Lampung
Pj. Gubernur Lampung Hadiri Pembukaan Pendidikan Kepemimpinan NU
Alteripost Lampung Selatan – Pj. Gubernur Lampung, Samsudin, menghadiri pembukaan Pendidikan Menengah Kepemimpinan (PMK) Nahdlatul Ulama (NU) Angkatan ke-2 yang berlangsung di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung, Lampung Selatan, Rabu (4/12/2024).
Dalam sambutannya, Pj. Gubernur menyampaikan bahwa program PMK NU ini merupakan langkah strategis untuk melahirkan generasi pemimpin yang tidak hanya memiliki kompetensi manajerial, tetapi juga berlandaskan akhlakul karimah serta nilai-nilai Ahlussunah Wal Jamaah. Hal ini menjadi semakin penting di tengah era penuh tantangan saat ini.
“NU harus memainkan peran penting di kancah nasional, khususnya dalam membentengi moral masyarakat. Di Provinsi Lampung, NU dapat terus melakukan pendidikan kepada masyarakat untuk mencegah degradasi moral, pergaulan bebas, dan masalah sosial lainnya yang tidak hanya berdampak pada dosa besar, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial,” ujar Samsudin.
Samsudin juga menekankan pentingnya pendidikan ini sebagai upaya untuk mendidik masyarakat agar terhindar dari berbagai bentuk degradasi moral. Samsudin memberikan perbandingan dengan Jepang pada tahun 1980-an yang mengalami kemajuan teknologi pesat, namun saat ini menghadapi penurunan kualitas sumber daya manusia dan populasi.
“Indonesia tidak boleh mengalami hal serupa, karena kita memiliki pedoman agama yang kuat,” tegasnya.
Samsudin meyakini bahwa melalui program PMK NU, para peserta akan memperoleh bekal berharga untuk menjadi pemimpin yang mampu beradaptasi, mengambil keputusan strategis, dan menjaga sinergi antara nilai-nilai agama, budaya, dan kebangsaan. Ia juga mengapresiasi NU yang terus melahirkan kader-kader yang berkomitmen menjaga keutuhan NKRI, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan UUD 1945.
“Kita mengenal lagu Yalal Wathon, yang menjadi simbol cinta tanah air NU terhadap bangsa dan negara. Kepemimpinan yang kuat tidak hanya lahir dari kecerdasan intelektual, tetapi juga dari integritas moral, kemampuan kolaborasi, dan kepedulian sosial. Oleh karena itu, melalui pendidikan ini, mari kita tanamkan nilai-nilai tersebut dalam setiap langkah kepemimpinan kita,” tutup Samsudin.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Organisasi PBNU, KH Miftafakih, mewakili Ketua Umum PBNU, menyampaikan ucapan selamat atas terselenggaranya Pendidikan Menengah Kepemimpinan Angkatan 2 di Provinsi Lampung. Ia menegaskan pentingnya kompetensi dan tanggung jawab sebagai pondasi utama dalam kepemimpinan, terutama dalam mengemban amanah konstitusi Nahdlatul Ulama (NU).
“Kegiatan pengkaderan ini adalah wujud revitalisasi atas nilai-nilai yang telah diwariskan oleh para kiai dalam membentuk kader-kader penerus. Ini merupakan amanah konstitusi NU yang harus dijalankan dengan penuh kesungguhan dan tanggung jawab,” tutur KH Miftafakih.
Acara ini dihadiri oleh kaban BPSDM Provinsi Lampung, berbagai tokoh NU, peserta program, serta pejabat pemerintah Provinsi Lampung. Pendidikan ini diharapkan dapat menjadi tonggak penting dalam membangun generasi pemimpin yang bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya di Provinsi Lampung. (*)
Lampung
Pemprov Lampung Perkuat Pengawasan Internal, Optimis Tata Kelola Pemerintahan Lebih Efektif dan Bersih
Alteripost.co, Bandarlampung- Wakil Gubernur (Wagub) Lampung, Jihan Nurlela, secara resmi membuka kegiatan Capacity Building Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) menuju efektivitas dan efisiensi Rencana dan Anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. Acara yang dihadiri oleh jajaran pimpinan perangkat daerah dan narasumber Kepala BPKP Lampung tersebut berlangsung di Gedung Pusiban, Senin (25/5/2026).
