Ekonomi dan Bisnis
Pj. Gubernur Lampung Tandatangani Kerja Sama KUB Bank Lampung dan Bank Jatim
Alteripost Jawa Timur – Penjabat (Pj) Gubernur Lampung Samsudin menandatangani perjanjian pemegang saham atau Shareholder Agreement (SHA) antara Pemerintah Provinsi Lampung dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim). Acara penandatanganan berlangsung di Ballroom Golden Tulip Holland Resort, Kota Batu, Jawa Timur, Jumat (8/11/2024).
Penandatanganan SHA ini dilakukan langsung oleh Pj. Gubernur Samsudin dan Direktur Utama Bank Jatim, Busrul Iman. Skema KUB ini merupakan upaya konsolidasi bank yang diatur dalam POJK No.12/POJK.03/2020, memungkinkan Bank Pembangunan Daerah (BPD) seperti Bank Lampung memenuhi persyaratan modal inti minimum Rp3 triliun pada akhir 2024. Kolaborasi ini bertujuan memperkuat permodalan, meningkatkan basis bisnis, memperluas jangkauan konsumen, memperlebar saluran distribusi, dan mempercepat pertumbuhan sektor perbankan di Lampung.
Selain SHA, acara ini juga menjadi ajang penandatanganan Akta Kepatuhan antara Direktur Utama Bank Lampung Mahdi Yusuf dan Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman, sebagai langkah lanjutan mempererat sinergi antarbank ini.
Pj. Gubernur Samsudin menyampaikan apresiasinya atas dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemegang saham, serta manajemen Bank Jatim yang telah berkontribusi pada tercapainya kesepakatan ini.
Pj Gubernur menekankan bahwa kolaborasi ini menandai momen bersejarah bagi Provinsi Lampung dan Jawa Timur, sekaligus menunjukkan komitmen bersama dalam memenuhi regulasi permodalan inti OJK.
“Kerja sama KUB ini bukan hanya memenuhi regulasi OJK, tetapi juga menjadi momen penting yang menciptakan sinergi lebih kuat antara Lampung dan Jawa Timur,” ujar Samsudin.
Pj. Gubernur menambahkan bahwa kolaborasi ini diharapkan memberi dampak positif bagi Bank Lampung, khususnya dalam memperkuat permodalan dan pengelolaan bisnis perbankan yang lebih modern dan inovatif.
Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, turut menyambut baik kolaborasi ini. Menurutnya, KUB menjadi langkah strategis untuk tumbuh dan berkembang bersama, dimana Bank Jatim akan menjadi pengendali aset dalam KUB ini. Dengan sinergi ini, kedua bank dapat menangani proyek-proyek besar yang sebelumnya sulit dijangkau oleh Bank Lampung.
“Kita akan lebih kuat menggarap proyek-proyek besar bersama. Jangkauan pasar yang semakin luas juga memberikan peluang ekspansi yang lebih besar bagi Bank Lampung di Jawa Timur,” ujar Adhy.
Direktur Utama Bank Lampung, Mahdi Yusuf, optimis sinergi ini akan membuka peluang besar untuk peningkatan potensi bisnis, pengembangan produk dan layanan, penguatan kapasitas SDM, serta pengembangan infrastruktur dan teknologi digital di bidang perbankan.
Sementara itu, Direktur Utama Bank Jatim, Busrul Iman, menjelaskan bahwa KUB bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan dan layanan perbankan di kedua provinsi. Kolaborasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari produk dana, pembiayaan, hingga layanan perbankan lainnya.
“Alhamdulillah, dengan adanya SHA ini, kami berharap kolaborasi ini menjadi jembatan bagi penguatan struktur perbankan daerah,” ungkap Busrul.
Kerja sama ini diharapkan membawa manfaat yang signifikan bagi pengembangan sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi di Lampung dan Jawa Timur, menciptakan dampak positif bagi masyarakat luas di kedua provinsi. (*)
Alteripost Bandar Lampung – Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Lampung pada bulan November 2024 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,42% (mtm), lebih tinggi dibandingkan periode Oktober 2024
yang mengalami inflasi sebesar 0,20% (mtm). Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan
capaian nasional yang tercatat inflasi sebesar 0,30% (mtm), walaupun lebih rendah
dibandingkan dengan rata-rata tingkat perkembangan IHK di Provinsi Lampung pada bulan November dalam tiga tahun terakhir yang tercatat mengalami inflasi sebesar 0,48% (mtm).
Secara tahunan, IHK di Provinsi Lampung pada bulan November 2024 mengalami inflasi 1,50% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 1,94% (yoy), begitu juga jika dibandingkan dengan inflasi nasional yang tercatat sebesar 1,55% (yoy).
Dilihat dari sumbernya, inflasi terutama disebabkan oleh peningkatan harga pada
kelompok makanan dan minuman. Komoditas utama penyumbang inflasi tertinggi adalah bawang merah, tomat, daging ayam ras, bawang putih dan jeruk dengan andil masingmasing sebesar 0,21%; 0,09%; 0,04%; 0,03%; dan 0,03% (mtm). Peningkatan harga bawang merah disebabkan oleh telah masuknya musim hujan sehingga berdampak kepada
produktivitas penghasil lokal (Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan Pesawaran) serta wilayah rekanan (Brebes). Adapun peningkatan harga tomat juga disebabkan oleh curah hujan yang tinggi menyebabkan tomat cepat membusuk sehingga petani mengalami gagal panen.
