DPRD
Anggota DPRD Dari Partai PDIP Beri Bantuan ke Korban Terdampak Banjir
Alteripost Bandar Lampung – DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana DPD Partai kembali memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak banjir di sejumlah wilayah Kota Bandar Lampung, Minggu (19/1/2025).
DPD Partai mengunjungi tiga titik lokasi yaitu pertama di Sukaraja, tirik kedua di Kampung Pulo Air Kelurahan Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat dan titik ketiga di Kota Karang Raya Kecamatan Teluk betung Timur Kota Bandar Lampung.
Fungsionaris yang turun langsung ke lokasi yakni Bendahara DPD Partai, Kostiana dan Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana DPD Partai, Budhi Condrowati. Adapun bantuan yang diserahkan untuk korban bencana banjir yaitu nasi bungkus, mie instan dan air mineral.
Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung, Budhi Condrowati mengatakan, pihaknya yang datang hari ini mewakili DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung untuk memberikan sejumlah bantuan untuk sedikit meringankan beban masyarakat yang terdampak.
“Tadi memang pas sekali saat kami datang warga sedang bergotong royong, jadi kami melihat kondisi disana memang termasuk parah, rumah jebol, elektronik rusak semua, banyak barang yang tidak bisa digunakan lagi, kaami benar-benar turut prihatin dengan kejadin ini,”tandasnya.
Dirinya turut prihatin atas musibah yang menimpa sejumlah warga di Kota Bandar Lampung ini. Dan dirinya berharap bantuan yang diberikan dapat bermanfaat serta musibah ini segera terselesaikan.
Kami khususnya saya berharap tidak ada banjir susulan mengingat hujan terkadang masih turun, dan semoga bapak ibu korban banjir dapat diberikan kesabaran dalam menghadapi masalah ini,”ungkapnya.
Bendahara DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung, Kostiana juga mengatakan hal serupa, DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung turun menyerap aspirasi sekaligus menyalurkan bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat terdampak di salah satu titik banjir terparah, di Kampung Pulo Air Kelurahan Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat.
Kembali Kostiana juga sebagai Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung serius menangani dan menuntaskan permasalahan bencana banjir melanda kota setempat.
Peristiwa banjir hebat terjadi di sebagian besar wilayah di Kota Bandar Lampung, Jumat (17/1/2025). Insiden ini mengakibatkan ratusan rumah warga terdampak hingga sempat memutus beberapa akses jalan raya.(*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyambut baik masukan konstruktif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung terkait perlunya pengetatan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Lampung. Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai krusial guna memastikan alokasi energi bersubsidi tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Sorotan tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzan Sibron, yang menyoroti persoalan antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Fauzan menduga masih berlangsungnya antrean panjang disebabkan oleh kelalaian pengawasan serta adanya oknum yang menyalahgunakan mekanisme barcode subsidi.
“Saya belum melihat ada penguraian antrean. Justru sebaliknya, antrean ini semakin parah. Saya menduga masih ada kelalaian oleh petugas-petugas di SPBU,” ujar Fauzan, Kamis (07/10/2026).
Fauzan memaparkan, berdasarkan temuannya di lapangan, modus yang kerap terjadi melibatkan manipulasi identitas kendaraan saat proses pengisian bahan bakar.
“Yang saya temukan di lapangan, faktanya adalah banyak satu mobil menggunakan beberapa barcode dengan modus mengganti pelat. Ini yang terjadi di lapangan,” ungkapnya.
Menyikapi dinamika tersebut, legislatif mengusulkan agar Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina Patra Niaga guna memberlakukan verifikasi ganda di lapangan. Verifikasi tersebut mencakup kewajiban mencocokkan barcode dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli.
“Ketika mereka mengisi BBM subsidi, selain menunjukkan barcode yang kemudian di-scan, mereka juga harus menunjukkan STNK aslinya,” kata Fauzan.
Ia menegaskan, langkah pencocokan fisik STNK selaras dengan sistem registrasi awal yang telah ditetapkan oleh regulator hilir migas.
“Di peraturan yang ada di BPH Migas itu sudah tertera bahwa barcode mekanismenya di-input melalui STNK. Maka petugas di lapangan bisa mencocokkan antara STNK dan barcode itu,” jelasnya.
Selain pemeriksaan STNK, pengawasan diusulkan mencakup pengecekan bagasi kendaraan yang dicurigai serta pengerahan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung untuk memperkuat ketertiban di area SPBU.
“Kalau ini bisa dilaksanakan dan berlaku di Lampung, maka Satpol PP Pemerintah Provinsi bisa ditugaskan di SPBU-SPBU ini untuk mengawasi. Itu kewenangannya ada di Pak Gubernur,” ucapnya.
Fauzan menegaskan bahwa rangkaian langkah pengawasan ini murni ditujukan untuk menegakkan integritas penyaluran BBM subsidi, bukan menghambat hak konsumsi warga.
“Ini bukan untuk menghambat masyarakat mengisi subsidi, tetapi untuk mengurai permainan-permainan yang ada di lapangan. Kalau ini tidak dilaksanakan, maka antrean akan terus terjadi,” tegasnya.
Terkait ketersediaan stok, DPRD Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap langkah proaktif Pemprov Lampung yang telah mengajukan usulan penambahan kuota BBM subsidi ke BPH Migas. Namun, penambahan volume pasokan harus berjalan seiring dengan penindakan tegas terhadap segala bentuk penyimpangan.
“Penambahan kuota itu kita tetap berharap kepada BPH Migas, apa yang telah diajukan Pemerintah Provinsi melalui gubernur bisa direalisasikan, karena sampai saat ini kita belum menerima jawabannya,” tutur Fauzan.
Ia menambahkan, ketegasan pengawasan di lapangan merupakan kunci utama penyelesaian masalah.
“Penambahan kuota tidak cukup kalau oknum-oknum ini tidak diberantas,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Budhi Darmawan menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung segera mengambil langkah koordinasi dengan pihak terkait.
“Dinas ESDM akan terus melakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk melakukan pengecekan lebih detail mengenai keabsahan kendaraan dan qr code yang bertujuan agar subsidi bbm tepat sasaran,” ucap Budhi.
Kata dia, Pemprov Lampung bakal berkomitmen menindaklanjuti masukan tersebut melalui penguatan koordinasi bersama aparat penegak hukum, Pertamina, dan instansi terkait guna menjamin transparansi, ketertiban, dan keadilan distribusi BBM bersubsidi bagi seluruh masyarakat Lampung. (Rls)
Ambil Berkas Formulir Pendaftaran Ketua PWI Lampung, Wira Optimis Kembali Terpilih
Gubernur Lampung: Penanganan Karhutla Dipercepat Secara Tepat dan Efektif
Pemprov Lampung Berjibaku Padamkan Karhutla di Way Kambas dan Sekitarnya