Dalam arahannya, Wagub Jihan Nurlela menegaskan bahwa posisi pemerintah saat ini berada di ruang terbuka yang diawasi secara langsung oleh seluruh elemen masyarakat. Oleh sebab itu, ia meminta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengubah pola pikir dalam penyusunan program kerja kedinasan.
”Kita hari ini sebagai pemerintah tidak boleh membuat suatu program yang penting buat program, tapi membuat program yang penting,” tegas Jihan Nurlela saat memberikan arahan.
Ia memandang momentum capacity building ini sangat strategis sebagai langkah evaluasi sekaligus persiapan menghadapi penilaian maturitas SPIP terintegrasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ia mengimbau agar SPIP tidak lagi dianggap sebagai gugus kewajiban administratif, melainkan diinternalisasi menjadi ideologi dan budaya kerja harian.
Guna mempercepat perbaikan sistem pengendalian tersebut, Wagub menyampaikan lima poin arahan utama yang wajib diimplementasikan oleh seluruh jajaran perangkat daerah. Poin pertama yang ditekankan secara lugas adalah mengenai penguatan komitmen pimpinan sebagai motor penggerak instansi.
Ia menekankan bahwa seorang pimpinan daerah harus memiliki rasa memiliki (owning) yang tinggi terhadap sistem dan instansi yang dipimpinnya.
Selanjutnya, Wagub Jihan menjabarkan empat arahan lainnya, yakni pentingnya mengedepankan integritas dalam kesatuan perencanaan dan kinerja agar tidak berjalan secara parsial; penerapan manajemen risiko yang efektif dan berkelanjutan pada tiap program; optimalisasi peran APIP (Inspektorat) sebagai quality assurance dan consulting partner; serta penanaman budaya integritas dan akuntabilitas di sanubari setiap Aparatur Sipil Negara (ASN).
Di akhir arahannya, Wagub Jihan Nurlela menyampaikan apresiasi kepada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung yang terus konsisten mendorong penguatan SPIP-T di lingkungan pemerintah daerah.
Sementara itu, Inspektur Provinsi Lampung, Bayana, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi para asesor serta memperkuat komitmen kepala daerah beserta jajaran kepala OPD dalam memitigasi risiko program kerja.
Inspektur Bayana melaporkan, tingkat kematangan (maturitas) SPIP Provinsi Lampung berada pada Level 3 (Terdefinisi) dengan skor 3.200, sementara indeks manajemen risiko berada pada angka 3,073. Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan peningkatan kualitas pengawasan internal secara berkala agar indeks efektivitas pengendalian korupsi dapat terus dioptimalkan.
Di sisi lain, Pemprov Lampung terus bergerak maraton dalam menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) temuan BPK serta menggenjot perbaikan nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) yang pada tahun 2025 lalu mencatatkan skor 69. Kerja keras jajaran pengawasan internal dalam dua bulan terakhir menunjukkan progres signifikan, di mana pengembalian kerugian keuangan negara berhasil dioptimalkan hingga mencapai hampir Rp7 Miliar.
Guna menyelesaikan temuan menahun yang sulit ditindaklanjuti secara faktual, seperti kendala subjek yang telah meninggal dunia atau ketidakjelasan objek, Pemprov Lampung bekerja sama dengan BPK dan Asisten Datun akan menempuh mekanisme Sidang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) untuk penghapusan administrasi keuangan sesuai jalur hukum yang berlaku.
Langkah tegas juga diupayakan dalam perluasan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Setelah kesuksesan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Daerah Provinsi Lampung meraih predikat ZI, Pemprov Lampung kini tengah mempersiapkan sejumlah OPD pelayanan publik lainnya, termasuk jajaran Dinas Pendidikan yang sosialisasinya akan mulai diakselerasi pada awal Juni mendatang.
Melalui penguatan kapasitas asesor dan komitmen kepemimpinan di setiap instansi, Pemprov Lampung optimistis seluruh target capaian akuntabilitas, penurunan risiko program, hingga pembersihan aspek administrasi pihak ketiga dapat diselesaikan secara tuntas pada tahun anggaran 2026 untuk menjaga marwah dan wibawa pembangunan daerah. (Red)
Dari Gereja untuk Kemanusiaan, GPIB Marturia Lampung Perkuat Ketangguhan Masyarakat
Raih WTP, Pemkot Bandar Lampung Tegaskan Komitmen Tata Kelola Transparan
Bupati Egi: WTP ke-10 Jadi Motivasi Tingkatkan Pelayanan Publik