Peningkatan harga daging ayam ras disebabkan oleh harga pakan ternak (jagung)
yang mengalami kenaikan. Adapun hal tersebut tercermin dari data harga PIHPS untuk komoditas daging ayam ras secara rerata sebesar Rp31.500,00, lebih tinggi dari Rp29.500,00 pada bulan sebelumnya. Lebih lanjut, peningkatan harga bawang putih dan jeruk turut disebabkan oleh melambatnya impor serta dampak cuaca yang menghalangi distribusi ke pasar.
Adapun dampak cuaca tersebut sejalan dengan prakiraan BMKG bahwa mayoritas
wilayah di Provinsi Lampung menghadapi intensitas hujan menengah-tinggi pada bulan
Desember 2024.
Di sisi lain, inflasi yang lebih tinggi pada November 2024 tertahan oleh sejumlah komoditas yang mengalami deflasi, terutama beras, cabai rawit, kentang, kopi bubuk, dan terong dengan andil masing-masing sebesar -0,03%; -0,03%; -0,02%; -0,01%; dan -0,01% (mtm).
Penurunan harga beras sejalan dengan telah masuknya panen gadu pada pertengahan bulan Oktober 2024. Hal tersebut tercermin dari produksi padi sebesar 525,8 ton GKG, tumbuh 22,85%(yoy) pada triwulan IV 2024. Adapun penurunan harga cabai rawit pasokan yang berlimpah pasca panen raya di daerah sentra (Jawa Timur).
Melambatnya harga kopi bubuk disebabkan oleh telah masuknya panen petani lokal. Adapun harga terong dan kentang melambat disebabkan oleh pasokan yang terjaga serta tidak diiringi oleh permintaan yang
tinggi.
Ke depan, KPw BI Provinsi Lampung memprakirakan bahwa inflasi IHK di Provinsi Lampung akan tetap terjaga pada rentang sasaran inflasi 2,5±1% (yoy) hingga dengan akhir tahun 2024. Namun, diperlukan upaya mitigasi risiko-risiko sebagai berikut, antara lain dari Inflasi Inti (Core Inflation) berupa peningkatan demand menjelang periode HBKN Nataru serta berlanjutnya peningkatanbharga emas.
Selanjutnya dari sisi Inflasi makanan yang
bergejolak (Volatile Food) adalah (i) kenaikan harga bawang merah dan aneka cabai seiring
dengan curah hujan yang meningkat pada akhir tahun; (ii) kenaikan harga minyak goreng sejalan dengan peningkatan harga global.
Adapun risiko dari Inflasi Harga yang diatur
pemerintah (Administered Price) yang perlu mendapat perhatian di antaranya yaitu kenaikan harga aneka rokok sejalan dengan kenaikan tarif cukai rokok tahun 2024 sebesar 10% dan rokok elektrik sebesar 15%.
Meninjau perkembangan inflasi bulan berjalan dan mempertimbangkan risiko inflasi kedepan, Bank Indonesia dan TPID Provinsi Lampung akan terus melanjutkan upaya menjaga stabilitas harga melalui strategi 4K.
1. Keterjangkauan Harga
a. Melakukan operasi pasar beras/SPHP secara kontinyu hingga harga kembali turun
sampai dengan HET.
b. Melakukan monitoring harga dan pasokan, khususnya pada komoditas yang berisiko
mengalami kenaikan harga seperti bawang merah, aneka cabai, serta daging ayam
ras.
2. Ketersediaan Pasokan
a. Implementasi Toko Pengendalian Inflasi di seluruh wilayah IHK/Non-IHK, yaitu Toko
MAPAN di Kota Metro, toko TAPIS di Kota Bandar Lampung, dan toko TOPIK di
Kabupaten Lampung Selatan.
b. Penguatan kerjasama antar daerah (KAD) untuk komoditas-komoditas defisit dan
berisiko defisit dengan daerah sentra produksi.
3. Kelancaran Distribusi
a. Penguatan kapasitas transportasi dengan penambahan volume dan rute penerbangan
Lampung menuju Jakarta, Batam, Medan, dan Bali.
b. Penguatan implementasi Mobil TOP (Transportasi Operasi Pasar) dalam menjaga
kelancaran operasi pasar.
4. Komunikasi efektif . Melakukan rapat koordinasi rutin mingguan di setiap Kabupaten/Kota dalam rangka
menjaga awareness terkait dinamika harga dan pasokan terkini.
b. Memperkuat sinergi komunikasi dengan media dan masyarakat dalam untuk
mencegah perilaku panic buying. (*)
Pj. Gubernur Samsudin Terima Penghargaan Dosen Terbaik Dari UIA
Pj. Gubernur Lampung Hadiri Pembukaan Pendidikan Kepemimpinan NU
Menteri Hukum RI Lantik Pimti Pratama Kanwil Kemenkum Lampung
