Lampung
Tanggulangi Ancaman Cyber, Pj. Gubernur Lampung Luncurkan Tim Respons Insiden Keamanan Komputer
Alteripost Lampung – Pj. Gubernur Lampung Samsudin meluncurkan Tim Respons Insiden Keamanan Komputer atau Computer Security Incident Response Team (CSIRT) untuk 6 kabupaten secara gabungan di Provinsi Lampung di Gedung Pusiban, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Selasa (3/12/2024).
Samsudin mengatakan pembentukan CSIRT ini menjadi sangat penting sebagai strategi perlindungan dan respons atas ancaman dan insiden siber yang mungkin terjadi.
CSIRT sendiri merupakan tim yang bertugas untuk mencegah, menanggulangi, dan menangani insiden keamanan siber.
“Keamanan siber menjadi salah satu isu yang sangat strategis. Saya menyambut baik ini untuk meningkatkan pertahanan dan dan keamanan berbasis siber di Provinsi Lampung,” ujar Samsudin.
Ke- 6 Kabupaten tersebut yakni Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Barat, Lampung Utara, Way Kanan dan Pringsewu.
Samsudin menuturkan CSIRT tidak hanya menangani insiden, namun bertugas mencegah dan meminimalkan dampak serangan dengan memastikan kesiapan, respons cepat, dan perbaikan sistem keamanan siber.
Dia menyebutkan CSIRT diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam mencegah, mendeteksi, dan menangani insiden siber di wilayah masing-masing.
“Dengan terbentuknya CSIRT gabungan ini, saya percaya bahwa koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, serta lembaga terkait akan semakin solid,” katanya.
Menurutnya, beberapa tahun terakhir, ancaman siber di Indonesia telah menunjukkan tren yang mengkhawatirkan.
Berdasarkan data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), pada tahun 2023 terjadi lebih dari 1,3 miliar serangan siber di Indonesia. Sebagian besar serangan ini menyasar sektor pemerintahan dan layanan publik, salah satu ancaman siber yang semakin marak adalah judi online.
“Ancaman ini tidak hanya berbahaya bagi finansial masyarakat, tetapi berpotensi mengancam integritas, moral masyarakat, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kalau ini tidak kita sikapi, akan terjadi hal yang sangat buruk bagi pembangunan Lampung,” ujarnya.
Samsudin menekankan melalui launching gabungan CSIRT ini, agar memperkuat sinergi dan kolaborasi.
Dia meminta keberadaan CSIRT bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga memerlukan dukungan dari BSSN, aparat penegak hukum, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.
“Kolaborasi adalah kunci untuk memperkuat ekosistem yang tangguh, adaptif, dan siap menghadapi berbagai ancaman,” katanya.
Samsudin turut mendorong dalam peningkatan kapasitas SDM pengelola CSIRT. “Kita harus memastikan bahwa anggota CSIRT memiliki kemampuan terkini melalui pelatihan, sertifikasi, dan pemutakhiran informasi secara berkala,” ujarnya.
Samsudin mengajak tim ini berpartisipasi membangun kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi untuk mencegah terjebak dalam aktivitas ilegal seperti judi online dan memahami pentingnya menjaga keamanan data pribadi.
“Integrasikan CSIRT ini dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). CSIRT harus menjadi bagian integral dari upaya pemerintah untuk menerapkan SPBE yang aman dan andal,” katanya.
Sementara itu, Deputi III Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN Sulistyo mengatakan dengan adanya CSIRT atau tim tanggap insiden siber, maka institusi mampu mempersiapkan diri dari pra insiden, selama insiden maupun pasca insiden.
“Tugas dari tim tanggap insiden ini adalah mengindentifikasi aset-aset sistem elektronik seperti berupa infrastruktur, data center, dan aplikasi yang dimiliki oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota untuk dilindungi. Ada tim tanggap insiden yang mampu dan tahu apa yang harus dilakukan, prosedurnya seperti apa,” ujar Sulistyo.
Sulistyo menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa Kementerian/Lembaga termasuk pemerintah daerah agar memiliki tim tanggap insiden siber.
Dirinya mengapresiasi dukungan Gubernur Lampung yang memiliki keinginan kuat dan komitmen dalam keamanan siber.
“Ini poin penting bahwa ada keinginan dari pimpinan kepala daerah untuk mendorong bahwa isu keamanan siber menjadi penting. Saya yakin Bapak Gubernur mempunyai pemahaman yang cukup luas dan komprehensif tentang pentingnya keamanan siber,” katanya.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Lampung Achmad Saefulloh mengatakan kehadiran CSIRT ini untuk mendukung perlindungan infrastruktur informasi vital dari ancaman insiden siber pada pemerintah daerah khususnya kabupaten/kota.
“Ini juga untuk membangun kesiapan pemerintah kabupaten/kota dalam merespons insiden keamanan siber secara cepat, efisien, dan efektif,” ujar Achmad.
