Lampung
Pj. Gubernur Samsudin Raih Penghargaan Tokoh Peduli Pertanian Lampung
Alteripost Lampung – Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Provinsi Lampung meluncurkan Program Gerakan Satu Desa Satu Warung Beras Bersama (Waber) dan menggelar seminar serta Perpadi Lampung Award 2024, di Ballroom Hotel Emersia, Bandar Lampung, Selasa (3/12/2024).
Dalam Acara yang dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPP Perpadi Sutarto Alimoeso tersebut, Pj. Gubernur Samsudin meraih penghargaan sebagai Tokoh Peduli Pertanian Lampung.
Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Samsudin menyampaikan bahwa Provinsi Lampung dikenal dengan salah satu lumbung pangan nasional.
Namun, keberhasilan ini harus kita tingkatkan dengan memperkuat tata kelola perberasan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memastikan ketersediaan serta keterjangkauan beras bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Lampung memiliki kekuatan swasembada pangan, bahkan menjadi penghasil beras nasional terbaik. Untuk itu yang perlu ditingkatkan lebih baik kedepan di Lampung, bagaimana menjadikan pertanian ini lebih modern dan lebih efisien. Bagaimana pemanfaatan moderenisasi penggilingan padi, modernisasi menanam padi, bahkan modernisasi panennya juga. Sehingga efisien terjadi dan modernisasi juga akan terjadi,” ujar Samsudin.
Samsudin juga menyoroti jual beli gabah yang ada di lapangan oleh salah satu pengusaha besar, itu juga harus disikapi dengan saksama oleh Provinsi Lampung, agar supaya mengutungkan bagi para petani dan juga menguntungkan bagi para penggiling-penggiling beras yang ada di masyarakat.
Samsudin juga mengapresiasi peluncuran Program Waber, yaitu Gerakan Satu Desa Satu Warung Beras Bersama, adalah langkah konkret yang sangat relevan dan inovatif.
“Program ini tidak hanya memperkuat distribusi dan akses beras di tingkat desa, tetapi juga memberikan peluang bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat desa,” jelasnya.
Samsudin mengajak semua pihak untuk berkolaborasi. Para petani, pelaku usaha, akademisi, hingga pemerintah harus saling bersinergi untuk menciptakan ekosistem pangan yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Dalam acara ini juga dilakukan pelantikan DPC Perpadi Provinsi Lampung
Dalam laporannya, Ketua DPD Perpadi Provinsi Lampung Midi Iswanto menjelaskan bahwa Waber akan hadir di setiap desa di Provinsi Lampung. Waber ini akan menjual beras Perpadi sehingga memudahkan masyarakat untuk membeli beras, mengatasi kelangkaan beras dan menjaga stabilitas harga beras di Lampung.
Selain itu, dijadwalkan juga akan diberikan penghargaan Perpadi Lampung Award 2024 untuk para tokoh penting di Provinsi Lampung yang sudah berdedikasi peduli terhadap pertanian di Lampung. Mulai dari kepala daerah, akademisi, birokrat dan tokoh Lampung lainnya yang peduli terhadap pertanian di Lampung. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Perkuat Sinergi, Bupati Qudrotul Ikhwan Tandatangani Hibah Tanah Untuk Kejaksaan Negeri Tuba
Bupati Qudrotul Ikhwan Hadiri Rapat Paripurna DPRD Tuba
Dihadiri Bupati, TP-PKK Tuba Gelar Pelatihan Pengelolaan Sampah Pada Seluruh Kader
