Politik
Terkait Video Viral, Paslon Nomor Dua Tepis Tuduhan Money Politics di Pilkada Tuba
Alteripost Tulang Bawang – Viral sebuah video yang menuding Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 2, Qudrotul Ikhwan-Hankam Hasan, terlibat dalam dugaan praktik politik uang (money politics) menjelang Pilkada Tulang Bawang. Video tersebut memperlihatkan seorang pemuda yang mengaku berasal dari Penawar Tama, diduga bagian dari tim pasangan ini. Namun, tim Qudrotul-Hankam membantah keras tuduhan tersebut.
Gentur Sumedi, salah satu juru bicara Paslon nomor urut 2, menegaskan bahwa pihaknya belum mengetahui identitas pemuda dalam video tersebut.
“Kami akan memastikan kebenaran kejadian ini. Namun, orang yang mengaku dari nomor 02 tidak otomatis mewakili atau menjadi utusan resmi paslon kami,” jelas Gentur, Senin (25/11/2024).
Menurutnya, tudingan ini adalah bagian dari propaganda hitam yang sengaja diarahkan untuk menjatuhkan nama baik Paslon Qudrotul-Hankam.
“Ini jelas merupakan upaya narasi black propaganda. Kami tegaskan, yang bersangkutan tidak dikenal sebagai bagian dari tim pemenangan kami,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gentur menegaskan komitmen Paslon Qudrotul-Hankam untuk melangsungkan Pilkada secara jujur dan demokratis.
“Kami menolak keras praktik money politics. Pilkada harus berjalan secara adil dan demokratis,” tegasnya.
Ia juga mengimbau kepada seluruh relawan dan tim pemenangan agar tetap tenang menghadapi isu tersebut, khususnya di masa tenang menjelang pemungutan suara.
“Kami meminta kepada semua pihak untuk tidak terprovokasi dan tetap menjaga suasana kondusif,” ucap Gentur.
Terkait dugaan ini, tim Qudrotul-Hankam mengutuk keras pihak-pihak yang sengaja menciptakan narasi fitnah untuk merusak reputasi mereka.
“Kami tidak akan tinggal diam terhadap propaganda hitam yang ditujukan kepada kami,” pungkasnya. (Can)
Alteripost Bandar Lampung – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Budhi Condrowati mendukung instruksi Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal terkait sejumlah kebijakan penting di bidang pendidikan.
Hal ini mencakup larangan menahan ijazah siswa, pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP), serta mewajibkan siswa mengikuti study tour yang memberatkan wali murid.
“Kami sepakat dengan langkah tegas Gubernur untuk memastikan tidak ada lagi praktik-praktik yang merugikan siswa dan orang tua. Larangan menahan ijazah siswa adalah langkah yang sangat tepat, karena hak pendidikan harus dihargai tanpa hambatan administrasi,” ungkap Budhi Condrowati, Senin (24/2/2025).
Lebih lanjut, Budhi juga mengapresiasi instruksi mengenai pengelolaan dana PIP yang harus tepat sasaran.
“Pemotongan dana PIP yang seharusnya menjadi bantuan untuk siswa kurang mampu harus dihentikan. Dana tersebut harus benar-benar digunakan untuk mendukung pendidikan mereka,” tambahnya.
Terkait dengan kewajiban study tour yang memberatkan orang tua, Budhi menilai bahwa hal tersebut perlu diperhatikan dengan seksama.
“Kami berharap ke depannya, kegiatan ekstrakurikuler seperti study tour tidak membebani orang tua. Harus ada pertimbangan yang matang sebelum diadakan, agar tidak menambah beban keluarga,” ujarnya.(*)
Herlinawati Qudrotul Resmi Dikukuhkan Sebagai Bunda Literasi Tuba Periode 2025-2030
Eva Dwiana Memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Krakatau 2025
Eva Dwiana Kembali Terpilih Sebagai Ketua Umum KONI Bandar Lampung