Hadir pada kesempatan itu, Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, anggota Forkopimda, dan para Kepala Dinas Kominfotik Kabupaten di Provinsi Lampung.(*)
Alteripost Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mempercepat penanganan dan eliminasi Tuberkulosis. Hal tersebut disampaikan dalam acara Komitmen Percepatan Eliminasi Tuberkulosis yang dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus dan Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus di Aula Semergo, Pemkot Bandar Lampung, Selasa (14/4/2026).
Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menilai kehadiran pemerintah pusat menjadi penguatan penting bagi daerah dalam melakukan aksi nyata, khususnya dalam penemuan dan penatalaksanaan kasus TBC secara berkelanjutan.
“Kunjungan ini merupakan bentuk dukungan bagi kami di daerah, khususnya Pemerintah Kota Bandar Lampung, untuk memperkuat komitmen percepatan eliminasi TBC, terutama dalam penemuan kasus baru di tengah masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa TBC bukan sekadar persoalan kesehatan, tetapi juga berdampak luas pada aspek sosial dan ekonomi karena dapat menurunkan produktivitas masyarakat serta menghambat pembangunan daerah.
Gubernur juga mengapresiasi program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dari pemerintah pusat sebagai langkah strategis deteksi dini berbagai penyakit, seperti hipertensi dan diabetes. Program ini dinilai mampu mengurangi beban layanan rujukan di rumah sakit besar, termasuk RSUD Abdul Moeloek.
Menurutnya, saat ini RSUD Abdul Moeloek menerima hingga 700 rujukan per hari. Dengan optimalisasi layanan kesehatan di tingkat puskesmas, masyarakat diharapkan dapat tertangani lebih dini tanpa harus dirujuk ke rumah sakit provinsi.
Dari sisi kinerja, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan di Provinsi Lampung menunjukkan tren positif. Pada 2024, capaian SPM mencapai 103 persen dan meningkat menjadi 131 persen pada 2025. Sementara pada triwulan pertama 2026, capaian telah mencapai 19 persen.
Adapun tingkat keberhasilan pengobatan TBC sensitif obat di Lampung tercatat 95 persen pada 2024 dan meningkat menjadi 98 persen pada 2025. Hingga triwulan pertama 2026, capaian pengobatan telah mencapai 81 persen.
Gubernur Mirza mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari kader kesehatan, komunitas, hingga organisasi kemasyarakatan, untuk berkolaborasi dalam upaya eliminasi TBC.
“Syarat utama menuju Indonesia Emas 2045 adalah masyarakat yang sehat. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, diperlukan sinergi semua pihak dalam meningkatkan kesadaran dan pemanfaatan layanan kesehatan,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat penanggulangan TBC, khususnya di Provinsi Lampung.
Kementerian Kesehatan telah menyiapkan anggaran tambahan sebesar Rp4,1 triliun untuk memperkuat infrastruktur medis dan mendukung kerja kader kesehatan.
Ia menyebutkan bahwa penanganan TBC menjadi salah satu prioritas dalam program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Indonesia masih berada di peringkat kedua kasus TBC tertinggi di dunia. Karena itu, penanganannya tidak hanya kuratif, tetapi juga harus diperkuat dari sisi pencegahan,” ujarnya.
Di Kota Bandar Lampung, tercatat sekitar 4.300 kasus TBC pada tahun lalu. Untuk itu, pemerintah akan menerapkan strategi penemuan kasus secara aktif melalui program CKG yang menyasar anggota keluarga pasien.
“Jika ada 4.300 kasus, maka seluruh anggota keluarga di rumah tersebut harus diperiksa. Ini penting untuk memutus rantai penularan,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga mendorong pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) bagi masyarakat yang tinggal serumah dengan pasien TBC, meski belum menunjukkan gejala.
Sebagai bentuk dukungan terhadap tenaga lapangan, pemerintah akan memberikan insentif bulanan kepada 5.200 kader TBC di seluruh desa di Provinsi Lampung. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat penemuan kasus di tingkat akar rumput.
“Anggaran tambahan ini juga akan digunakan untuk pengadaan alat rontgen modern serta memastikan para kader mendapatkan dukungan yang memadai,” tambahnya.
Selain TBC, pemerintah pusat juga terus mengakselerasi penanganan stunting sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung percepatan eliminasi penyakit menular secara berkelanjutan.
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyatakan kesiapan daerah dalam menjalankan arahan pemerintah pusat untuk menekan angka TBC.
“Kami terus aktif melakukan sosialisasi kesehatan, termasuk TBC. Insyaallah angka TBC bisa ditekan, dan kami siap melaksanakan arahan pusat,” ujarnya.
Saat ini, Kota Bandar Lampung didukung 31 puskesmas, terdiri dari 15 puskesmas rawat jalan dan 16 rawat inap, serta 50 puskesmas pembantu dan 126 pos layanan kesehatan.(*)
TS Saiburai Bertekad Promosi ke Liga 3
Wali Kota Eva Dwiana Hadir di Tengah Duka Korban Banjir Garuntang
Rumahnya Terendam Banjir, Warga Jagabaya Minta Solusi Konkret dari Pemerintah
