji Winarti terdahulu), tapi karena banyaknya anak-anak, saudara-saudara kita yang menitipkan ini untuk kami mempertanyakannya,” jelas Qudrotul Ikhwan, Jumat (8/11/2024).
Menurutnya pada masa pencalonan Winarti dan Hendriwansyah saat itu pihaknya pernah memberikan surat tugas (SK) keseluruh tim dengan menjanjikan akan diangkat menjadi tenaga honorer.
“Anda berdua memberikan surat tugas ke tim untuk kemenangan, lantas menjanjikan akan diangkat menjadi tenaga honor di pemda,” tegasnya.
Seharusnya Qudrotul mengungkapkan Winarti dan Hendriwansyah yang sudah menjabat anggota DPRD selama dua periode pasti tahu peraturan pemerintahan nomor 48 tahun 2005 dan 43 tahun 2007 tentang larangan mengangkat.
“Kami ingin semua warga Tulangbawang ini pintar, maka kita harus memberikan informasi dan mengedukasi masyarakat supaya cerdas bukan malah menyesatkan. Kita tidak boleh terjebak pada janji-janji dan agitasi-agitasi yang tidak bisa kita pertanggung jawabkan kedepan,” papar dia.
Maka dari itu biarkanlah masyarakat Tulangbawang yang menilai bahwa apa yang dikatakan harus sama dengan yang dilakukan.
“Bukan hanya retorika, tapi kita harus melakukan kerja nyata untuk kemajuan Tulangbawang dan kita bersama,” tandasnya. (Can).
Alteripost Bandar Lampung – Pelantikan kepengurusan DPD II Partai Golkar Kota Bandar Lampung masih menjadi tanda tanya setelah pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XI yang digelar pada Senin (21/9/2026).
Persoalan tersebut mencuat setelah adanya perbedaan informasi mengenai proses penyusunan kepengurusan pasca-Musda. Ketua terpilih Rycko Menoza kemudian menggelar konferensi pers pada Selasa (22/9/2026) untuk memberikan penjelasan terkait kondisi tersebut.
Rycko Menoza mengatakan, setelah dirinya ditetapkan sebagai ketua terpilih, proses penyusunan kepengurusan seharusnya dilakukan melalui tim formatur yang telah dibentuk dalam Musda.
Menurutnya, tim formatur memiliki peran penting dalam membahas dan menyepakati komposisi kepengurusan sebelum ditetapkan secara resmi.
Namun, Rycko mengaku mendapatkan informasi bahwa tim formatur belum melakukan rapat untuk membahas susunan kepengurusan secara bersama-sama. Di sisi lain, secara tiba-tiba muncul susunan kepengurusan yang beredar.
“Dari tim formatur sendiri menyampaikan bahwa mereka belum mengadakan rapat apa pun. Tetapi tiba-tiba sudah ada susunan kepengurusan. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan bagi kami,” ujar Rycko Menoza dalam konferensi pers, Selasa (22/9/2026).
Menurut Rycko, kondisi tersebut perlu segera diperjelas agar tidak menimbulkan kebingungan di internal Partai Golkar Kota Bandar Lampung.
Ia menilai, setelah Musda selesai, tahapan berikutnya seharusnya dapat berjalan secara terarah sehingga kepengurusan baru segera terbentuk dan dapat menjalankan roda organisasi.
Ingin Segera Bekerja
Rycko menegaskan, pihaknya tidak ingin persoalan mengenai susunan kepengurusan berlarut-larut. Menurutnya, hal terpenting saat ini adalah adanya kejelasan mengenai struktur kepengurusan sehingga roda organisasi dapat segera berjalan.
Ia mengatakan, dirinya bersama jajaran yang nantinya menjadi bagian dari kepengurusan pada dasarnya telah siap bekerja menjalankan program-program Partai Golkar di Kota Bandar Lampung.
“Kami mau bekerja, tetapi apa daya SK kami belum ada. Jadi harapan kami pelantikan ini segera dilaksanakan dengan kepengurusan yang jelas. Kami ingin segera bekerja dan menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab kami,” katanya.
Rycko menyebut, kejelasan kepengurusan menjadi penting karena setelah proses Musda, organisasi membutuhkan kepastian mengenai siapa saja yang akan menjalankan tugas dan fungsi di jajaran DPD II Partai Golkar Kota Bandar Lampung.
Dengan adanya kepengurusan yang telah ditetapkan secara resmi, berbagai agenda organisasi diharapkan dapat segera dijalankan tanpa terkendala persoalan administratif maupun ketidakjelasan struktur.
Tim Formatur Akan Gelar Rapat Lanjutan
Sementara itu, dari sisi tim formatur, munculnya susunan kepengurusan yang telah beredar menjadi bagian dari persoalan yang akan dibahas lebih lanjut.
Tim formatur menyatakan akan kembali menggelar rapat lanjutan untuk membahas penyusunan kepengurusan DPD II Partai Golkar Kota Bandar Lampung.
Rapat tersebut nantinya menjadi forum untuk membahas komposisi kepengurusan serta memastikan struktur organisasi yang akan diajukan secara resmi.
Tim formatur juga menegaskan bahwa proses penyusunan kepengurusan masih perlu dibahas bersama agar terdapat kesepahaman di antara pihak-pihak yang memiliki mandat dalam tim formatur.
Dengan adanya rencana rapat lanjutan tersebut, proses penyusunan kepengurusan diharapkan dapat segera menemukan titik terang sehingga tidak lagi menimbulkan simpang siur di internal partai.
Rycko berharap hasil rapat formatur nantinya dapat menjadi dasar untuk segera menyelesaikan tahapan administrasi kepengurusan hingga penerbitan Surat Keputusan (SK) dan pelantikan.
Dorong Penyelesaian Secara Internal
Rycko juga menekankan pentingnya penyelesaian persoalan tersebut melalui mekanisme organisasi.
Menurutnya, seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembentukan kepengurusan memiliki kepentingan yang sama, yakni memastikan Partai Golkar Kota Bandar Lampung dapat segera menjalankan agenda organisasi.
Ia berharap proses pembahasan di tingkat formatur dapat berlangsung secara terbuka dan menghasilkan keputusan yang dapat diterima bersama.
“Intinya kami berharap semuanya segera jelas. Kalau kepengurusan sudah jelas, SK sudah ada, kemudian dilantik, kami bisa langsung bekerja. Jangan sampai karena persoalan administrasi dan kepengurusan ini, kerja-kerja organisasi justru tertunda,” pungkas Rycko Menoza.
Dengan demikian, tahapan pasca-Musda XI saat ini masih menunggu hasil pembahasan tim formatur. Kepengurusan yang sebelumnya beredar juga masih menjadi bagian dari persoalan yang perlu diklarifikasi dan disesuaikan dengan hasil rapat formatur.
Sementara itu, hingga Selasa (22/9/2026), waktu pelantikan kepengurusan DPD II Partai Golkar Kota Bandar Lampung periode 2026–2031 belum ditetapkan secara pasti.
Rapat lanjutan tim formatur diharapkan menjadi langkah untuk memperjelas komposisi kepengurusan sekaligus mempercepat proses penerbitan SK dan pelantikan pengurus baru. (Radian)
Eva Dwiana Tinjau Perbaikan Jalan dan Drainase di Bandar Lampung
PKD ke-5 Lampung Satukan Ragam Budaya Nusantara
Masyarakat Kedamaian Siapkan Langkah Hukum, Soroti Pemberitaan dan Dugaan Ketidaknetralan Aparat
